Suara.com - Pejabat Pemerintah Provinsi Bengkulu menyebutkan saat ini terdapat 653 desa masih berstatus tertinggal dari 1.331 jumlah desa di wilayah itu. Desa itu jadi prioritas penanganan pengentasan kemiskinan.
"Saat ini dari 1.331 desa yang tersebar di sembilan kabupaten di Provinsi Bengkulu sebanyak 653 desa masih berstatus tertinggal dan saat ini sedang menjadi fokus penanganan oleh Pemprov Bengkulu untuk dientaskan," kata Asisten Tata Pemerintahan Pemprov Bengkulu, Iskandar ZO usai menghadiri musrenbang tingkat Kabupaten Rejang Lebong, Senin (20/3/2016).
Dari 653 desa yang masih tertinggal tersebut kata dia, sebaran terbanyaknya berada di Kabupaten Seluma, Bengkulu Selatan, Kaur dan Benteng. Sedangkan di Rejang Lebong jumlahnya sudah sedikit.
Desa-desa yang masih berstatus tertinggal ini dilihat dari kategori masih minimnya infrastruktur dasar di masing-masing desa seperti sarana dan prasarana berupa jalan, kesehatan, pendidikan, sarana perekonomian.
Untuk itu program pengentasan desa-desa tertinggal yang dilakukan Pemrov Bengkulu bersama dengan kabupaten masing-masing. Pelaksanaannya dilakukan dengan pola fokus kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan berbagai dinas/instansi terkait.
"Pelaksanaannya selama ini dilakukan sendiri-sendiri sehingga hasilnya tidak terlihat, dan mulai tahun ini pengentasannya akan dilakukan secara keroyokan atau fokus. Pola ini jika diterapkan satu tahun saja hasilnya akan dapat kelihatan," ujarnya.
Dalam penanganan desa tertinggal itu, yang paling penting adalah validitas data seperti jumlah orang miskin dan dipastikan mereka memang miskin sesuai dengan kriteria BPS, begitu juga dengan desa tertinggal sehingga penanganannya tidak bias dan setengah-setengah.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Rejang Lebong, Zulkarnain dalam laporan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Rejang Lebong 2018, mulai tahun ini desa-desa wilayah itu akan menerima kucuran dana dari pusat dengan nilai mencapai Rp1,2 miliar, dana ini diberikan dalam bentuk dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD). Nantinya pembangunan di daerah tidak lagi mengandalkan dana APBD dan APBN karena desa-desa di Rejang Lebong mulai tahun ini akan menerima Dana Desa Rp700 juta dan ADD sebesar Rp500 juta jadi per desa mencapai Rp1,2 Miliar.
"Dana yang diterima ini diberikan pemerintah untuk membangun sarana infrastruktur di masing-masing desa," ujar Zulkarnain. (Antara)
Baca Juga: Zakat Diproyeksikan Jadi Solusi Entaskan Kemiskinan di Dunia
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Parfum Wanita Tahan Lama di Alfamart untuk Silaturahmi Anti Bau
- 5 Mobil Murah 3 Baris Under 1500cc tapi Jagoan Tanjakan: Irit Bensin dan Pajak Ramah Rakyat Jelata
- Danantara Indonesia dan PLN Salurkan 5.000 Paket Perlengkapan Sekolah ke Tiga Provinsi di Indonesia
- 5 Kejanggalan Video Benjamin Netanyahu Terbaru, PM Israel Beneran Tewas?
- Media Iran Yakin Benjamin Netanyahu Sudah Meninggal Dunia, Video Ini Jadi Bukti
Pilihan
-
Timur Tengah Memanas, RI Resmi Setop Seluruh Penerbangan Internasional!
-
Israel Klaim Tewaskan Ali Larijani, Pimpinan Keamanan Tertinggi Iran
-
AFC Resmi Coret Timnas Malaysia, Vietnam Lolos ke Piala Asia 2027
-
Iran Tolak Main di AS! Minta FIFA Pindahkan Laga Piala Dunia 2026 ke Meksiko
-
Arus Mudik H-4 Idulfitri, 100 Ribu Orang Sudah Berangkat dari Stasiun Gambir
Terkini
-
Puncak Arus Mudik Lebaran 2026 di Tol Jogja-Solo Diprediksi 18 Maret
-
Teriakan Andrie Pecah di Salemba, Teror Air Keras jadi Upaya Pembunuhan Berencana
-
Kapolri Resmikan Jembatan Merah Putih Riau, Perkuat Akses Pendidikan dan Ekonomi
-
Siapa Ali Larijani? Pimpinan Keamanan Tertinggi Iran yang Diklaim Israel Telah Mereka Bunuh
-
Polri akan Luncurkan Fitur Lapor Kehilangan dan Kejahatan Lewat Aplikasi Super App
-
Prabowo Kantongi Data Intelijen Soal Pengamat, Idrus Marham: Kritik Harus Rasional dan Obyektif
-
Timur Tengah Memanas, RI Resmi Setop Seluruh Penerbangan Internasional!
-
Viral Teori Donald Trump Time Traveler! Sketsa 100 Tahun Picu Spekulasi Liar Netizen
-
Israel Klaim Tewaskan Ali Larijani, Pimpinan Keamanan Tertinggi Iran
-
Prabowo Ingin Tertibkan Pengamat, Legislator PDIP Singgung Risiko Pilihan Rakyat