Lembaga Bantuan Hukum (PBH) Pers menyikapi Dewan Pers yang akan melakukan verifikasi dan barcoding terhadap media yang ada di Indonesia. Tercatat sebelumnya hanya ada 74 media yang bakal diverifikasi oleh Dewan Pers.
Verifikasi dan barcode muncul sebagai upaya Dewan Pers untuk memerangi berita hoax yang belakangan ramai beredar. Namun, Kepala Divisi Riset dan Pengembangan Jaringan LBH Pers Asep Komarudin menyebutkan sistem itu justru akan menjadi momok menakutkan bagi insan pers.
Asep menilai verifikasi tersebut hanya diperuntukan bagi perusahaan-perusahaan besar. Sedangkan, media berbasis komunitas, alternatif, dan pers mahasiswa bakal kesulitan mendapatkan hal itu.
"Ini seperti zaman dulu ketika media yang tak memiliki SIUP tak boleh terbit. Ini menjadi momok menakutkan zaman dahulu," kata Asep di Kantor LBH Pers, Kalibata, Jakarta, Kamis (9/2/2017).
Tidak hanya itu, Dewan Pers akan memverifikasi media yang berbentuk Perseroan atau PT. Tidak hanya itu, perusahaan tersebut juga harus memiliki modal paling sedikit Rp50 juta. Ini menjadi kesulitan tersendiri bagi media komunitas atau alternatif terutama yang berada di daerah.
Hal ini juga bisa berdampak kepada narasumber di lapangan. Nantinya, perusahaan media yang belum terverifikasi bakal kesulitan ketika harus mencari informasi dari instansi pemerintahan ataupun narasumber lainnya.
"Yang kita khawatirkan itu tanggapan masyarakat, narasumber, dan aparat. Bisa jadi mereka berpikir media yang tak terverifikasi tidak dilindungi oleh undang-undang pers," tambahnya.
Hal ini bisa membuat keraguan dari narasumber untuk menerima perusahaan media yang belum terverifikasi. Padahal, media itu sudah menjalankan Kode Etik Jurnalistik dengan benar.
Baca Juga: Dewan Pers Pastikan Berita Verifikasi Media Massa adalah Hoax
"Nanti takutnya media yang belum terverifikasi tidak ditanggapi," ujarnya.
Pengumuman verifikasi terhadap 74 media dilakukan di Ambon saat ulang tahun Persatuan Wartawan Seluruh Indonesia (PWI), Kamis (9/2/2017). Pada acara tersebut juga dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 5 Cat Rambut yang Tahan Lama untuk Tutupi Uban, Harga Mulai Rp17 Ribuan
Pilihan
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
-
Duduk Perkara Ribut Diego Simeone dengan Vinicius Jr di Laga Derby Madrid
Terkini
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar
-
Megawati Tiba di Rakernas PDIP, Siapkan Arahan Tertutup Usai Disambut Prananda Prabowo
-
Gus Yaqut Tersangka Skandal Haji, Tambah Daftar Panjang Eks Menteri Jokowi Terjerat Korupsi