Suara.com - Markas Besar Tentara Nasional Indonesia menangguhkan semua kerjasama dengan Australian Defence Force (ADF). Pasukan khusus Australia itu dinilai melecehkan lambang negara Indonesia.
Terkait penangguhan kerjasama dengan Australia itu, Presiden Joko Widodo mengaku telah mendapatkan laporan dari Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu.
"Saya sudah menerima laporan dari Panglima TNI, dan Menteri Pertahanan. Kita kan sudah sepakat, Indonesia-Australia sudah sepakat untuk saling menghormati, saling menghargai dan tidak campur tangan urusan dalam negeri masing-masing," kata Jokowi di hotel Bidakara, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (4/1/2017).
Terkait kasus itu, Jokowi telah memberikan arahan kepada Panglima TNI dan Menhan untuk menyelesaikannya.
"Saya sudah perintahkan untuk ditangani oleh Menhan dan Panglima TNI," ujar dia.
Meski begitu, lanjut Jokowi, hubungan Indonesia dengan Australia masih baik. Namun khusus untuk urusan kerja sama militer untuk sementara ditangguhkan hingga waktu yang belum ditentukan.
"Saya kira hubungan kita dengan Australia masih dalam kondisi yang baik-baik saja, hanya mungkin di tingkat operasional ini masih perlu disampaikan agar situasinya tidak panas," tutur dia.
Diberitakan sebelumnya, Kapuspen TNI Mayjen TNI Wuryanto mengatakan kerjasama dengan Australia ditangguhkan.
"Semua bentuk kerjasama telah ditangguhkan. Ada hal-hal teknis yang perlu dibahas. Sangat mungkin kerjasama akan kembali dilakukan jika semua masalah itu telah selesai," kata dia.
Baca Juga: Menhan Australia Selidiki Materi yang Hina Pancasila dan TNI
Wuryanto enggan menyebutkan hal teknis apa yang membuat TNI menangguhkan kerjasama militer dengan Australia.
"Kalau teknisnya saya tak bisa menyebutkan secara rinci," ujar dia.
Mengenai isu pelecehan lambang negara Pancasila saat Prajurit Kopassus mengajarkan Bahasa Indonesia untuk pasukan khusus Australia, Kapuspen TNI enggan berkomentar.
"Ya ada masalah dan ada beberapa hal yang masih harus kami kaji lagi agar hubungan kerja sama ini menguntungkan kedua belah pihak," kata dia.
Permintaan penghentian kerjasama sudah dilayangkan TNI kepada militer Australia pada pertengahan Desember 2016. Mulai saat itu penghentian kerjasama sementara berlaku, baik latihan maupun tukar menukar perwira.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Datang Elkan Baggott, Belum Kering Tangis Timnas Indonesia
- Pondok Pesantren Lirboyo Disorot Usai Kasus Trans 7, Ini Deretan Tokoh Jebolannya
- Apa Acara Trans7 yang Diduga Lecehkan Pesantren Lirboyo? Berujung Tagar Boikot di Medsos
- 3 Alasan Presiden Como Mirwan Suwarso Pantas Jadi Ketum PSSI yang Baru
- 5 Sepatu Nineten Terbaik untuk Lari, Harga Terjangkau Mulai Rp300 Ribu
Pilihan
-
Purbaya Mau Turunkan Tarif PPN, Tapi Dengan Syarat Ini
-
Isu HRD Ramai-ramai Blacklist Lulusan SMAN 1 Cimarga Imbas Kasus Viral Siswa Merokok
-
Sah! Garuda Indonesia Tunjuk eks Petinggi Singapore Airlines jadi Direktur Keuangan
-
Gaji Program Magang Nasional Dijamin Tak Telat, Langsung Dibayar dari APBN
-
Emas Terbang Tinggi! Harga Antam Tembus Rp 2.596.000, Cetak Rekor di Pegadaian
Terkini
-
Prabowo Ingatkan Anak Muda: Kuasai Ekonomi Sebelum Jadi Pemimpin Politik
-
Jakarta Bersih-Bersih: Halte Transjakarta BNN dan Tiang Monorel Masuk Daftar Pembongkaran
-
DPR Akan Panggil Trans7, Cucun: Jangan Demi Rating Malah Memecah Belah Bangsa
-
Sidang Praperadilan Ditolak, Nadiem Makarim Tulis Surat Menyentuh dari Balik Jeruji
-
BPI Danantara dan Pemprov DKI Siap Wujudkan Proyek Energi Sampah November Ini
-
Wapres Gibran Bingung Ditanya CPNS Optimalisasi? Respon Singkatnya Jadi Sorotan!
-
Surya Paloh dan Sjafrie Gelar Pertemuan Tertutup di Kantor Menhan, Ada Sinyal Politik Apa?
-
Komnas Perempuan: Kekerasan Seksual Mei 1998 Tidak Boleh Dihapus dari Sejarah
-
'Sakit Hati' Lama Terbongkar di Pengadilan, Jusuf Hamka: Saya Dizalimi Hary Tanoe
-
Survei: 83,5% Publik Puas Kinerja Prabowo, Program Energi Bahlil Bikin Hemat Triliunan