Suara.com - Sejumlah lembaga survei menggelar hasil hitung cepat atau Quick Count, terkait perhitungan suara pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi Pemilihan Umum Juri Ardiantoro meminta masyarakat menunggu hasil resmi dari KPU terkait perbedaan hasil hitung cepat. Hal itu kata Juri untuk mencegah adanya gesekan yang terjadi di masyarakat.
"Kalau ada perbedaan kita tunggu hasilnya yang bener mana. Yang kedua, terkait lembaga survei yang ikut hitung cepat itu ada aturannya," ujar Juri di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng Jakarta Pusat, Rabu (15/2/2017).
Juri menuturkan bahwa lembaga survei yang terdaftar di KPU, harus mematuhi seluruh persyaratan sebagai lembaga survei.
Namun jika lembaga survei melakukan penyelewengan terkait hasil hitung cepatnya dan metodologinya tidak bisa dipertanggungjawabkan, lembaga survei tersebut akan mendapatkan sanksi.
"Mereka bisa bawa atau diadili oleh asosiasi di mana lembaga itu bernaung. Punya asosiasi profesi. Merekalah yang nanti akan menyidangkan. Tapi kalau meraka tak punya atau tak bernaung di asosiasi itu, KPU secara independen akan memprosesnya," ucap dia
Lebih lanjut, Juri menghimbau kepada semua pendukung ketiga pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta, untuk tidak melampiaskan bentuk kekecewaan apapun jika hasilnya tidak sesuai harapan terkait hasil hitung cepat.
"Tentu imbauan kita semua adalah semua kontestan dan semua orang sudah paham Pilkada itu pasti pemenangnya satu. Calon kemungkinannya ada dua. Menang atau kalah. Jadi kalau kalah ya harus siap terima," katanya.
Maka dari itu, Juri meminta kepada semua masyarakat sabar menunggu hasil resmi yang disampaikan KPU.
"Tunggu KPU menyampaikan real count yang disampaikan dan waktunya udah ditetapkan. Saya kira, semua orang udah tahu ada quick count dan ada penghitungan resmi KPU," tegasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
Pilihan
-
Dugaan Skandal PT Minna Padi Asset Manajemen dan Saham PADI, Kini Diperiksa Polisi
-
Epstein Gigih Dekati Vladimir Putin Selama Satu Dekade, Tawarkan Informasi 'Rahasia AS'
-
Bertemu Ulama, Prabowo Nyatakan Siap Keluar dari Board of Peace, Jika...
-
Bareskrim Tetapkan 5 Tersangka Dugaan Manipulasi Saham, Rp674 Miliar Aset Efek Diblokir
-
Siswa SD di NTT Akhiri Hidup karena Tak Mampu Beli Buku, Mendikdasmen: Kita Selidiki
Terkini
-
Tanggapan Mensos Soal Kematian Siswa SD di NTT: Ini Bukan Kasus Individual, Data Kita Bocor!
-
Di Forum Abu Dhabi, Megawati Paparkan Model Rekonsiliasi Damai Indonesia dan Kepemimpinan Perempuan
-
Megawati di Forum Abu Dhabi: Perempuan Tak Perlu Dilema Pilih Karier atau Keluarga
-
Kemenag Nilai Semarang Siap Jadi Tuan Rumah MTQ Nasional 2026, PRPP Jadi Lokasi Unggulan
-
Polda Bongkar Bukti CCTV! Pastikan Tak Ada Rekayasa BAP Kasus Penganiayaan di Polsek Cilandak
-
Beda Sikap Soal Ambang Batas Parlemen: Demokrat Masih Mengkaji, PAN Tegas Minta Dihapus
-
Perludem Soroti Dampak Ambang Batas Parlemen: 17 Juta Suara Terbuang dan Partai Tak Menyederhana
-
Prakiraan Cuaca Jakarta Rabu: BMKG Ingatkan Potensi Hujan Petir di Jakarta Barat
-
Mensos Gus Ipul Tekankan Penguatan Data untuk Lindungi Keluarga Rentan
-
Epstein Gigih Dekati Vladimir Putin Selama Satu Dekade, Tawarkan Informasi 'Rahasia AS'