Suara.com - Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Din Syamsudin membeberkan hasil percakapannya dengan Presiden Joko Widodo usai peristiwa demonstrasi pada 4 November 2016. Salah satu tuntutan dalam demonstrasi 4 November yaitu agar Basuki Tjahaja Purnama dijadikan tersangka kasus dugaan penodaan agama.
Ketika itu, Din menemui Presiden Jokowi dan dalam pertemuan tersebut Din mengatakan bahwa aksi tersebut merupakan reaksi umat muslim karena merasa tidak mendapatkan keadilan.
"Pertama ketidakadilan ekonomi. Islam yang tadinya kokoh secara ekonomi, kini sudah tidak lagi. Kita semua tertatih-tatih, menangis. Mereka yang tidak lagi sabar, ya pakai otot," kata Din di kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa (21/3/2017).
Kedua, aksi tersebut terjadi karena didorong adanya ketidakadilan dari sisi penegakan hukum. Din mengatakan ketika itu ada anggapan perlakuan khusus terhadap tokoh tertentu.
"Tadi Pak Tito (Kapolri Jenderal Tito Karnavian) menantang kita apa jalan keluarnya? Saya kira unsur fiqih berlaku di sini. Jihad konstitusi. Mengubah UU. Sistem nilai tukar dan sistem devisa," ujar Din.
Selain itu, keberpihakan negara terhadap masyarakat juga harus ada. Seandainya negara memberlakukan sistem di setiap daerah harus ada satu produk tertentu, maka Indonesia tidak akan lagi terlalu membutuhkan dukungan negara asing. Dan itu bisa mensejahterakan rakyat Indonesia sendiri.
"Kalau ada inter state trade saja, hidup orang Indonesia. Bahkan ada kelebihan-kelebihanya. Sistem one distric one product. Tinggal iatur saja. Sebenarnya kita tidak perlu banyak dukungan luar negeri. Daripada malah modal mereka menguasai dan mendikte politik kita," tutur Din.
"Jalan keluarnya tidak lain, harus ada afirmative action, keberpihakan negara," Din menambahkan.
Berita Terkait
-
Berapa Tarif Yakup Hasibuan? Pengacara Jokowi dalam Kasus Tuduhan Ijazah Palsu
-
Terpopuler: 7 Fakta Panas Ijazah Jokowi, Promo BRI Hemat Rp1,3 Juta
-
Kuasa Hukum Jokowi Singgung Narasi Sesat Jelang Gelar Perkara Ijazah Palsu
-
Polda Siapkan Gelar Perkara Khusus Kasus Ijazah Jokowi: Permintaan Roy Suryo Cs Jadi Pemicu?
-
Heboh Isu Jokowi Resmikan Bandara IMIP, PSI: Ada yang Memanipulasi Fakta
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- 9 Mobil Bekas dengan Rem Paling Pakem untuk Keamanan Pengguna Harian
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
Pilihan
-
Kehabisan Gas dan Bahan Baku, Dapur MBG Aceh Bertahan dengan Menu Lokal
-
Saham Entitas Grup Astra Anjlok 5,87% Sepekan, Terseret Sentimen Penutupan Tambang Emas Martabe
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
Terkini
-
Kemensos Siapkan Jaminan Hidup Korban Bencana Sumatra Selama 3 Bulan
-
Kubu Roy Suryo Ungkap Detik-detik 'Penyusup' Kepergok Masuk Ruang Gelar Perkara Kasus Ijazah Jokowi
-
Prabowo Kunjungan di Sumatra Barat, Tinjau Penanganan Bencana dan Pemulihan Infrastruktur
-
Viral Tumpukan Sampah Ciputat Akhirnya Diangkut, Pemkot Tangsel Siapkan Solusi PSEL
-
KPK Buka Peluang Periksa Istri Ridwan Kamil di Kasus Korupsi Bank BJB, Sebut Perceraian Tak Pengaruh
-
Membara Kala Basah, Kenapa Kebakaran di Jakarta Justru Meningkat Saat Hujan?
-
Keroyok 'Mata Elang' Hingga Tewas, Dua Polisi Dipecat, Empat Lainnya Demosi
-
Disebut-sebut di Sidang Korupsi Chromebook: Wali Kota Semarang Agustina: Saya Tak Terima Apa Pun
-
Kemenbud Resmi Tetapkan 85 Cagar Budaya Peringkat Nasional, Total Jadi 313
-
Bukan Sekadar Viral: Kenapa Tabola Bale dan Tor Monitor Ketua Bisa Menguasai Dunia Maya?