Pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat, mengunjungi markas pemenangan Rumah Lembang, Jakarta, Rabu (15/2). [suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Baca 10 detik
Wakil Gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengapresiasi tingginya tingkat partisipasi warga di pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan Rabu (15/2/2017).
Namun, Djarot yang kini maju lagi menjadi calon wakil gubernur berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyayangkan adanya kasus kekurangan surat suara di sejumlah tempat pemilihan.
"Bagus. Itu artinya kan partisipasinya luar biasa, itu artinya dukungan real dari kita, sampai kekurangan surat suara, itu kan namanya menghilangkan hak konstitusi warga negara untuk memilih," ujar Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (17/2/20107).
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Jakarta merilis tingkat partisipasi warga mencapai 78,1 persen. Ini persentase yang lebih banyak jika dibandingkan tingkat partisipasi warga pada pilkada Jakarta tahun 2012, yang hanya 68 persen.
Djarot berharap penyelenggara pemilu menjadikan kasus yang terjadi di pilkada putaran pertama sebagai bahan perbaikan untuk pilkada putaran putaran pada 19 April 2017 nanti.
"Itu KPU harus bisa memperbaiki sistemnya termasuk menyampaikan surat undangan pada mereka. Saya juga dengar banyak pelanggaran-pelanggaran," kata Djarot.
Djarot mengatakan sebagian warga yang tidak bisa memberikan surat suara pada Rabu (15/2/2017) merupakan pendukungnya.
"Kalau anda mengatakan itu apakah kami dirugikan? Sebagian besar itu pendukung kami. Saudara-saudara kami yang ada di luar negeri pada pulang (ke Jakarta) untuk nyoblos," kata Djarot.
Namun, Djarot yang kini maju lagi menjadi calon wakil gubernur berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyayangkan adanya kasus kekurangan surat suara di sejumlah tempat pemilihan.
"Bagus. Itu artinya kan partisipasinya luar biasa, itu artinya dukungan real dari kita, sampai kekurangan surat suara, itu kan namanya menghilangkan hak konstitusi warga negara untuk memilih," ujar Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (17/2/20107).
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Jakarta merilis tingkat partisipasi warga mencapai 78,1 persen. Ini persentase yang lebih banyak jika dibandingkan tingkat partisipasi warga pada pilkada Jakarta tahun 2012, yang hanya 68 persen.
Djarot berharap penyelenggara pemilu menjadikan kasus yang terjadi di pilkada putaran pertama sebagai bahan perbaikan untuk pilkada putaran putaran pada 19 April 2017 nanti.
"Itu KPU harus bisa memperbaiki sistemnya termasuk menyampaikan surat undangan pada mereka. Saya juga dengar banyak pelanggaran-pelanggaran," kata Djarot.
Djarot mengatakan sebagian warga yang tidak bisa memberikan surat suara pada Rabu (15/2/2017) merupakan pendukungnya.
"Kalau anda mengatakan itu apakah kami dirugikan? Sebagian besar itu pendukung kami. Saudara-saudara kami yang ada di luar negeri pada pulang (ke Jakarta) untuk nyoblos," kata Djarot.
Komentar
Berita Terkait
-
Ojol Tewas, Ahok Sebut DPR Takut: Kenapa Tidak Berani Terima Orang Demo?
-
Ahok Ikut Komentar Soal Kenaikan Gaji Anggota DPR: Mau Rp1 Miliar Sebulan Oke
-
Ahok Tak Masalah kalau Gaji Anggota DPR Rp1 Miliar Sebulan, Tapi Tantang Transparansi Anggaran
-
CEK FAKTA: Ahok Sebut Jokowi Terseret Korupsi Pertamina Rp 193,7
-
Dari Rival Sengit Jadi Kawan Koalisi? Anies Baswedan Jawab Soal Potensi 'Duet' dengan Ahok
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
SPBU Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, DPR Sebut Logikanya 'Nasi Goreng'