Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Armanatha Nasir mengatakan bahwa sekitar ada 800 ribu lebih Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Arab Saudi. Dan dari ratusan ribu tersebut, ada beberapa yang tersangkut kasus, baik itu sebagai pelaku kejahatan maupun menjadi korban dari aksi kejahatan dan kekerasan para majikan.
Oleh karena itu, kata dia, dalam pertemuan bilateral dengan Raja Arab Audi, Raja Salman Bin Abdul Aziz Al Saud di Bogor, Jawa Barat pada Rabu (1/3/2017) kemarin, Presiden Joko Widodo meminta hal khusus terkait perlindungan WNI yang mengalami permasalahan di Arab Saudi.
"Agar diberikan berbagai kemudahan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya," katanya di gedung Kemenlu, Jalan Pejambon, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (2/3/2017).
Kata Nasir, permintaan Jokowi kepada Raja Salman akan mempermudah penangan kasus para WNI, karena didukung oleh teknis saat ini yang semakin membaik. Dengan demikian katanya, upaya untuk memerangi perdagangan manusia pun dapat dicegah dan dapat bekerjasama dengan pihak Arab Saudi.
"Secara teknis sekarang sudah cukup baik, komunikasi kita dengan pihak perwakilan disana, sudah lebih baik. Dan dalam kesepakatan kemarin ada juga upaya untu memerangi kejahatan transnasional, termasuk trafficking," kata Nasir.
Untuk diketahui, selama ini WNI yang bekerja di Arab Saudi kerap disiksa oleh majikannya. Dan kebanyakan dari kasus tersebut tidak diselesaikan dengan baik, dan cenderung merugikan WNI karena dipersulit.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO