Suara.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera Mohamad Sohibul Iman menginstruksikan kader yang menjadi pejabat publik untuk intensif melakukan pembelaan terhadap masyarakat. Sebab banyak kebijakan pemerintah yang harus dikoreksi.
Hal tersebut dikatakan Sohibul Iman dalam sambutannya di acara Rapat Koordinasi Nasional PKS di Hotel Bumi Wiyata Depok, Jawa Barat, Senin (6/3/2017).
Di depan 800-an pengurus dan anggota legislatif PKS dari tingkat pusat hingga provinsi, Sohibul Iman mengatakan khidmat bagi PKS terdiri dari tiga level, yaitu pelayanan, pemberdayaan dan advokasi atau pembelaan.
“Saya percaya, kader semua dalam bab pelayanan tidak perlu diajari lagi, karena itu adalah rutinitas kita semua. Seperti sekarang ketika terjadi bencana, kader semua melakukan pelayanan kepada rakyat,” ujar Sohibul Iman.
Mantan wakil ketua DPR juga mengatakan di aspek pemberdayaan, PKS juga sudah banyak bergerak. PKS, menurutnya, harus mengefektifkan tindak lanjut pemberdayaan tersebut.
Dia mendorong agar kader PKS belajar dari pemberdayaan yang dilakukan calon wakil gubernur Jakarta Sandiaga Uno melalui program One Kecamatan One Center Enterpreneurship.
“Dari sisi advokasi, saya meminta kepada seluruh pejabat publik kita untuk melakukan ini, lakukan advokasi kebijakan dan advokasi secara hukum. Hari ini, posisi kita ada di luar pemerintahan sehingga fungsi advokasi harus benar-benar dilakukan,” kata dia.
Menurutnya banyak kebijakan dari pemerintah dan hukum saat ini yang masih harus dikoreksi.
“Karena itu saya meminta kepada antum semua untuk benar-benar melakukan advokasi dari ketiga level khidmat yang kita lakukan ini,” kata Sohibul Iman.
Tag
Berita Terkait
-
Legislator PKS Dorong Pembahasan RUU Perampasan Aset Harus Transparan dan Junjung Tinggi HAM
-
Pilkada Langsung vs Lewat DPRD: PKS Masih Kaji, Ajak Semua Pihak Bahas dengan Kepala Dingin
-
Tragedi Kripto dan Kanker, Membedah Motif Pembunuhan Sadis Anak Politisi PKS
-
Pilih Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo, PKS Belum Tentukan Sikap Soal Pilkada via DPRD
-
Sikapi Pembunuhan Anak Kadernya di Cilegon, DPP PKS Desak Polisi Usut Tuntas dan Transparan
Terpopuler
- Jejak Pendidikan Noe Letto, Kini Jabat Tenaga Ahli di Dewan Pertahanan Nasional
- 6 Mobil Bekas Keren di Bawah 50 Juta untuk Mahasiswa, Efisien buat Jangka Panjang
- 5 Serum Wardah untuk Mengurangi Flek Hitam dan Garis Halus pada Kulit Usia 40 Tahun
- Plt Gubri SF Hariyanto Diminta Segera Tetapkan Kepala Dinas Definitif
- 50 Kode Redeem FF Terbaru 17 Januari 2026, Klaim Hadiah Gojo Gratis
Pilihan
-
Prabowo Calonkan Keponakannya Jadi Bos BI, Purbaya: Bagus, Saya Mendukung!
-
Rupiah Tembus Rp16.955, Menkeu Purbaya: Bukan Karena Isu Wamenkeu ke BI
-
Rupiah Makin Jatuh Nilainya, Hampir ke Level Rp 17.000/USD
-
Prabowo Calonkan Keponakannya Untuk Jadi Bos BI
-
Suram! Indonesia Masuk Daftar 27 Negara Terancam Krisis Struktural dan Pengangguran
Terkini
-
Bahas Kereta Listrik, Mahasiswa: Jangan Sampai Cuma Pindah Beban Karbon ke Kementerian Sebelah
-
Ironi Harta Miliaran Bupati Pati dan Walkot Madiun: Sama-sama Terjaring OTT KPK, Siapa Paling Kaya?
-
Komisi A DPRD DKI Soroti 'Timing' Modifikasi Cuaca Jakarta: Jangan Sampai Buang Anggaran!
-
Pakai Jaket Biru dan Topi Hitam, Wali Kota Madiun Maidi Tiba di KPK Usai Terjaring OTT
-
Horor di Serang! Makam 7 Tahun Dibongkar, Tengkorak Jenazah Raib Misterius
-
Kubu Nadiem akan Laporkan 3 Saksi ke KPK, Diduga Terima Duit Panas Chromebook, Siapa Mereka?
-
Wajah Baru Kolong Tol Angke: Usulan Pelaku Tawuran Disulap Jadi Skate Park Keren
-
Deretan 'Dosa' Bupati Pati Sudewo: Tantang Warga, Pajak 250 Persen, Kini Kena OTT KPK
-
Stop 'Main Aman', Legislator Gerindra Desak Negara Akhiri Konflik Agraria Permanen
-
Detik-detik Mencekam Polisi Rebut Kaki Ibu dari Cengkeraman Buaya 3 Meter di Tarakan