Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Armanatha Nasir mengatakan bahwa sekitar ada 800 ribu lebih Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Arab Saudi. Dan dari ratusan ribu tersebut, ada beberapa yang tersangkut kasus, baik itu sebagai pelaku kejahatan maupun menjadi korban dari aksi kejahatan dan kekerasan para majikan.
Oleh karena itu, kata dia, dalam pertemuan bilateral dengan Raja Arab Audi, Raja Salman Bin Abdul Aziz Al Saud di Bogor, Jawa Barat pada Rabu (1/3/2017) kemarin, Presiden Joko Widodo meminta hal khusus terkait perlindungan WNI yang mengalami permasalahan di Arab Saudi.
"Agar diberikan berbagai kemudahan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya," katanya di gedung Kemenlu, Jalan Pejambon, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (2/3/2017).
Kata Nasir, permintaan Jokowi kepada Raja Salman akan mempermudah penangan kasus para WNI, karena didukung oleh teknis saat ini yang semakin membaik. Dengan demikian katanya, upaya untuk memerangi perdagangan manusia pun dapat dicegah dan dapat bekerjasama dengan pihak Arab Saudi.
"Secara teknis sekarang sudah cukup baik, komunikasi kita dengan pihak perwakilan disana, sudah lebih baik. Dan dalam kesepakatan kemarin ada juga upaya untu memerangi kejahatan transnasional, termasuk trafficking," kata Nasir.
Untuk diketahui, selama ini WNI yang bekerja di Arab Saudi kerap disiksa oleh majikannya. Dan kebanyakan dari kasus tersebut tidak diselesaikan dengan baik, dan cenderung merugikan WNI karena dipersulit.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
KPK Dalami Penghasilan Maruf Cahyono di Kasus Dugaan Gratifikasi Pengadaan MPR
-
Gaya Jokowi Berbaju PSI, Mulai Blusukan Tiga Hari di Lampung
-
OTW Lampung Pakai Outfit 'Gajah', PSI Tegaskan Jokowi Tak Lagi di Partai Lama
-
Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan
-
Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan