Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berjalan kaki menuju lapangan Monas [suara.com/Erick Tanjung]
Presiden Joko Widodo mengatakan kerjasama militer antara Tentara Nasional Indonesia dan Australian Defence Force ditangguhkan sampai permasalahan selesai. Penangguhan kerjasama sebagai reaksi atas pelecehan terhadap simbol negara Indonesia oleh pasukan khusus Australia.
"Ya, ini masalahnya biar di-clear kan dululah, karena meskipun masalah tersebut ditingkat operasional, tapi ini masalah prinsip (pelecehan simbol negara)," demikian ditegaskan Jokowi usai membuka Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (5/1/2017).
Jokowi telah memerintahkan Panglima TNI dan Menteri Pertahanan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jokowi berharap langkah TNI dan Menteri Pertahanan dapat mendinginkan suasana.
"Saya kira hubungan kita dengan Australia ya masih dalam kondisi yang baik-baik saja, hanya mungkin di tingkat operasional ini yang perlu disampaikan agar situasinya tidak panas," ujar dia.
Suara.com - Jokowi berharap langkah TNI tidak sampai mengganggu hubungan bilateral antara kedua negara, mengingat saat ini Indonesia dan Australia sepakat untuk menjaga hubungan kerjasama.
"Kita kan sudah sepakat, Indonesia-Australia sepakat untuk saling menghormati, untuk saling menghargai, dan tidak campur tangan urusan dalam negeri masing-masing. Saya kira kita sepakat itu," tutur dia.
Permintaan penghentian kerjasama untuk sementara dilayangkan TNI kepada militer Australia pada pertengahan Desember 2016. Sejak itu, kedua militer tak lagi latihan bersama, pendidikan, tukar menukar perwira, hingga kunjungan antar pejabat.
Komentar
Berita Terkait
-
Skema WFA ASN dan Pegawai Swasta Nataru 2025, Termasuk TNI dan Polri
-
KSAD Minta Media Ekspos Kerja Pemerintah Tangani Bencana Sumatra
-
LPSK Ajukan Restitusi Rp1,6 Miliar untuk Keluarga Prada Lucky yang Tewas Dianiaya Senior
-
Liburan Romantis Akhir Tahun, Margaret River Australia Barat Wajib Masuk List
-
Said Didu Bongkar 5 Kedaulatan RI yang 'Dirampas' Jokowi demi Oligarki Selama Satu Dekade
Terpopuler
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Baju Basah Demi Sekolah, Curhat Pilu Siswa Nias Seberangi Sungai Deras di Depan Wapres Gibran
-
Mubes NU Tegaskan Konflik Internal Tanpa Campur Pemerintah, Isu Daftarkan SK ke Kemenkum Mencuat
-
Jabotabek Mulai Ditinggalkan, Setengah Juta Kendaraan 'Eksodus' H-5 Natal
-
Mubes Warga NU Keluarkan 9 Rekomendasi: Percepat Muktamar Hingga Kembalikan Tambang ke Negara
-
BNI Bersama BUMN Peduli Hadir Cepat Salurkan Bantuan Nyata bagi Warga Terdampak Bencana di Sumatra
-
Relawan BNI Bergabung dalam Aksi BUMN Peduli, Dukung Pemulihan Warga Terdampak Bencana di Aceh
-
Pakar Tolak Keras Gagasan 'Maut' Bahlil: Koalisi Permanen Lumpuhkan Demokrasi!
-
Gus Yahya Ngaku Sejak Awal Inginkan Islah Sebagai Jalan Keluar Atas Dinamika Organisasi PBNU
-
Rais Aam PBNU Kembali Mangkir, Para Kiai Sepuh Khawatir NU Terancam Pecah
-
Puasa Rajab Berapa Hari yang Dianjurkan? Catat Jadwal Berpuasa Lengkap Ayyamul Bidh dan Senin Kamis