Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol. Boy Rafli usai menemui 5 saksi kunci di RS Pulomas, Jakarta, Sabtu (31/12/2016). [Suara.com/Adie Prasetyo]
Jika dipanggil DPR, Polri siap memberikan penjelasan mengenai kasus keributan antara laskar Front Pembela Islam dan anggota Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia di Jawa Barat.
"Penjelasan jika diperlukan pasti, Polri akan memberikan klarifikasi penjelasan sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum sebagai bentuk akuntabilitas tindakan kepolisian yang dilakukan jika itu adalah bagian yang harus dijelaskan pasti akan dijelaskan dengan baik," kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar di Polda Metro Jaya, Rabu (18/1/2017).
Keributan antara kedua ormas pecah setelah pimpinan FPI Habib Rizieq Shihab diperiksa sebagai saksi terlapor kasus dugaan penghinaan terhadap Pancasila dan Bung Karno di Polda Jawa Barat pada Kamis (12/1/2017). Setelah itu, Rizieq mengadukan Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal Anton Charliyan ke Komisi III pada Selasa (17/1/2017).
Selain mendesak kinerja Anton dievaluasi, Rizieq juga mendesak Kapolri Jenderal Tito Karnavian mencopot Anton karena dianggap membiarkan terjadinya keributan.
Menanggapi desakan Rizieq agar Anton dicopot, Boy mengatakan hal tersebut bukan perkara gampang karena ada mekanisme.
"Masalah pergantian pejabat itu ada mekanisme tak bisa serta merta orang disuruh diganti kemudian diganti, ada mekanisme dievaluasi ada masalah apa, apakah ada unsur pelanggaran yang dilakukan itu ada hal-hal yang memang jadi bagian tak patut akan menjadi pertimbangan," kata dia.
"Kalau tidak apabila semua SOP berjalan tentu tidak cukup alasan untuk diganti," Boy menambahkan.
Jenderal Tito, kata Boy, sudah membentuk tim khusus untuk menyelidiki pertikaian FPI dan GMBI.
"Pak Kapolri sampaikan ada tim dari Irwasum, propam, untuk menilai kepatutan dari tindakan yang dilakukan kita tunggu hasilnya," kata dia.
"Penjelasan jika diperlukan pasti, Polri akan memberikan klarifikasi penjelasan sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum sebagai bentuk akuntabilitas tindakan kepolisian yang dilakukan jika itu adalah bagian yang harus dijelaskan pasti akan dijelaskan dengan baik," kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar di Polda Metro Jaya, Rabu (18/1/2017).
Keributan antara kedua ormas pecah setelah pimpinan FPI Habib Rizieq Shihab diperiksa sebagai saksi terlapor kasus dugaan penghinaan terhadap Pancasila dan Bung Karno di Polda Jawa Barat pada Kamis (12/1/2017). Setelah itu, Rizieq mengadukan Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal Anton Charliyan ke Komisi III pada Selasa (17/1/2017).
Selain mendesak kinerja Anton dievaluasi, Rizieq juga mendesak Kapolri Jenderal Tito Karnavian mencopot Anton karena dianggap membiarkan terjadinya keributan.
Menanggapi desakan Rizieq agar Anton dicopot, Boy mengatakan hal tersebut bukan perkara gampang karena ada mekanisme.
"Masalah pergantian pejabat itu ada mekanisme tak bisa serta merta orang disuruh diganti kemudian diganti, ada mekanisme dievaluasi ada masalah apa, apakah ada unsur pelanggaran yang dilakukan itu ada hal-hal yang memang jadi bagian tak patut akan menjadi pertimbangan," kata dia.
"Kalau tidak apabila semua SOP berjalan tentu tidak cukup alasan untuk diganti," Boy menambahkan.
Jenderal Tito, kata Boy, sudah membentuk tim khusus untuk menyelidiki pertikaian FPI dan GMBI.
"Pak Kapolri sampaikan ada tim dari Irwasum, propam, untuk menilai kepatutan dari tindakan yang dilakukan kita tunggu hasilnya," kata dia.
Komentar
Berita Terkait
-
Novel Bamukmin Diisukan Jadi Komisaris, Website PT Hotel Indonesia Natour Hilang
-
Rekam Jejak Novel Bamukmin, Eks FPI yang Diisukan Jadi Komisaris BUMN
-
Petinggi FPI Novel Bamukmin Ditunjuk Jadi Komisaris Hotel Indonesia Natour
-
Bantah Jadi Pembisik Prabowo Soal Yaman, Dudung Beri Pesan Menohok ke Habib Rizieq: Jaga Mulut
-
Habib Rizieq Shihab: Umat Islam Sunni dan Syiah Harus Bersatu Lawan AS-Israel
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 6 Shio yang Menarik Keberuntungan 2 Juli 2026, Ada Kuda hingga Anjing
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
'Daripada Liburan Mending Melawan', Ibu-ibu di Jogja Geruduk Bundaran UGM Gugat Kebijakan Korup
-
Dalami Amplop dari Bupati Kuansing, KPK Buka Peluang Periksa Menhut Raja Juli
-
PLN Klaim Pemadaman Listrik di Kalbar Bukan karena Krisis Batu Bara, Ini Penyebabnya
-
Said Iqbal Beri Deadline Disnakertransgi DKI, Senin Harus Ada Keputusan Soal Kasus Mau Print
-
Pengusaha Kalbar Rugi Akibat Listrik Padam, DPRD Desak PLN Lebih Terbuka
-
PLN Sebut Bukan Karena Batu Bara, DPRD Minta Penyebab Pemadaman Listrik di Kalbar Dibuka ke Publik
-
PAN Tegaskan Kasus Syah Afandin Bukan 'Dosa' Partai: Itu Tanggung Jawab Pribadi!
-
Teka-teki Lokasi Muktamar NU, 5 Provinsi Ini Bersaing Ketat
-
DTKJ Usul Mikrotrans Tak Lagi Gratis, Tarif Rp 2.000 Dinilai Bikin Data Penumpang Lebih Akurat
-
Kenapa Warga Bela Bandar Narkoba? Bedah Kasus Katingan yang Tewaskan Aipda Yudhi Perdana