Pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat, mengunjungi markas pemenangan Rumah Lembang, Jakarta, Rabu (15/2). [suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Wakil Gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengapresiasi tingginya tingkat partisipasi warga di pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan Rabu (15/2/2017).
Namun, Djarot yang kini maju lagi menjadi calon wakil gubernur berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyayangkan adanya kasus kekurangan surat suara di sejumlah tempat pemilihan.
"Bagus. Itu artinya kan partisipasinya luar biasa, itu artinya dukungan real dari kita, sampai kekurangan surat suara, itu kan namanya menghilangkan hak konstitusi warga negara untuk memilih," ujar Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (17/2/20107).
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Jakarta merilis tingkat partisipasi warga mencapai 78,1 persen. Ini persentase yang lebih banyak jika dibandingkan tingkat partisipasi warga pada pilkada Jakarta tahun 2012, yang hanya 68 persen.
Djarot berharap penyelenggara pemilu menjadikan kasus yang terjadi di pilkada putaran pertama sebagai bahan perbaikan untuk pilkada putaran putaran pada 19 April 2017 nanti.
"Itu KPU harus bisa memperbaiki sistemnya termasuk menyampaikan surat undangan pada mereka. Saya juga dengar banyak pelanggaran-pelanggaran," kata Djarot.
Djarot mengatakan sebagian warga yang tidak bisa memberikan surat suara pada Rabu (15/2/2017) merupakan pendukungnya.
"Kalau anda mengatakan itu apakah kami dirugikan? Sebagian besar itu pendukung kami. Saudara-saudara kami yang ada di luar negeri pada pulang (ke Jakarta) untuk nyoblos," kata Djarot.
Namun, Djarot yang kini maju lagi menjadi calon wakil gubernur berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyayangkan adanya kasus kekurangan surat suara di sejumlah tempat pemilihan.
"Bagus. Itu artinya kan partisipasinya luar biasa, itu artinya dukungan real dari kita, sampai kekurangan surat suara, itu kan namanya menghilangkan hak konstitusi warga negara untuk memilih," ujar Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (17/2/20107).
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Jakarta merilis tingkat partisipasi warga mencapai 78,1 persen. Ini persentase yang lebih banyak jika dibandingkan tingkat partisipasi warga pada pilkada Jakarta tahun 2012, yang hanya 68 persen.
Djarot berharap penyelenggara pemilu menjadikan kasus yang terjadi di pilkada putaran pertama sebagai bahan perbaikan untuk pilkada putaran putaran pada 19 April 2017 nanti.
"Itu KPU harus bisa memperbaiki sistemnya termasuk menyampaikan surat undangan pada mereka. Saya juga dengar banyak pelanggaran-pelanggaran," kata Djarot.
Djarot mengatakan sebagian warga yang tidak bisa memberikan surat suara pada Rabu (15/2/2017) merupakan pendukungnya.
"Kalau anda mengatakan itu apakah kami dirugikan? Sebagian besar itu pendukung kami. Saudara-saudara kami yang ada di luar negeri pada pulang (ke Jakarta) untuk nyoblos," kata Djarot.
Komentar
Berita Terkait
-
Ojol Tewas, Ahok Sebut DPR Takut: Kenapa Tidak Berani Terima Orang Demo?
-
Ahok Ikut Komentar Soal Kenaikan Gaji Anggota DPR: Mau Rp1 Miliar Sebulan Oke
-
Ahok Tak Masalah kalau Gaji Anggota DPR Rp1 Miliar Sebulan, Tapi Tantang Transparansi Anggaran
-
CEK FAKTA: Ahok Sebut Jokowi Terseret Korupsi Pertamina Rp 193,7
-
Dari Rival Sengit Jadi Kawan Koalisi? Anies Baswedan Jawab Soal Potensi 'Duet' dengan Ahok
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting