Suara.com - Markas Besar Tentara Nasional Indonesia menangguhkan semua kerjasama dengan Australian Defence Force (ADF). Pasukan khusus Australia itu dinilai melecehkan lambang negara Indonesia.
Terkait penangguhan kerjasama dengan Australia itu, Presiden Joko Widodo mengaku telah mendapatkan laporan dari Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu.
"Saya sudah menerima laporan dari Panglima TNI, dan Menteri Pertahanan. Kita kan sudah sepakat, Indonesia-Australia sudah sepakat untuk saling menghormati, saling menghargai dan tidak campur tangan urusan dalam negeri masing-masing," kata Jokowi di hotel Bidakara, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (4/1/2017).
Terkait kasus itu, Jokowi telah memberikan arahan kepada Panglima TNI dan Menhan untuk menyelesaikannya.
"Saya sudah perintahkan untuk ditangani oleh Menhan dan Panglima TNI," ujar dia.
Meski begitu, lanjut Jokowi, hubungan Indonesia dengan Australia masih baik. Namun khusus untuk urusan kerja sama militer untuk sementara ditangguhkan hingga waktu yang belum ditentukan.
"Saya kira hubungan kita dengan Australia masih dalam kondisi yang baik-baik saja, hanya mungkin di tingkat operasional ini masih perlu disampaikan agar situasinya tidak panas," tutur dia.
Diberitakan sebelumnya, Kapuspen TNI Mayjen TNI Wuryanto mengatakan kerjasama dengan Australia ditangguhkan.
"Semua bentuk kerjasama telah ditangguhkan. Ada hal-hal teknis yang perlu dibahas. Sangat mungkin kerjasama akan kembali dilakukan jika semua masalah itu telah selesai," kata dia.
Baca Juga: Menhan Australia Selidiki Materi yang Hina Pancasila dan TNI
Wuryanto enggan menyebutkan hal teknis apa yang membuat TNI menangguhkan kerjasama militer dengan Australia.
"Kalau teknisnya saya tak bisa menyebutkan secara rinci," ujar dia.
Mengenai isu pelecehan lambang negara Pancasila saat Prajurit Kopassus mengajarkan Bahasa Indonesia untuk pasukan khusus Australia, Kapuspen TNI enggan berkomentar.
"Ya ada masalah dan ada beberapa hal yang masih harus kami kaji lagi agar hubungan kerja sama ini menguntungkan kedua belah pihak," kata dia.
Permintaan penghentian kerjasama sudah dilayangkan TNI kepada militer Australia pada pertengahan Desember 2016. Mulai saat itu penghentian kerjasama sementara berlaku, baik latihan maupun tukar menukar perwira.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Motor Bekas di Bawah 10 Juta Buat Anak Sekolah: Pilih yang Irit atau Keren?
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- 5 Mobil Bekas 3 Baris Harga 50 Jutaan, Angkutan Keluarga yang Nyaman dan Efisien
- Harga Mepet Agya, Intip Mobil Bekas Ignis Matic: City Car Irit dan Stylish untuk Penggunaan Harian
- 10 Mobil Bekas Rp75 Jutaan yang Serba Bisa untuk Harian, Kerja, dan Perjalanan Jauh
Pilihan
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
-
Agensi Benarkan Hubungan Tiffany Young dan Byun Yo Han, Pernikahan di Depan Mata?
Terkini
-
BGN Memperketat Syarat Sopir MBG Pasca Insiden Cilincing, SPPG Tak Patuh Bisa Diberhentikan
-
Bupati Kini Jadi 'Dirigen' Program MBG, Punya Kuasa Tutup Dapur Nakal
-
Program MBG Bikin Ibu di Lumajang Kantongi Ratusan Ribu, Ekonomi Lokal Melesat
-
Babak Penentuan Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Polisi Gelar Perkara Khusus Senin Depan
-
Kebahagiaan Orangtua Siswa SMK di Nabire Berkat Program Pendidikan Gratis
-
Sosialisasi Program Pendidikan Gratis, SMK Negeri 2 Nabire Hadirkan Wali Murid
-
BMKG Rilis Peringatan Dini Cuaca Ekstrem di Sejumlah Kota, dari Pekanbaru Hingga Banten
-
Cuaca Hari Ini: Jakarta dan Sekitarnya Diguyur Hujan Ringan, Waspada Banjir
-
Bahlil Tepati Janji, Kirim Genset Hingga Tenda ke Warga Batang Toru & Pulihkan Infrastruktur Energi
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Prabowo Tinjau Banjir Langkat, Fokus Pemulihan Warga