Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berjalan kaki menuju lapangan Monas [suara.com/Erick Tanjung]
Presiden Joko Widodo mengatakan kerjasama militer antara Tentara Nasional Indonesia dan Australian Defence Force ditangguhkan sampai permasalahan selesai. Penangguhan kerjasama sebagai reaksi atas pelecehan terhadap simbol negara Indonesia oleh pasukan khusus Australia.
"Ya, ini masalahnya biar di-clear kan dululah, karena meskipun masalah tersebut ditingkat operasional, tapi ini masalah prinsip (pelecehan simbol negara)," demikian ditegaskan Jokowi usai membuka Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (5/1/2017).
Jokowi telah memerintahkan Panglima TNI dan Menteri Pertahanan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jokowi berharap langkah TNI dan Menteri Pertahanan dapat mendinginkan suasana.
"Saya kira hubungan kita dengan Australia ya masih dalam kondisi yang baik-baik saja, hanya mungkin di tingkat operasional ini yang perlu disampaikan agar situasinya tidak panas," ujar dia.
Suara.com - Jokowi berharap langkah TNI tidak sampai mengganggu hubungan bilateral antara kedua negara, mengingat saat ini Indonesia dan Australia sepakat untuk menjaga hubungan kerjasama.
"Kita kan sudah sepakat, Indonesia-Australia sepakat untuk saling menghormati, untuk saling menghargai, dan tidak campur tangan urusan dalam negeri masing-masing. Saya kira kita sepakat itu," tutur dia.
Permintaan penghentian kerjasama untuk sementara dilayangkan TNI kepada militer Australia pada pertengahan Desember 2016. Sejak itu, kedua militer tak lagi latihan bersama, pendidikan, tukar menukar perwira, hingga kunjungan antar pejabat.
Komentar
Berita Terkait
-
Surat Pemakzulan Gibran Tidak Mendapat Respons, Soenarko Curigai Demo Rusuh Upaya Pengalihan Isu
-
Gedung DPR Masih Dijaga TNI, Legislator PDIP: Kita Bekerja Perlu Situasi Aman
-
Aksi Tolak UU TNI di depan Mahkamah Konstitusi
-
Influencer vs Aparat Negara: Siapa yang Lebih Berkuasa di Era Digital?
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Prabowo Kirim Surat ke Eks Menteri Termasuk Sri Mulyani, Ini Isinya...
Pilihan
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
-
Kursi Menteri BUMN Kosong, Siapa Pengganti Erick Thohir?
-
Otak Pembunuhan Kacab Bank, Siapa Ken si Wiraswasta Bertato?
Terkini
-
Berawal dari Rumah Gus Yaqut, KPK Temukan Jejak Aliran Dana 'Janggal' ke Wasekjen Ansor
-
KPK Kecolongan, Apa yang Dibocorkan Ustaz Khalid Basalamah Terkait Korupsi Kuota Haji?
-
Bukan Program, Ini Arahan Pertama Presiden Prabowo untuk Menko Polkam Barunya
-
Tongkat Estafet Tokoh Menko Polkam: Ada SBY, Mahfud MD, Wiranto, hingga Djamari Chaniago
-
Surat Pemakzulan Gibran Tidak Mendapat Respons, Soenarko Curigai Demo Rusuh Upaya Pengalihan Isu
-
Respons Viral Setop 'Tot Tot Wuk Wuk', Gubernur Pramono: 'Saya Hampir Nggak Pernah Tat Tot Tat Tot'
-
Minta Daerah Juga Tingkatkan Kualitas SDM, Mendagri Tito: Jangan Hanya Andalkan Kekayaan Alam
-
Fakta atau Hoaks? Beredar Video Tuding Dedi Mulyadi Korupsi Bareng Menteri PKP
-
Terungkap! Ini Alasan KPK Masih Rahasiakan Jumlah Uang yang Dikembalikan Khalid Basalamah
-
Gantikan Posisi Noel, Afriansyah Noor Lebih Kaya, Punya Harta Rp 23,9 Miliar