Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan, dan Pangdam Jaya Mayor Jenderal Teddy Lhaksmana [suara.com/Agung Sandy Lesmana]
Rencana aksi organisasi massa di bawah Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI long march ke Monumen Nasional, Jakarta Pusat, pada Sabtu (11/2/2017) dibatalkan dan mereka berjanji hanya akan menyelenggarakan kegiatan bersifat keagamaan di Masjid Istiqlal. Kendati demikian, Kapolri Jenderal Tito Karnavian tetap curiga motif aksi mereka mengandung kepentingan politik terkait pilkada Jakarta.
"Kegiatan sepanjang tidak melanggar hukum, dapat dilakukan. Namun, rekan sekalian, masih cukup kental aroma politik dari aksi ini. Kita melihat bahwa masalah keagamaan sebaiknya tidak dikaitkan dengan masalah politik," kata Tito dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jumat (10/2/2017).
Tito sudah berkoordinasi dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar untuk mengingatkan panitia aksi 11 Februari untuk jangan memakai tempat ibadah untuk aktivitas politik.
"Oleh karena itu, kami mengimbau dan meminta kepada panitia termasuk dari pengurus Masjid Istiqlal dan imam besar Istiqlal sudah memberikan warning kepada panitia untuk menggunakan Istiqlal bukan untuk kegiatan politik, meskipun bungkus keagamaan," kata Tito.
Tito mewanti-wanti panitia aksi 11 Februari untuk memegang komitmen tidak long march ke Monas.
"Kemudian kami sudah memberikan beberapa hal yang dapat menjadi atensi panitia, pertama adalah tidak boleh melaksanakan kegiatan ke luar (masjid dan jalan kaki atau long march karena ini melanggar UU Nomor 9 Tahun 98 Pasal 6, dan kalau sampai dilaksanakan, maka Polri didukung TNI akan menindak tegas sesuai Pasal 15 yaitu dapat membubarkan. Kalau dalam pembubaran tersebut dengan cara lisan kemudian terjadi perlawanan, maka diterapkan bisa UU lain KUHP yaitu Pasal 212 sampai 218 yaitu melawan perintah petugas," kata dia.
Tito juga mengingatkan panitia, termasuk dari Front Pembela Islam, tidak mengundang laskar dari luar Jakarta pada akhir pekan ini. Peringatan ini disampaikan Tito karena sebelumnya ada informasi rencana mobilisasi massa dari luar daerah untuk datang ke Jakarta.
"Saya juga mengimbau kepada panitia tidak perlu untuk mengundang warga lain dari DKI karena pilkada ini pilkada DKI. Kita sudah mendengar ada beberapa unsur dari luar kota yang datang dan kita sudah tahu unsurnya darimana. Dari kelompok tertentu saya sudah tahu. Bukan masyarakat biasa sekali lagi. Tapi memang di mobilisasi untuk itu," kata Tito.
Pada hari Sabtu nanti, Jakarta akan dijaga sekitar 20 ribu anggota gabungan dari Polri dan TNI.
"Dan kalau ada yang melakukan aksi unjuk rasa ke Monas akan ditindak. Kami sudah mengecek ke Direktorat Intelijen Polda dan Mabes bahwa tidak ada surat pemberitahuan aksi ke Monas," kata dia.
"Kegiatan sepanjang tidak melanggar hukum, dapat dilakukan. Namun, rekan sekalian, masih cukup kental aroma politik dari aksi ini. Kita melihat bahwa masalah keagamaan sebaiknya tidak dikaitkan dengan masalah politik," kata Tito dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jumat (10/2/2017).
Tito sudah berkoordinasi dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar untuk mengingatkan panitia aksi 11 Februari untuk jangan memakai tempat ibadah untuk aktivitas politik.
"Oleh karena itu, kami mengimbau dan meminta kepada panitia termasuk dari pengurus Masjid Istiqlal dan imam besar Istiqlal sudah memberikan warning kepada panitia untuk menggunakan Istiqlal bukan untuk kegiatan politik, meskipun bungkus keagamaan," kata Tito.
Tito mewanti-wanti panitia aksi 11 Februari untuk memegang komitmen tidak long march ke Monas.
"Kemudian kami sudah memberikan beberapa hal yang dapat menjadi atensi panitia, pertama adalah tidak boleh melaksanakan kegiatan ke luar (masjid dan jalan kaki atau long march karena ini melanggar UU Nomor 9 Tahun 98 Pasal 6, dan kalau sampai dilaksanakan, maka Polri didukung TNI akan menindak tegas sesuai Pasal 15 yaitu dapat membubarkan. Kalau dalam pembubaran tersebut dengan cara lisan kemudian terjadi perlawanan, maka diterapkan bisa UU lain KUHP yaitu Pasal 212 sampai 218 yaitu melawan perintah petugas," kata dia.
Tito juga mengingatkan panitia, termasuk dari Front Pembela Islam, tidak mengundang laskar dari luar Jakarta pada akhir pekan ini. Peringatan ini disampaikan Tito karena sebelumnya ada informasi rencana mobilisasi massa dari luar daerah untuk datang ke Jakarta.
"Saya juga mengimbau kepada panitia tidak perlu untuk mengundang warga lain dari DKI karena pilkada ini pilkada DKI. Kita sudah mendengar ada beberapa unsur dari luar kota yang datang dan kita sudah tahu unsurnya darimana. Dari kelompok tertentu saya sudah tahu. Bukan masyarakat biasa sekali lagi. Tapi memang di mobilisasi untuk itu," kata Tito.
Pada hari Sabtu nanti, Jakarta akan dijaga sekitar 20 ribu anggota gabungan dari Polri dan TNI.
"Dan kalau ada yang melakukan aksi unjuk rasa ke Monas akan ditindak. Kami sudah mengecek ke Direktorat Intelijen Polda dan Mabes bahwa tidak ada surat pemberitahuan aksi ke Monas," kata dia.
Komentar
Berita Terkait
-
Mendagri Tegaskan Pemda dan Forkopimda Siap Dukung Implementasi Program Prioritas Presiden
-
FPI Wanti-Wanti Pemerintah Soal Siasat Uang Iuran Dewan Perdamaian Jadi Modal Invasi Gaza
-
Jelang Ramadan, Pemerintah Petakan 7 Komoditas Paling Rawan Picu Inflasi
-
Harga Bawang Putih Naik, Mendagri Bunyikan Alarm Inflasi
-
Harga Emas Hampir Rp3 Juta/Gram, Mendagri: Jadi Biang Kerok Inflasi Nasional
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
Pilihan
-
Dugaan Skandal PT Minna Padi Asset Manajemen dan Saham PADI, Kini Diperiksa Polisi
-
Epstein Gigih Dekati Vladimir Putin Selama Satu Dekade, Tawarkan Informasi 'Rahasia AS'
-
Bertemu Ulama, Prabowo Nyatakan Siap Keluar dari Board of Peace, Jika...
-
Bareskrim Tetapkan 5 Tersangka Dugaan Manipulasi Saham, Rp674 Miliar Aset Efek Diblokir
-
Siswa SD di NTT Akhiri Hidup karena Tak Mampu Beli Buku, Mendikdasmen: Kita Selidiki
Terkini
-
Jakarta Diguyur Hujan Deras Lagi: Puluhan RT di Jaksel Kembali Terendam, Petogogan Paling Parah
-
Operasi Senyap Ditresnarkoba Polda Metro: Bongkar Peredaran Etomidate di Jakbar hingga Tangerang
-
Prabowo Fokus Bawa Indonesia Superpower, Jokowi Disebut Mulai Jadi Masa Lalu
-
Mendag Tegaskan Larangan Impor Pakaian Bekas, Ini Alasan Kuat di Baliknya!
-
Berkas Dilimpahkan, Jaksa Tahan WN China Tersangka Pencurian Listrik Tambang Emas Ilegal
-
Cak Imin dan Jajaran PKB Bertemu Tertutup dengan Presiden Prabowo, Ada Apa?
-
KPK Ungkap Ambil Informasi dari Medsos soal Ridwan Kamil, Singgung Isu Aura Kasih?
-
Titik Balik Diplomasi RI: Pengamat Desak Prabowo Buktikan Kedaulatan Lawan 'Gertakan' Donald Trump
-
KPK Bongkar Peran Tim 8, Timses Bupati Pati Sudewo dalam Dugaan Pemerasan Caperdes
-
Kemensos Perkuat Sejumlah Program Mitigasi dan Penanganan Bencana pada Tahun Anggaran 2026