Suara.com - Tiga organisasi pers terbesar dan diakui Dewan Pers setuju Hari Pers Nasional (HPN) diubah dari 9 Febuari. Mereka adalah Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI).
Ketua AJI Indonesia Suwarjono mengatakan saat ini tidak semua komunitas pers setuju dengan penetapan 9 Febuari sebagai HPN. Tanggal itu dianggap sebagai hari ulang tahun PWI.
"Tidak semua komunitas pers setuju dengan penetapan HPN, terutama di AJI. selalu ada perdebatan, supata HPN diluruskan sama-sama," kata Suwarjono di Hall Dewan Pers, Jakarta, Rabu (16/2/2017).
Menurut Suwarjono, latar belakang sejarah HPN tidak terkait dengan sejarah pers Indonesia. Kata dia, ini harus diluruskan agar bisa dirayakan komunitas pers.
"Beberapa waktu lalu saya bertemu dengan Mas Stanley (Ketua Dewan Pers). Supaya ini dibahas dan dikaji dari sisi historis dan akademis," kata dia.
Sementara di tempat yang sama, Ketua IJTI Yadi Hendriana setuju dengan perubahan tanggal HPN. "Perlu dicari tanggal yang pas dan bersejarah," kata Yadi.
Ketua PWI Margiono mengklarifikasi HPN tidak lagi digunakan sebagai perayaan organisasinya. Sejak 9 tahun dia memimpin PWI, umbul-umbul 'Ulang Tahun PWI' di HPN sudah disingkirkan.
Kata dia, perayaan HPN tidak hanya milik komunitas pers. Pemerintah daerah ikut diuntungkan dengan perayaan HPN ini. Salah satunya penambahan anggaran APBD untuk percepatan pembangunan daerah.
"Tentang perbedaan pandangan apakah 9 Febuari cocok atau tidak tepat, menurut saya nggak terlalu pentig. Makanya saya membuka kembali kajian Hari Pers Nasional. Tapi jaga mendebat kusir, ada kajian yang ilmiah dan semua organisasi dilibatkan," kata dia.
Baca Juga: Komunitas Pers Minta Pemerintah Kaji Ulang Hari Pers Nasional
"Hari pers harus memberikan kepentingan untuk masyarakat," jelas dia.
Dewan Pers menegaskan hanya menjadi fasilitas untuk mengubah tanggal HPN. Dia akan bicara dengan Istana Kepresidenan setelah PWI, IJTI dan AJI menyepakati tanggal HPN.
"Jalan satu-satunya melakukan perubahan Surat Keputusan Presiden. Yang bisa memutuskan forum ini, Dewan Pers hanya bisa memberikan rekomendasi. Nanti dibicarakan dengan Mensesneg," kata Ketua Dewan Pers osep Adi Prasetyo (Stanley).
Sejumlah organisasi jurnalis Kamis, 16 Februari 2016 mengadakan seminar terkait dengan penyelenggaraan Hari Pers Nasional (HPN).
Kamis siang ini AJI dan IJTI menggelar diskusi 'Mengkaji Ulang Hari Pers Nasional' di di Hall Dewan Pers.
Ada tiga pembicara yang akan hadir dalam seminar ini. Masing-masing: sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Asvi Warman Adam; wartawan senior Atmakusumah; dan peneliti sejarah pers, Muhidin M. Dahlan. Asvi akan berbicara soal aspek historis pers, Atmakusumah akan memberi pandangan dari perspektif pelaku sejarah, dan Muhidin akan mengkritisi soal hari pers nasional yang selama ini diperingati setiap 9 Februari itu.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
Terkini
-
Penjelasan PAM Jaya soal Penertiban 15 Rumah Dinas di Benhil
-
Ada 182 Laporan Dugaan Kekerasan Daycare Little Aresha, Puluhan Orang Tua Siap Tempuh Jalur Hukum
-
Laporan Warga Gambir Bongkar Jaringan Sabu 3 Kota, Polisi Tangkap 3 Tersangka!
-
Ortu Korban Daycare Little Aresha akan Kirim Petisi ke UGM, Desak Sanksi Dosen yang Diduga Terlibat
-
Mahfud MD: Komisi Reformasi Fokus Benahi Sistem Karier Polri, Bukan Usul Nama Ganti Kapolri
-
Mensos Gus Ipul Berencana Temui KPK Besok, Laporkan Proses Pengadaan di Sekolah Rakyat
-
Hujan Masih Guyur Jabodetabek di Tengah Kemarau, Begini Penjelasan BMKG
-
Bertemu Prabowo 2,5 Jam, Mahfud MD Blak-blakan Soal 'Penyakit' di Tubuh Polri
-
Bukan Misi Rahasia! BAIS TNI: Motif Anggota Siram Air Keras ke Andrie Yunus karena Sakit Hati
-
KPK Cecar Fadia Arafiq Soal Penukaran Valas yang Diduga dari Hasil Korupsi