Lembaga Bantuan Hukum (PBH) Pers menyikapi Dewan Pers yang akan melakukan verifikasi dan barcoding terhadap media yang ada di Indonesia. Tercatat sebelumnya hanya ada 74 media yang bakal diverifikasi oleh Dewan Pers.
Verifikasi dan barcode muncul sebagai upaya Dewan Pers untuk memerangi berita hoax yang belakangan ramai beredar. Namun, Kepala Divisi Riset dan Pengembangan Jaringan LBH Pers Asep Komarudin menyebutkan sistem itu justru akan menjadi momok menakutkan bagi insan pers.
Asep menilai verifikasi tersebut hanya diperuntukan bagi perusahaan-perusahaan besar. Sedangkan, media berbasis komunitas, alternatif, dan pers mahasiswa bakal kesulitan mendapatkan hal itu.
"Ini seperti zaman dulu ketika media yang tak memiliki SIUP tak boleh terbit. Ini menjadi momok menakutkan zaman dahulu," kata Asep di Kantor LBH Pers, Kalibata, Jakarta, Kamis (9/2/2017).
Tidak hanya itu, Dewan Pers akan memverifikasi media yang berbentuk Perseroan atau PT. Tidak hanya itu, perusahaan tersebut juga harus memiliki modal paling sedikit Rp50 juta. Ini menjadi kesulitan tersendiri bagi media komunitas atau alternatif terutama yang berada di daerah.
Hal ini juga bisa berdampak kepada narasumber di lapangan. Nantinya, perusahaan media yang belum terverifikasi bakal kesulitan ketika harus mencari informasi dari instansi pemerintahan ataupun narasumber lainnya.
"Yang kita khawatirkan itu tanggapan masyarakat, narasumber, dan aparat. Bisa jadi mereka berpikir media yang tak terverifikasi tidak dilindungi oleh undang-undang pers," tambahnya.
Hal ini bisa membuat keraguan dari narasumber untuk menerima perusahaan media yang belum terverifikasi. Padahal, media itu sudah menjalankan Kode Etik Jurnalistik dengan benar.
Baca Juga: Dewan Pers Pastikan Berita Verifikasi Media Massa adalah Hoax
"Nanti takutnya media yang belum terverifikasi tidak ditanggapi," ujarnya.
Pengumuman verifikasi terhadap 74 media dilakukan di Ambon saat ulang tahun Persatuan Wartawan Seluruh Indonesia (PWI), Kamis (9/2/2017). Pada acara tersebut juga dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo.
Berita Terkait
Terpopuler
- Promo Superindo 17 Maret 2026, Diskon sampai 50 Persen Buah, Minyak hingga Kue Lebaran
- Timur Tengah Memanas, Rencana Terbangkan Ribuan TNI ke Gaza Resmi Ditangguhkan
- 7 HP Baru 2026 Paling Murah Jelang Lebaran, Spek Gahar Mulai Rp1 Jutaan
- 15 Tulisan Kata-kata Unik Mudik Lebaran, Lucu dan Relate untuk Anak Rantau
- Update Posisi Hilal Jelang Idulfitri, Ini Prediksi Lebaran 2026 Pemerintah dan NU
Pilihan
-
Kabar Duka! Pemilik Como 1907 Sekaligus Bos Djarum Meninggal Dunia
-
Resmi! Hasil Sidang Isbat Pemerintah Tetapkan Idulfitri 1447 H Jatuh pada Sabtu 21 Maret 2026
-
Hilal Tak Terlihat, Arab Saudi Tetapkan Idul Fitri 2026 Jatuh pada 20 Maret
-
Link Live Streaming Liverpool vs Galatasaray: Pantang Terpeleset The Reds!
-
Israel Klaim Tewaskan Menteri Intelijen Iran Esmaeil Khatib
Terkini
-
Dekat Vatikan, Gema Takbir Idul Fitri 2026 Dirayakan Umat Muslim bersama Warga Lokal
-
Bos Djarum Michael Bambang Hartono Wafat, Ini Jadwal Lengkap Pemakamannya di Rembang
-
Komnas HAM akan Panggil Panglima TNI, Usut Keterlibatan Anggota BAIS di Kasus Air Keras Andrie Yunus
-
Lebaran di Neraka Dunia: Ketika Kue Idul Fitri Jadi Simbol Perlawanan Hidup di Gaza
-
Prabowo Ungkap Alasan Strategis Indonesia Gabung 'Board of Peace' Demi Kemerdekaan Palestina
-
Petaka Bangunan Tua SD Inpres Oepula: Siswa Kelas 1 Meninggal Dunia Usai Tertimpa Reruntuhan
-
Prabowo Sebut Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS Tindakan Terorisme: Harus Diusut Aktornya
-
Menag Nasaruddin Umar Imbau Umat Jaga Ketertiban Saat Lebaran, Tekankan Pentingnya Ukhuwah
-
Idulfitri Berbeda, Menag Minta Muhammadiyah Toleransi ke Warga yang Masih Puasa Besok
-
Pemerintah Siapkan Skema WFH 1 Hari Seminggu untuk Tekan Konsumsi BBM, Berlaku Pasca Lebaran?