Suara.com - Markas Besar Tentara Nasional Indonesia menangguhkan semua kerjasama dengan Australian Defence Force (ADF). Pasukan khusus Australia itu dinilai melecehkan lambang negara Indonesia.
Terkait penangguhan kerjasama dengan Australia itu, Presiden Joko Widodo mengaku telah mendapatkan laporan dari Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu.
"Saya sudah menerima laporan dari Panglima TNI, dan Menteri Pertahanan. Kita kan sudah sepakat, Indonesia-Australia sudah sepakat untuk saling menghormati, saling menghargai dan tidak campur tangan urusan dalam negeri masing-masing," kata Jokowi di hotel Bidakara, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (4/1/2017).
Terkait kasus itu, Jokowi telah memberikan arahan kepada Panglima TNI dan Menhan untuk menyelesaikannya.
"Saya sudah perintahkan untuk ditangani oleh Menhan dan Panglima TNI," ujar dia.
Meski begitu, lanjut Jokowi, hubungan Indonesia dengan Australia masih baik. Namun khusus untuk urusan kerja sama militer untuk sementara ditangguhkan hingga waktu yang belum ditentukan.
"Saya kira hubungan kita dengan Australia masih dalam kondisi yang baik-baik saja, hanya mungkin di tingkat operasional ini masih perlu disampaikan agar situasinya tidak panas," tutur dia.
Diberitakan sebelumnya, Kapuspen TNI Mayjen TNI Wuryanto mengatakan kerjasama dengan Australia ditangguhkan.
"Semua bentuk kerjasama telah ditangguhkan. Ada hal-hal teknis yang perlu dibahas. Sangat mungkin kerjasama akan kembali dilakukan jika semua masalah itu telah selesai," kata dia.
Baca Juga: Menhan Australia Selidiki Materi yang Hina Pancasila dan TNI
Wuryanto enggan menyebutkan hal teknis apa yang membuat TNI menangguhkan kerjasama militer dengan Australia.
"Kalau teknisnya saya tak bisa menyebutkan secara rinci," ujar dia.
Mengenai isu pelecehan lambang negara Pancasila saat Prajurit Kopassus mengajarkan Bahasa Indonesia untuk pasukan khusus Australia, Kapuspen TNI enggan berkomentar.
"Ya ada masalah dan ada beberapa hal yang masih harus kami kaji lagi agar hubungan kerja sama ini menguntungkan kedua belah pihak," kata dia.
Permintaan penghentian kerjasama sudah dilayangkan TNI kepada militer Australia pada pertengahan Desember 2016. Mulai saat itu penghentian kerjasama sementara berlaku, baik latihan maupun tukar menukar perwira.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Kemensos Siapkan Skema Transisi Dapur Mandiri Siswa Sekolah Rakyat
-
Gus Ipul Pastikan Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat Transparan
-
Tutup Program Magang Kemendagri Wamendagri Bima Arya Tekankan Pentingnya Penguatan Karakter
-
Evaluasi Rekrutmen Polri: Hapus Kuota Khusus, Libatkan Multi-aktor
-
Revitalisasi 71.744 Sekolah Tahun 2026, Mendikdasmen Siapkan Dana Rp14 Triliun
-
Peneliti Temukan Cara Ubah Kulit Kayu Eukaliptus Jadi Penangkap Polusi, Seberapa Efektif?
-
Wamendagri Bima: Tantangan Perubahan Iklim Bukan Lagi Regulasi, Tetapi Eksekusi di Daerah
-
BGN Bantah Siswa SD di Pemalang Dikeluarkan Gara-gara Kritik MBG: Itu Tidak Benar
-
LHKPN Prabowo dan 38 Pejabat Lainnya Dipertanyakan ICW, KPK: Tunggu Verifikasi
-
Dikritik Bakal Ancam Demokrasi, DPN Disebut Perlu Reformasi Struktural