Suara.com - Gerakan Pemuda (GP) Ansor wilayah Papua dan Papua Barat menyatakan menolak radikalisme dan intoleransi di wilayah itu dan mengimbau agar tidak terbawa arus kepentingan.
Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda (GP) Ansor Provinsi Papua dan Papua Barat Amir Mahmud Madubun di Jayapura, guna menyikapi situasi terkini.
"Situasi terkini perlu disikapi, GP Ansor Papua dan Papua Barat dengan tegas menolak radikalisme dan intoleransi masuk dan berkembang disini," kata Amir, seperti dilaporkan Antara, Selasa (17/1/2017).
Situasi terkini di Nusantara dan di Papua pada umumnya, kata dia, perlu disikapi dengan bijak dan seksama, jeli mengambil sikap dan jernih dalam bertindak, sehingga tidak terprovokasi oleh kepentingan kelompok atau organisasi tertentu dengan tujuan memecah belah persatuan bangsa.
"Kami meminta dan mengimbau kepada seluruh warga Nahdlatul Ulama (NU), GP Ansor dan Banser yang ada di Papua dan Papua Barat, untuk tidak mengikuti gerakan-gerakan radikalisme, intoleransi dan kelompok-kelompok yang dengan jelas tidak berpedoman pada Pancasila dan NKRI," katanya.
Jajaran pengurus GP Ansor Papua dan Papua Barat serta Banser, kata dia, tetap konsisten pada perjuangan menjaga ahlus sunnah wal jama'ah (ASWAJA).
"Ini bicara dalam ideologi keislaman kita, tetap menjaga NU, ulama dan NKRI. Artinya menurut kami NKRI dan Pancasila itu sudah final, serta kami menolak sikap intoleransi dan sikap kekerasan dalam bentuk apapun, itu sikap tegas kami," katanya.
"GP Ansor Papua dan Papua Barat, senantiasa menunggu instruski dan arahan pimpinan pusat kami dibawah kepemimpinan Ketua Umum KH Yaqut C Qoumas," sambungnya.
Lalu, mengenai adanya wacana Habib Rizieq yang akan diangkat menjadi imam besar yang ramai dibicarakan oleh berbagai kalangan dan media massa, kata Amir, hal itu sah saja asalkan dalam kelompok tertentu, jangan mengatasnamakan agama.
Baca Juga: Lagi-lagi Kedatangan Ahok di Kementan Luput dari Awak Media
"Kami, GP Ansor Papua dan Papua Barat tidak sepakat jika pengangkatan jadi imam besar mengatasnamakan Islam, tapi atas nama kelompok, silahkan. Kami juga menolak jika ada kelompok seperti Front Pembela Islam masuk ke Papua dan Papua Barat," katanya.
Masyarakat di dua provinsi paling timur Indonesia itu, lanjut Amir, telah hidup damai berdampingan satu sama lainnya, saling menghargai, bahkan saling menjaga dan mengunjungi saat merayakan hari kebesaran keagamaan.
"Jadi, sekali lagi, kami ingin hidup berdampingan. Untuk itu kami juga imbau agar kelompok tersebut memahami kerukunan yang telah terjaga dan terbina dengan baik, kami tidak akan bersikap kasar, represif, tapi dengan cara elegan, mengajak dan mengimbau," tambahnya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu