Suara.com - Peristiwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat walk out dari rapat pleno Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Sabtu (4/3/2017) malam, menjadi polemik. Mereka pergi karena harus datang ke acara lain, sementara rapat pleno untuk penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di pilkada putaran kedua tak kunjung dimulai.
Peristiwa itu menjadi perhatian tokoh yang pernah dipenjarakan Ahok, Habib Novel Bamukmin. Wakil Ketua Advokat Cinta Tanah Air itu menduga sikap Ahok malam itu hanya sebagai bentuk rekayasa untuk membentuk opini bahwa Ahok dan Djarot terzdolimi.
Padahal kata Novel, Ahok meninggalkan lokasi rapat pleno untuk menghadiri undangan pernikahan di hari tersebut.
"Jadi itu kita melihat adalah satu bukti yang nyata yang mungkin itu merekayasa yang seakan-akan mengalihkan perhatian untuk pembentukan opini-opini untuk menarik simpati daripada seakan-akan Ahok terdzolimi,"ujar Novel di Hotel Ibis, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (8/3/2017).
Menurut Novel seharusnya Ahok mengikuti aturan KPU DKI untuk mengikuti rapat pleno penetapan pasangan cagub-cawagub.
"Seharusnya ini kan pasangan calon, mengikuti ketentuan KPUD bukan berjalan sendiri gitu. Seharusnya mengikuti apapun yang terjadi dengan kebijakan KPUD, "kata dia.
Sekretaris Dewan Syuro Front Pembela Islam menambahkan semestinya semua pasangan kandidat mengikuti aturan.
"Namanya paslon ini harus tunduk dan taat pada keputusan daripada KPUD, kalau nggak sesuai gugat secara hukum. Kalau tidak ingin membentuk opini, gugat secara hukum bahwa itu adalah keteledoran kecerobohan yang tidak berpihak kepada Ahok bisa diproses itu aja kalau memang terzdolimi gugat," kata Novel.
Berita Terkait
-
Ojol Tewas, Ahok Sebut DPR Takut: Kenapa Tidak Berani Terima Orang Demo?
-
Ahok Ikut Komentar Soal Kenaikan Gaji Anggota DPR: Mau Rp1 Miliar Sebulan Oke
-
Ahok Tak Masalah kalau Gaji Anggota DPR Rp1 Miliar Sebulan, Tapi Tantang Transparansi Anggaran
-
CEK FAKTA: Ahok Sebut Jokowi Terseret Korupsi Pertamina Rp 193,7
-
Dari Rival Sengit Jadi Kawan Koalisi? Anies Baswedan Jawab Soal Potensi 'Duet' dengan Ahok
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu