Suara.com - Panitia Pengawas Pemilu Kota Jakarta Selatan sedang memproses kasus surat pernyataan untuk mendukung calon gubernur muslim di pilkada Jakarta periode kedua. Surat itu ditandatangani Yoyo Sudaryo, warga RT 5, RW 2, Kelurahan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, agar pengurus masjid segera mensalatkan jenazah mertuanya, Siti Rohbaniyah (74).
Hari ini, panwaslu mengagendakan pemeriksaan terhadap Ketua RT 5, RW 2, Makmun Ahyar, dan Yoyo Sudaryo. Namun, Makmun tidak. Hanya Yoyo yang bersedia memenuhi panggilan panwaslu.
Yoyo yang tinggal di RT 5, RW 2, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, mengakui menandatangani surat pernyataan bermaterai untuk memilih pasangan muslim di pilkada Jakarta putaran kedua.
Sebelum menandatangi surat pernyataan, katanya, sampai sekitar satu setengah jam, pengurus masjid tidak kunjung menerima jenazah.
"Setelah tandatangan, antara lima menit setelah itu dibawa ke masjid untuk disalatkan," kata Yoyo kepada panwaslu di kantor panwaslu, Jalan Warung Jati Barat, Buncit, Jakarta Selatan.
Yoyo meluruskan informasi yang menyebutkan pengurus masjid menolak jenazah mertuanya.
"Kalau masalah penolakan itu nggak ada, nggak ada penolakan dari pihak manapun, tapi kalau penandatanganan surat pernyataan, itu memang ada," kata Yoyo.
Ketika ditanya seandainya dia tidak menandatangani surat pernyataan, apakah jenazah mertuanya disalatkan, Yoyo tidak bisa menjawab.
Sebab, kata dia, dalam percakapan maupun dalam surat pernyataan yang diberikan ketua RT, tidak disebutkan adanya penolakan jenazah.
"Karena saya uda panik, uda nunggu, jadi agar supaya ibu saya ini supaya cepat- cepat disalatkan," kata Yoyo.
Kasus tersebut terjadi pada Rabu (8/3/2017). Pengurus masjid diduga tak kunjung menerima jenazah Siti karena dianggap sebagai pendukung Ahok-Djarot di pilkada Jakarta putaran pertama.
Panwaslu sudah memiliki barang bukti berupa surat pernyataan untuk mendukung calon gubernur muslim yang ditandatangani Yoyo.
Kasus tersebut merupakan buntut dari propaganda lewat pemasangan spanduk di sebagian masjid yang berisi tulisan "masjid ini tidak mensholatkan jenazah pendukung dan pembela penista agama" menjelang pilkada.
Berita Terkait
-
JK Pertimbangkan Lapor Balik Pelapor Kasus Dugaan Penistaan Agama: Mereka Memfitnah Saya!
-
Dipolisikan karena Tuduhan Penistaan Agama, JK: Ceramah di UGM Adalah Tentang Perdamaian
-
Unggah Foto AI Dipeluk Yesus, Donald Trump Ingin Dianggap sebagai Mesias
-
Ustaz Abdul Somad Unggah Foto Bareng Jusuf Kalla, Singgung Soal 'Makar'
-
Jubir Buka Peluang JK Dialog soal Laporan Dugaan Penistaan Agama
Terpopuler
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- Tak Perlu Mahal! Ini 3 Mobil Bekas Keluarga yang Keren dan Nyaman
- Dapat Status Pegawai BUMN, Apa Saja Tugas Manajer Koperasi Merah Putih?
- 5 HP Xiaomi yang Awet Dipakai Bertahun-tahun, Performa Tetap Mantap
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
Pilihan
-
Iran Tutup Lagi Selat Hormuz, IRGC: Amerika Serikat Perompak!
-
Selat Hormuz Kembali Ditutup? Iran Dituding Tembak Kapal Tanker di Dekat Oman
-
BREAKING NEWS! Iran Resmi Buka Blokade Selat Hormuz Sepenuhnya
-
Kisah di Balik Korban Helikopter Sekadau, Perjalanan Terakhir yang Tak Pernah Sampai
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
Terkini
-
BNI Pastikan Proses Pengembalian Dana Aek Nabara Sesuai Perkembangan Penyidikan
-
Bantah Ramal Indonesia Bakal Chaos, JK: Itu Said Didu, Bukan Saya
-
Catat! Ini 7 Rumah Sakit di Jawa Tengah yang Layani Visum Gratis bagi Korban Kekerasan
-
Selat Hormuz Ditutup Lagi, Trump Sentil Iran, Mojtaba Khamenei Balas Menohok
-
Megawati Ungkap Bahaya Pangkalan Militer Asing, Serukan Dasa Sila Bandung
-
PBB Dinilai Tak Relevan, Megawati Desak Reformasi Total: Hapus Veto, Pakai Pancasila
-
Sebut Tuntutan Kasus LNG Tidak Utuh, Nandang Sutisna: Kerugian Parsial Jangan Dipaksakan Jadi Pidana
-
Sejumlah Harga BBM Naik Hari Ini, JK: Tidak Bisa Tahan Lagi Negara Ini, Keuangannya Defisit
-
Aktivis Kecam Klaim DPR, Sebut Visum Gratis Bagi Korban Kekerasan Seksual Adalah Mandat UU
-
TB Hasanuddin Sentil Menhan dan Menlu Jarang Rapat di Komisi I: Kami Merasa Tertutup untuk Diskusi!