Suara.com - Anggota Dewan Pers Imam Wahyudi menyatakan media abal-abal adalah musuh kebebasan pers. Dia menilai mereka tak layak mendapat tempat dalam kehidupan pers nasional.
"Keberadaan media abal-abal dan oknumnya itu mengancam kebebasan pers. Mereka itu jahat dan merusak citra insan pers yang profesional," katanya dalam dialog publik yang digagas PWI Sumenep, Jawa Timur, Rabu (15/2/2017).
Dewan Pers, kata dia, hanya akan mendampingi, mengawal, dan mengadvokasi insan dan perusahaan pers yang profesional.
Insan dan perusahaan pers yang profesional itu dipastikan akan menjaga martabat pers sebagai sebuah profesi dengan tugas mulia sebagai penyampai informasi kepada publik.
Dewan Pers juga hanya akan mengurus insan dan perusahaan pers yang profesinal serta melindunginya dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
"Kalau media abal-abal dan oknumnya itu bukan urusan Dewan Pers. Silakan warga atau lembaga yang merasa dirugikan dengan media abal-abal tersebut lapor ke polisi. Kami tidak akan melindungi mereka," ujar Imam.
Dialog Publik bertema "Sinergi Pers dalam Pembangunan Daerah" itu juga menghadirkan Ketua PWI Jawa Timur Akhmad Munir dan Wakil Bupati Sumenep Achmad Fauzi sebagai narasumber.
"Kami di PWI akan senantiasa mendorong anggota, termasuk perusahaan pers yang wartawannya bergabung dengan PWI, untuk memenuhi kriteria atau standar yang ditetapkan Dewan Pers dalam rangka mewujudkan pers profesional," kata Munir.
Sementara Fauzi menjelaskan, insan dan perusahaan pers profesional akan melahirkan karya jurnalistik yang mencerahkan masyarakat.
Baca Juga: Agus Kalah, Annisa Pohan: Di Balik Ini Semua Ada Hikmahnya
"Silakan kinerja dan program kerja kami dikritik. Namun, semuanya harus dalam rangka perbaikan bersama dan untuk kepentingan publik. Kami akan mengapresiasi dan hormat atas kritik tersebut," katanya. [Antara]
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO