Suara.com - Pentolan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab mendadak datang dan memimpin aksi bertajuk 212 Jilid II yang digelar Forum Umat Islam (FUI), di depan gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/2/2017).
Anggota tim advokasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI Kapitra Ampera menjelaskan, Rizieq akhirnya memutuskan ikut aksi itu untuk mengantisipasi provokasi yang bisa memicu massa bertindak melawan hukum.
"Supaya massa tidak terprovokasi. Sudah banyak provokasi pada aksi itu. FUI sendiri melakukan aksi damai itu untuk mendesak pemerintah mencopot Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama karena sudah menjadi tersangka," kata Kapitra, Selasa siang.
Ia mengklaim, ada sejumlah pihak yang sengaja ingin ”membelokkan” tujuan aksi tersebut. Bahkan, Kapitra menduga sudah ada provokator yang menyusup dalam barisan aksi agar massa bertindak anarkistis.
Namun, Kapitra menuturkan, pemimpin organisasi-organisasi massa yang tergabung dalam FUI sudah bertemu Rizieq Sihab, Senin (20/2) malam untuk mengantisipasi provokasi dan provokator saat aksi.
"Dalam rapat itu disetujui, kalau ada upaya ingin ’membelokkan; demo damai menjadi demo rusuh, demo yang merusak, habib (Rizieq) akan segera mengambil alih," tuturnya.
Rizieq sempat diduga tak bakal ikut, apalagi memimpin aksi 212 Jilid II tersebut. Tapi, yang bersangkutan justru mendadak muncul dan langsung memimpin para demonstran.
"Kita datang ke tempat ini untuk menyampaikan aspirasi bukan untuk kerusuhan, bukan untuk memecah belah warga," ujar Rizieq dalam orasinya.
Rizieq menuntut sejumlah hal ke DPR. Pertama, pemerintah dan DPR segera memberhentikan Ahok dari jabatam gubernur karena telah menyandang status terdakwa.
Baca Juga: Pameran Internasional, Jokowi: Jangan Cari Tempat di Dekat Toilet
Kedua, mendesak pemerintah menahan Ahok. Ketiga, menghentikan kriminalisasi terhadap ulama dan pimpinan GNPF MUI.
Keempat, menyetop penangkapan mahasiswa. Kelima, mendesak pemerintah menyetop kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI).
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO