Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol. Boy Rafli usai menemui 5 saksi kunci di RS Pulomas, Jakarta, Sabtu (31/12/2016). [Suara.com/Adie Prasetyo]
Jika dipanggil DPR, Polri siap memberikan penjelasan mengenai kasus keributan antara laskar Front Pembela Islam dan anggota Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia di Jawa Barat.
"Penjelasan jika diperlukan pasti, Polri akan memberikan klarifikasi penjelasan sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum sebagai bentuk akuntabilitas tindakan kepolisian yang dilakukan jika itu adalah bagian yang harus dijelaskan pasti akan dijelaskan dengan baik," kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar di Polda Metro Jaya, Rabu (18/1/2017).
Keributan antara kedua ormas pecah setelah pimpinan FPI Habib Rizieq Shihab diperiksa sebagai saksi terlapor kasus dugaan penghinaan terhadap Pancasila dan Bung Karno di Polda Jawa Barat pada Kamis (12/1/2017). Setelah itu, Rizieq mengadukan Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal Anton Charliyan ke Komisi III pada Selasa (17/1/2017).
Selain mendesak kinerja Anton dievaluasi, Rizieq juga mendesak Kapolri Jenderal Tito Karnavian mencopot Anton karena dianggap membiarkan terjadinya keributan.
Menanggapi desakan Rizieq agar Anton dicopot, Boy mengatakan hal tersebut bukan perkara gampang karena ada mekanisme.
"Masalah pergantian pejabat itu ada mekanisme tak bisa serta merta orang disuruh diganti kemudian diganti, ada mekanisme dievaluasi ada masalah apa, apakah ada unsur pelanggaran yang dilakukan itu ada hal-hal yang memang jadi bagian tak patut akan menjadi pertimbangan," kata dia.
"Kalau tidak apabila semua SOP berjalan tentu tidak cukup alasan untuk diganti," Boy menambahkan.
Jenderal Tito, kata Boy, sudah membentuk tim khusus untuk menyelidiki pertikaian FPI dan GMBI.
"Pak Kapolri sampaikan ada tim dari Irwasum, propam, untuk menilai kepatutan dari tindakan yang dilakukan kita tunggu hasilnya," kata dia.
"Penjelasan jika diperlukan pasti, Polri akan memberikan klarifikasi penjelasan sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum sebagai bentuk akuntabilitas tindakan kepolisian yang dilakukan jika itu adalah bagian yang harus dijelaskan pasti akan dijelaskan dengan baik," kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar di Polda Metro Jaya, Rabu (18/1/2017).
Keributan antara kedua ormas pecah setelah pimpinan FPI Habib Rizieq Shihab diperiksa sebagai saksi terlapor kasus dugaan penghinaan terhadap Pancasila dan Bung Karno di Polda Jawa Barat pada Kamis (12/1/2017). Setelah itu, Rizieq mengadukan Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal Anton Charliyan ke Komisi III pada Selasa (17/1/2017).
Selain mendesak kinerja Anton dievaluasi, Rizieq juga mendesak Kapolri Jenderal Tito Karnavian mencopot Anton karena dianggap membiarkan terjadinya keributan.
Menanggapi desakan Rizieq agar Anton dicopot, Boy mengatakan hal tersebut bukan perkara gampang karena ada mekanisme.
"Masalah pergantian pejabat itu ada mekanisme tak bisa serta merta orang disuruh diganti kemudian diganti, ada mekanisme dievaluasi ada masalah apa, apakah ada unsur pelanggaran yang dilakukan itu ada hal-hal yang memang jadi bagian tak patut akan menjadi pertimbangan," kata dia.
"Kalau tidak apabila semua SOP berjalan tentu tidak cukup alasan untuk diganti," Boy menambahkan.
Jenderal Tito, kata Boy, sudah membentuk tim khusus untuk menyelidiki pertikaian FPI dan GMBI.
"Pak Kapolri sampaikan ada tim dari Irwasum, propam, untuk menilai kepatutan dari tindakan yang dilakukan kita tunggu hasilnya," kata dia.
Komentar
Berita Terkait
-
Lima Tahun Tragedi KM 50, Ini Alasan FPI Tetap Suarakan Keadilan di Depan Komnas HAM
-
Tuntut Keadilan Tragedi KM 50, FPI Gelar Aksi Damai di Depan Komnas HAM
-
FPI Desak BIN dan BAIS Tangkap Dua Eks Tentara Israel di Bali
-
Heboh Mantan Tentara Israel di Bali, Diduga Mata-mata: Ini Operasi Intelijen Negara Musuh
-
Syahganda Bocorkan Amnesti Jilid 2: Prabowo Bakal Ampuni Ratusan Musuh Politik Jokowi
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- Promo Superindo Hari Ini 10-13 November 2025: Diskon Besar Awal Pekan!
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
Pilihan
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
-
Tekad Besar Putu Panji Usai Timnas Indonesia Tersingkir di Piala Dunia U-17 2025
-
Cek Fakta: Viral Isu Rektor UGM Akui Jokowi Suap Rp100 Miliar untuk Ijazah Palsu, Ini Faktanya
-
Heimir Hallgrimsson 11 12 dengan Patrick Kluivert, PSSI Yakin Rekrut?
-
Pelatih Islandia di Piala Dunia 2018 Masuk Radar PSSI Sebagai Calon Nahkoda Timnas Indonesia
Terkini
-
Ribka Tjiptaning Dilaporkan ke Polisi, Data Kedubes AS Ungkap Dugaan Pembantaian Massal
-
Bikin Laporan ke Bareskrim, Bule Rusia Polisikan Dua Akun Medsos Diduga Penyebar Fitnah
-
Tunda Kenaikan Tarif Parkir, DPRD Minta Pemprov DKI Benahi Kebocoran PAD Rp1,4 Triliun
-
Kasus Keracunan Program Makan Bergizi Kembali Terjadi, BGN Janji Benahi Sistem Pengawasan
-
Gerindra Tagih Pramono Anggaran Perbaikan SDN 01 Pulau Harapan: Jangan Cuma Janji!
-
Perti Dukung Penuh Kebangkitan PPP di Bawah Kepemimpinan Mardiono
-
KPK Buka Penyelidikan Baru, BPKH Klarifikasi Soal Layanan Kargo Haji
-
Siap Diperiksa Kasus Ijazah Jokowi, Roy Suryo Cs Yakin Tak Ditahan: Silfester Saja Masih Bebas!
-
Pulihkan Nama Baik, Presiden Prabowo Beri Rehabilitasi Dua Guru Korban Kriminalisasi Asal Luwu Utara
-
Pesan Pengacara PT WKM untuk Presiden Prabowo: Datanglah ke Tambang Kami, Ada 1,2 Km Illegal Mining