Suara.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah mengaku telah menghapus cuitan di akun Twitter @Fahrihamzah yang kontroversial. Cuitan yang dihapus bertuliskan: Anak bangsa mengemis menjadi babu di negeri orang dan pekerja asing merajalela.
"Saya menghapus supaya nggak salah paham. Karena memang terminologi itu mengganggu di kupingnya padahal saya nggak maksud ke arah sana, tapi nggak apa-apa sosmed kan gitu. Nggak ada masalah," kata Fahri di DPR, Jakarta, Selasa (24/1/2017).
Fahri mengakui tulisannya keras dan membuat kuping panas.
Fahri menyadari telah di-bully habis-habisan oleh netizen gara-gara itu. Tetapi Fahri menanggapinya dengan bijak.
"Ya harus banyak senyum. Harus menerima baik kritikan orang. Instrospeksi biar positiflah," kata dia.
Fahri mengatakan sebenarnya cuitan tersebut ada konteksnya. Cuitan itu merupakan rangkaian dari cuitan sebelumnya yang berisi sikap Fahri atas berbagai isu akhir-akhir ini, mulai dari soal penanganan polisi terhadap kasus bendera Merah Putih yang diberi kaligrafi, logo mirip palu arit, provokasi di media, pembabatan hutan, penyelundupan sumber daya alam, hingga masalah tenaga kerja migran.
"Jadi ini saya komplain sejak tadi malam, kok kita ini kehilangan prioritas. Prioritas kita ini saya tunjukkan bahwa hutan kita dibabat orang, pipa-pipa baja kita disedot negeri orang. Padahal warga negara kita mengemis meminta kerja menjadi pake istilah babu. Sebenarnya istilah ini nggak ada, sementara pekerja asing kita biarkan merajalela. Konsen saya adalah kita prioritas gitu loh," katanya.
Fahri mengatakan saat ini menjabat ketua tim pengawas tenaga kerja sehingga dapat memahami kondisi tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang sebagian bernasib tragis.
Dia menyontohkan praktik perbudakan di kapal ikan berbendera Myanmar dan Taiwan. Fahri mengaku pernah membantu memulangkan jenazah warga Nusa Tenggara Barat dari Arab Saudi.
Baca Juga: Begini Kemarahan Buruh Migran Hongkong ke Fahri Hamzah
"Jadi saya nggak ada hubungannya dengan kasus melakukan penghinaan. Saya ini mengadvokasi pekerja yang ada di luar negeri," kata dia.
Tag
Berita Terkait
-
Belum Setahun Kerja, Banyak Menteri Prabowo Dapat Tanda Kehormatan, Apa Jasanya?
-
Wamen PKP Soroti Backlog 15 Juta Unit Rumah, Singgung Properti Syariah
-
Qatar Garap Proyek 3 Juta Rumah di Indonesia, Kapan Mulai Dibangun?
-
Publik Meledak, Buntut Fahri Hamzah Usul Pajak Rumah Tapak Dinaikkan
-
Seruan Keras Syahganda Nainggolan: Copot Maruarar Sirait, Ganti dengan Fahri Hamzah
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Prabowo Kirim Surat ke Eks Menteri Termasuk Sri Mulyani, Ini Isinya...
Pilihan
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
-
Kursi Menteri BUMN Kosong, Siapa Pengganti Erick Thohir?
-
Otak Pembunuhan Kacab Bank, Siapa Ken si Wiraswasta Bertato?
Terkini
-
Saatnya 'Perbarui' Aturan Main, DPR Genjot Revisi Tiga UU Kunci Politik
-
Noel Dikabarkan Mau Jadi Justice Collaborator, KPK: Belum Kami Terima
-
Jejak Korupsi Noel Melebar, KPK Bidik Jaringan Perusahaan PJK3 yang Terlibat Kasus K3
-
Anggotanya Disebut Brutal Hingga Pakai Gas Air Mata Kedaluarsa Saat Tangani Demo, Apa Kata Kapolri?
-
Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
-
Dikabarkan Hilang Usai Demo Ricuh, Bima Permana Ditemukan di Malang, Polisi: Dia Jualan Barongsai
-
Berawal dari Rumah Gus Yaqut, KPK Temukan Jejak Aliran Dana 'Janggal' ke Wasekjen Ansor
-
Urai Penumpukan Roster CPMI Korea Selatan, Menteri Mukhtarudin Siapkan Langkah Strategis
-
KPK Kecolongan, Apa yang Dibocorkan Ustaz Khalid Basalamah Terkait Korupsi Kuota Haji?
-
Bukan Program, Ini Arahan Pertama Presiden Prabowo untuk Menko Polkam Barunya