Nasdem Protes dengan Kebijakan Trump Batasi Muslim Masuk AS

Suara.com - Ketua Umum partai Nasdem Surya Paloh mengaku tidak menyukai kebijakan Presiden Amerika Serikat Donal Trump yang membatasi pengungsi dan imigran dari 7 negara muslim masuk ke negaranya. Kebijakan Trump itu dinilai sangat diskriminatif.

"Tentu kami menyesali. Saya pikir walaupun itu hak pemerintah Amerika mengambil keputusan yang mereka anggap tepat, tapi tidak bisa dilupakan negara sekarang ini saling berhubungan satu sama lain ‎yang harus tetap terjaga sebagaimana mestinya. Indonesia tentu melihat kebijakan itu jauh dari hal yang tepat," kata Surya Paloh di kantor partai Nasdem, Jalan Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (31/1/2017).

Menurut dia, Indonesia sebagai negara penganut politik bebas aktif harus harus mendorong kebebasan dan kemerdekaan di dunia.

"Sama halnya dengan kita membangun solidaritas Asia-Afrika, membangun solidaritas bangsa-bangsa untuk (kemerdekaan) Palestina‎ yang tetap secara konsisten kita perjuangkan. Kita juga ingin membuka mata hati siapa saja, termasuk Indonesia. Partai Nasdem menyatakan kebijakan yang dijalankan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini tidak sesuai dengan harapan kita," ujar dia.

Dia menambahkan, banyak negara-negara di dunia khawatir dengan kebijakan-kebijakan Trump sebagai Presiden AS.

"Saya pikir bukan hanya reaksi kita yang ada di sini, tapi dunia juga sedang berharap-harap cemas. Ini adalah penting, unik barangkali dari pandangan perspektif banyak pemimpin-pemimpin dunia. Apa yang kita anggap tidak tepat, tapi tepat bagi dia (Trump)," ‎tandas dia.

‎Diberitakan sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menandatangani perintah eksekutif untuk menangguhkan seluruh penerimaan pengungsi dan untuk sementara membatasi kedatangan warga dari 7 negara mayoritas Muslim. Dari tujuh negara yang mayoritas penduduknya Muslim dibatasi masuk ke Amerika Serikat, yaitu dari Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman selama 90 hari ke depan.

Kebijakan tersebut menuai banyak kecaman dari berbagai kelompok di dunia. Kebijakan tersebut dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Amerika yaitu pluralisme agama.

Baca Juga: Dituduh Berkhianat, Trump Pecat Jaksa Agung AS