Suara.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Trimedya Pandjaitan menyatakan 7 partai koalisi pemerintah di parlemen menyatakan diri masih solid dan mendukung pemerintah.
Ketujuh partai itu adalah, PDI Perjuangan, Partai Golongan Karya, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, Partai Hati Nurani Rakyat, dan Partai NasDem.
Hal ini untuk menghadapi keinginan Partai Demokrat untuk mengajukan hak angket penyadapan terhadap Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono.
"Tapi tadi baru ada pertemuan walaupun tidak resmi, koalisi pendukung pemerintah itu masih solid seandainya ini serius kami juga siap menghadapinya di Senayan. Dan komunikasi informal dengan koalisi pendukung Pak Jokowi-JK ini ya kita masih solid. Kita siap kalau itu diinisiasi dan itu sampai menjadi hak angket," kata Trimedya di DPR, Jakarta, Jumat (3/2/2017).
Meski demikian, Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat ini mengatakan, merupakan hak anggota untuk mengajukan hak angket guna menyelidiki suatu permasalahan yang ada pada pemerintah. Ditambahkan Trimedya, syarat mengajukan hak angket pun sederhana dan tidak sulit, yaitu diajukan oleh 25 orang yang kemudian diberikan kepada pimpinan DPR.
"Dasarnya juga tidak terlalu sulit, bisa saja dilakukan. Pengajuan hak angket itu, bagi kami sendiri, ketika kami di luar pemerintahan, menjadi oposisi, ya biasa juga kami lakukan. Ya bagi kami tidak ada yang istimewa, walaupun terus terang kami mempertanyakan, ‘apa yang mau ditanyakan ke pemerintah soal penyadapan itu?'," kata dia.
Dia menambahkan, hingga saat ini anggota Fraksi PDI Perjuangan belum mendapatkan penawaran penggalangan tanda tangan untuk pengajuan hak angket ini. Trimedya juga mengatakan, tujuh Fraksi pendukung pemerintah juga belum mendapatkan penawaran pengajuan hak angket ini.
"7 partai pendukung pemerintah ini harus ketemu unuk menghadapi ini, apalagi kalau sudah beredar tanda tangan, kalau kemudian sudah sampai ke arah sana mendengar melihat ada pngumpulan tanda tangan," kata Trimedya.
Baca Juga: Soal SBY, Anies Baswedan Kasih 'Kuliah' Penyadapan
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Ustaz Khalid Basalamah Terseret Korupsi Kuota Haji: Uang yang Dikembalikan Sitaan atau Sukarela?
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
Terkini
-
Bakal Patroli, Menkeu Purbaya Siap Tarik Anggaran Kementerian yang Lambat Serap Dana
-
Syaifullah Tamliha Ungkap Dua Kelemahan PPP: Tak Punya Figur Berduit dan Alergi Outsider
-
Kepala Sekolah di Prabumulih Sempat Dicopot Gegara Tegur Anak Pejabat Bawa Mobil ke Sekolah
-
Punya Modal Besar: Pakar Politik Dorong Projo jadi Oposisi Prabowo-Gibran, Pasca-Budi Arie Didepak!
-
Sebut Ada Intervensi Sejak Dualisme Kepemimpinan P3, Syaifullah Tamliha : PPP Dibinasakan oleh Jokow
-
KPK Beberkan Peran Rudy Tanoesoedibjo di Dugaan Korupsi Bansos, Kuasa Hukum Justru Bersikap Begini!
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru