Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol. Boy Rafli usai menemui 5 saksi kunci di RS Pulomas, Jakarta, Sabtu (31/12/2016). [Suara.com/Adie Prasetyo]
Jika dipanggil DPR, Polri siap memberikan penjelasan mengenai kasus keributan antara laskar Front Pembela Islam dan anggota Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia di Jawa Barat.
"Penjelasan jika diperlukan pasti, Polri akan memberikan klarifikasi penjelasan sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum sebagai bentuk akuntabilitas tindakan kepolisian yang dilakukan jika itu adalah bagian yang harus dijelaskan pasti akan dijelaskan dengan baik," kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar di Polda Metro Jaya, Rabu (18/1/2017).
Keributan antara kedua ormas pecah setelah pimpinan FPI Habib Rizieq Shihab diperiksa sebagai saksi terlapor kasus dugaan penghinaan terhadap Pancasila dan Bung Karno di Polda Jawa Barat pada Kamis (12/1/2017). Setelah itu, Rizieq mengadukan Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal Anton Charliyan ke Komisi III pada Selasa (17/1/2017).
Selain mendesak kinerja Anton dievaluasi, Rizieq juga mendesak Kapolri Jenderal Tito Karnavian mencopot Anton karena dianggap membiarkan terjadinya keributan.
Menanggapi desakan Rizieq agar Anton dicopot, Boy mengatakan hal tersebut bukan perkara gampang karena ada mekanisme.
"Masalah pergantian pejabat itu ada mekanisme tak bisa serta merta orang disuruh diganti kemudian diganti, ada mekanisme dievaluasi ada masalah apa, apakah ada unsur pelanggaran yang dilakukan itu ada hal-hal yang memang jadi bagian tak patut akan menjadi pertimbangan," kata dia.
"Kalau tidak apabila semua SOP berjalan tentu tidak cukup alasan untuk diganti," Boy menambahkan.
Jenderal Tito, kata Boy, sudah membentuk tim khusus untuk menyelidiki pertikaian FPI dan GMBI.
"Pak Kapolri sampaikan ada tim dari Irwasum, propam, untuk menilai kepatutan dari tindakan yang dilakukan kita tunggu hasilnya," kata dia.
"Penjelasan jika diperlukan pasti, Polri akan memberikan klarifikasi penjelasan sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum sebagai bentuk akuntabilitas tindakan kepolisian yang dilakukan jika itu adalah bagian yang harus dijelaskan pasti akan dijelaskan dengan baik," kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar di Polda Metro Jaya, Rabu (18/1/2017).
Keributan antara kedua ormas pecah setelah pimpinan FPI Habib Rizieq Shihab diperiksa sebagai saksi terlapor kasus dugaan penghinaan terhadap Pancasila dan Bung Karno di Polda Jawa Barat pada Kamis (12/1/2017). Setelah itu, Rizieq mengadukan Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal Anton Charliyan ke Komisi III pada Selasa (17/1/2017).
Selain mendesak kinerja Anton dievaluasi, Rizieq juga mendesak Kapolri Jenderal Tito Karnavian mencopot Anton karena dianggap membiarkan terjadinya keributan.
Menanggapi desakan Rizieq agar Anton dicopot, Boy mengatakan hal tersebut bukan perkara gampang karena ada mekanisme.
"Masalah pergantian pejabat itu ada mekanisme tak bisa serta merta orang disuruh diganti kemudian diganti, ada mekanisme dievaluasi ada masalah apa, apakah ada unsur pelanggaran yang dilakukan itu ada hal-hal yang memang jadi bagian tak patut akan menjadi pertimbangan," kata dia.
"Kalau tidak apabila semua SOP berjalan tentu tidak cukup alasan untuk diganti," Boy menambahkan.
Jenderal Tito, kata Boy, sudah membentuk tim khusus untuk menyelidiki pertikaian FPI dan GMBI.
"Pak Kapolri sampaikan ada tim dari Irwasum, propam, untuk menilai kepatutan dari tindakan yang dilakukan kita tunggu hasilnya," kata dia.
Komentar
Berita Terkait
-
Habib Rizieq Shihab: Umat Islam Sunni dan Syiah Harus Bersatu Lawan AS-Israel
-
Dasco dan Habib Rizieq Bertemu di Petamburan, Titip Pesan Ini untuk Presiden Prabowo
-
Tak Cukup Utus Menlu, Habib Rizieq Desak Prabowo Sampaikan Duka Cita Terbuka untuk Ali Khamenei
-
Tolak Komando AS di BoP! FPI Desak Prabowo Batalkan Rencana Kirim 8 Ribu TNI ke Gaza
-
FPI Layangkan Surat Resmi, Desak Presiden Prabowo Tarik Indonesia dari Board of Peace
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
- Penyebab BRImo Sempat Terkendala Pagi Ini, Kini Layanan Pulih Sepenuhnya
- Harga Adidas Adizero Termurah Tipe Apa Saja? Ini 5 Varian Terbaiknya
Pilihan
-
Mencekam! SPBE di Cimuning Bekasi Terbakar Hebat, Langit Malam Berubah Merah
-
Buntut Polemik Suket Pendidikan Gibran, Subhan Palal Juga Gugat Pimpinan DPR-MPR
-
Tok! Eks Sekretaris MA Nurhadi Divonis 5 Tahun Penjara dan Wajib Bayar Uang Pengganti Rp137 Miliar
-
Aksi Tenang Nenek Beruban Curi TV 30 Inci di Jatinegara Viral, Korban Tak Tega Lapor Polisi
-
Panglima TNI: Tiga Prajurit yang Gugur di Lebanon Terima Santunan Miliaran dan Pangkat Anumerta
Terkini
-
Mencekam! SPBE di Cimuning Bekasi Terbakar Hebat, Langit Malam Berubah Merah
-
9.401 Peserta BPJS PBI Tak Terlacak dan 3.934 Lainnya Telah Meninggal, Mensos Beri Penjelasan
-
Efisiensi Anggaran, Gus Ipul Ajak Pegawai Kemensos Naik Kendaraan Umum hingga Sepeda Sekali Sepekan
-
Viral! Wartawan Diculik dan Diperas Oknum Mengaku Polisi di Bekasi, Saldo Rp13 Juta Ludes
-
Menteri Hukum Serahkan 146 Sertifikat KI, Lindungi Warisan Budaya Bali
-
Ketahuan Saat Bayar Utang! Begini Kronologi Penangkapan Mahfud Dukun Pengganda Uang Asal Cianjur
-
Program KNMP Dongkrak Produktivitas Nelayan hingga Dua Kali Lipat
-
Gugur dalam Misi Perdamaian PBB, Ini Rincian Penghormatan dan Santunan untuk 3 Prajurit TNI
-
Naik 500 Persen! Program KNMP Sukses Ciptakan Belasan Lapangan Kerja Baru di Wilayah Pesisir
-
Kemensos Desain Ulang Pola Kerja untuk Efisiensi dan Produktivitas Digital