Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan, dan Pangdam Jaya Mayor Jenderal Teddy Lhaksmana [suara.com/Agung Sandy Lesmana]
Rencana aksi organisasi massa di bawah Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI long march ke Monumen Nasional, Jakarta Pusat, pada Sabtu (11/2/2017) dibatalkan dan mereka berjanji hanya akan menyelenggarakan kegiatan bersifat keagamaan di Masjid Istiqlal. Kendati demikian, Kapolri Jenderal Tito Karnavian tetap curiga motif aksi mereka mengandung kepentingan politik terkait pilkada Jakarta.
"Kegiatan sepanjang tidak melanggar hukum, dapat dilakukan. Namun, rekan sekalian, masih cukup kental aroma politik dari aksi ini. Kita melihat bahwa masalah keagamaan sebaiknya tidak dikaitkan dengan masalah politik," kata Tito dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jumat (10/2/2017).
Tito sudah berkoordinasi dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar untuk mengingatkan panitia aksi 11 Februari untuk jangan memakai tempat ibadah untuk aktivitas politik.
"Oleh karena itu, kami mengimbau dan meminta kepada panitia termasuk dari pengurus Masjid Istiqlal dan imam besar Istiqlal sudah memberikan warning kepada panitia untuk menggunakan Istiqlal bukan untuk kegiatan politik, meskipun bungkus keagamaan," kata Tito.
Tito mewanti-wanti panitia aksi 11 Februari untuk memegang komitmen tidak long march ke Monas.
"Kemudian kami sudah memberikan beberapa hal yang dapat menjadi atensi panitia, pertama adalah tidak boleh melaksanakan kegiatan ke luar (masjid dan jalan kaki atau long march karena ini melanggar UU Nomor 9 Tahun 98 Pasal 6, dan kalau sampai dilaksanakan, maka Polri didukung TNI akan menindak tegas sesuai Pasal 15 yaitu dapat membubarkan. Kalau dalam pembubaran tersebut dengan cara lisan kemudian terjadi perlawanan, maka diterapkan bisa UU lain KUHP yaitu Pasal 212 sampai 218 yaitu melawan perintah petugas," kata dia.
Tito juga mengingatkan panitia, termasuk dari Front Pembela Islam, tidak mengundang laskar dari luar Jakarta pada akhir pekan ini. Peringatan ini disampaikan Tito karena sebelumnya ada informasi rencana mobilisasi massa dari luar daerah untuk datang ke Jakarta.
"Saya juga mengimbau kepada panitia tidak perlu untuk mengundang warga lain dari DKI karena pilkada ini pilkada DKI. Kita sudah mendengar ada beberapa unsur dari luar kota yang datang dan kita sudah tahu unsurnya darimana. Dari kelompok tertentu saya sudah tahu. Bukan masyarakat biasa sekali lagi. Tapi memang di mobilisasi untuk itu," kata Tito.
Pada hari Sabtu nanti, Jakarta akan dijaga sekitar 20 ribu anggota gabungan dari Polri dan TNI.
"Dan kalau ada yang melakukan aksi unjuk rasa ke Monas akan ditindak. Kami sudah mengecek ke Direktorat Intelijen Polda dan Mabes bahwa tidak ada surat pemberitahuan aksi ke Monas," kata dia.
"Kegiatan sepanjang tidak melanggar hukum, dapat dilakukan. Namun, rekan sekalian, masih cukup kental aroma politik dari aksi ini. Kita melihat bahwa masalah keagamaan sebaiknya tidak dikaitkan dengan masalah politik," kata Tito dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jumat (10/2/2017).
Tito sudah berkoordinasi dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar untuk mengingatkan panitia aksi 11 Februari untuk jangan memakai tempat ibadah untuk aktivitas politik.
"Oleh karena itu, kami mengimbau dan meminta kepada panitia termasuk dari pengurus Masjid Istiqlal dan imam besar Istiqlal sudah memberikan warning kepada panitia untuk menggunakan Istiqlal bukan untuk kegiatan politik, meskipun bungkus keagamaan," kata Tito.
Tito mewanti-wanti panitia aksi 11 Februari untuk memegang komitmen tidak long march ke Monas.
"Kemudian kami sudah memberikan beberapa hal yang dapat menjadi atensi panitia, pertama adalah tidak boleh melaksanakan kegiatan ke luar (masjid dan jalan kaki atau long march karena ini melanggar UU Nomor 9 Tahun 98 Pasal 6, dan kalau sampai dilaksanakan, maka Polri didukung TNI akan menindak tegas sesuai Pasal 15 yaitu dapat membubarkan. Kalau dalam pembubaran tersebut dengan cara lisan kemudian terjadi perlawanan, maka diterapkan bisa UU lain KUHP yaitu Pasal 212 sampai 218 yaitu melawan perintah petugas," kata dia.
Tito juga mengingatkan panitia, termasuk dari Front Pembela Islam, tidak mengundang laskar dari luar Jakarta pada akhir pekan ini. Peringatan ini disampaikan Tito karena sebelumnya ada informasi rencana mobilisasi massa dari luar daerah untuk datang ke Jakarta.
"Saya juga mengimbau kepada panitia tidak perlu untuk mengundang warga lain dari DKI karena pilkada ini pilkada DKI. Kita sudah mendengar ada beberapa unsur dari luar kota yang datang dan kita sudah tahu unsurnya darimana. Dari kelompok tertentu saya sudah tahu. Bukan masyarakat biasa sekali lagi. Tapi memang di mobilisasi untuk itu," kata Tito.
Pada hari Sabtu nanti, Jakarta akan dijaga sekitar 20 ribu anggota gabungan dari Polri dan TNI.
"Dan kalau ada yang melakukan aksi unjuk rasa ke Monas akan ditindak. Kami sudah mengecek ke Direktorat Intelijen Polda dan Mabes bahwa tidak ada surat pemberitahuan aksi ke Monas," kata dia.
Komentar
Berita Terkait
-
Ketum Posyandu Tri Tito Karnavian Dorong Pemulihan Warga Huntara Aceh Utara: Bansos dan Senam Sehat
-
Pastikan Hunian Layak, Mendagri Bersama Menteri PKP Tinjau Perumahan di Sorong
-
Apresiasi Daerah Berprestasi 2026 Digelar, Mendagri Dorong Iklim Kompetitif Antardaerah
-
Halalbihalal Tokoh Sumbagsel: Mendagri Tito Ajak Rumuskan Program Nyata 2027-2029
-
Pemerintah Pusat Dorong Pemda Gratiskan Pajak Kendaraan Listrik
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
Terkini
-
Sedia Payung dan Jas, BMKG Ingatkan Jakarta Potensi Hujan Sore Ini!
-
'Takut Diamuk Massa': Alasan Klasik di Balik Tabrak Lari, Mengapa Jalanan Kita Begitu Beringas?
-
Ketum TP PKK Ajak Warga Sulsel Tingkatkan Imunisasi Anak Demi Generasi Sehat
-
Pastikan Bantuan Tepat Sasaran, Mendagri Tito Bersama Menteri PKP Tinjau Program BSPS di Balikpapan
-
Kemnaker Siapkan Tenaga Kerja Terampil untuk Dukung Pertumbuhan Pasar EV dan Green Jobs
-
Ironi Distribusi Air Jakarta: Apartemen Dimanjakan, Warga Kampung Pakai Pipa Usia Setengah Abad!
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Kritik Pelibatan TNI dalam Pembekalan LPDP, TB Hasanuddin: Perlu Dikaji, Tak Sesuai Tupoksi!
-
BPJS Kesehatan dan BPKP Perkuat Tata Kelola Jaga Keberlanjutan JKN
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto