Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Nasir Jamil menilai pemeriksaan imam besar Front Pembela Islam Rizieq Shihab atas kasus dugaan pelecehan lambang Bank Indonesia yang mirip dengan simbol PKI, yakni gambar palu dan arit, adalah upaya untuk mengkriminalisasi Rizieq.
Kata Nasir, saat ini ada kelompok yang tidak terima atas status Basuki Tjahja Purnama (Ahok) sebagai terdakwa kasus dugaan penistaan agama. Dalam hal ini, kata Nasir, Rizieq dianggap sebagai biang dari kasus hukum yang dijalani Ahok.
"Kalau kita mau jujur, ini kan ada pihak-pihak yang dendam karena mungkin dalam pandangan mereka, Habib Rizieq lah yang menjadikan Ahok itu sekarang menjadi pesakitan," kata Nasir kepada Suara.com, Rabu (25/1/2017).
Sebab itu, lanjut Nasir, berbagai macam cara dilakukan untuk membidik Rizieq. Kata dia, mau tidak mau memang harus diakui, Rizieq lah yang berperan besar menjadikan Ahok pesakitan seperti saat ini.
Ia berharap, penegakan hukum tidak didasari rasa ingin balas dendam dan kebencian. Jika itu yang terjadi, maka situasinya tidak akan pernah berubah.
"Jila terus terjadi seperti ini, rusak bangsa ini! Makanya penegakan hukum itu tidak boleh dengan balas dendam apalagi atas dasar kebencian. Kita berharap semua pihak, apakah Habib Rizieq atau kita semuanya, mebuat suasana menjadi sejuk," tutur Nasir.
Ia juga mengimbau agar sikap toleransi dikedepankan. Ia mengibaratkan situasi saat ini seperti air bah yang mengalir deras, kata dia, saluran tersebut jangan dibendung, tapi diarahkan ke saluran yang lebih baik.
"Sehingga kalau diarahkan akan memberi dampak positif bagi bangsa. Karenanya saya melihat Presiden jangan berdiam diri melihat situasi ini. Ini terjadi di mana-mana. Alangkah lebih baiknya Presiden menginisiasi yang saya sebut sebagai rujuk nasional," kata Nasir.
Baca Juga: Redam Situasi Panas, Jokowi Diminta Gelar Rujuk Nasional
Berita Terkait
-
Redam Situasi Panas, Jokowi Diminta Gelar Rujuk Nasional
-
Kenapa Polisi Ingin Periksa Rizieq dan Munarman di Kasus Makar?
-
Aksi Lucu Kapolda Metro Saat Ditanya Isu Politisasi Kasus Rizieq
-
Kapolda Pastikan Tekanan Laskar Tak Ganggu Polisi Tangani Rizieq
-
Menunggu Gelar Perkara Kasus Rizieq Shihab di Polda Metro
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
Terkini
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Kritik Pelibatan TNI dalam Pembekalan LPDP, TB Hasanuddin: Perlu Dikaji, Tak Sesuai Tupoksi!
-
BPJS Kesehatan dan BPKP Perkuat Tata Kelola Jaga Keberlanjutan JKN
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?
-
Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office