Suara.com - Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Din Syamsudin membeberkan hasil percakapannya dengan Presiden Joko Widodo usai peristiwa demonstrasi pada 4 November 2016. Salah satu tuntutan dalam demonstrasi 4 November yaitu agar Basuki Tjahaja Purnama dijadikan tersangka kasus dugaan penodaan agama.
Ketika itu, Din menemui Presiden Jokowi dan dalam pertemuan tersebut Din mengatakan bahwa aksi tersebut merupakan reaksi umat muslim karena merasa tidak mendapatkan keadilan.
"Pertama ketidakadilan ekonomi. Islam yang tadinya kokoh secara ekonomi, kini sudah tidak lagi. Kita semua tertatih-tatih, menangis. Mereka yang tidak lagi sabar, ya pakai otot," kata Din di kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa (21/3/2017).
Kedua, aksi tersebut terjadi karena didorong adanya ketidakadilan dari sisi penegakan hukum. Din mengatakan ketika itu ada anggapan perlakuan khusus terhadap tokoh tertentu.
"Tadi Pak Tito (Kapolri Jenderal Tito Karnavian) menantang kita apa jalan keluarnya? Saya kira unsur fiqih berlaku di sini. Jihad konstitusi. Mengubah UU. Sistem nilai tukar dan sistem devisa," ujar Din.
Selain itu, keberpihakan negara terhadap masyarakat juga harus ada. Seandainya negara memberlakukan sistem di setiap daerah harus ada satu produk tertentu, maka Indonesia tidak akan lagi terlalu membutuhkan dukungan negara asing. Dan itu bisa mensejahterakan rakyat Indonesia sendiri.
"Kalau ada inter state trade saja, hidup orang Indonesia. Bahkan ada kelebihan-kelebihanya. Sistem one distric one product. Tinggal iatur saja. Sebenarnya kita tidak perlu banyak dukungan luar negeri. Daripada malah modal mereka menguasai dan mendikte politik kita," tutur Din.
"Jalan keluarnya tidak lain, harus ada afirmative action, keberpihakan negara," Din menambahkan.
Berita Terkait
-
Jokowi 'Mati-matian' Bela PSI: Bukan Sekadar Dukungan, Tapi Skema Dinasti Politik 2029
-
Jokowi Turun Gunung, Bakal Pidato Perdana Sebagai Ketua Dewan Penasehat di Rakernas PSI
-
Tim Peneliti Ijazah Jokowi Buka Suara, Sebut Dokumen KPU Harusnya Sah Diuji Publik
-
Kepala Daerah yang Di-endorse Jokowi Ditangkap KPK, Bukti Pengaruh Politik Memudar Pasca Lengser?
-
Purbaya Temukan Uang Ribuan Triliun Milik Jokowi di China? Kemenkeu Ungkap Fakta Ini
Terpopuler
- 5 HP Murah Alternatif Redmi Note 15 5G, Spek Tinggi buat Multitasking
- 5 Mobil Toyota Dikenal Paling Jarang Rewel, Ideal untuk Mobil Pertama
- Denada Akhirnya Akui Ressa Anak Kandung, Bongkar Gaya Hidup Hedon di Banyuwangi
- 6 Moisturizer Pencerah Wajah Kusam di Indomaret, Harga di Bawah Rp50 Ribu
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
Pilihan
-
Pintu Langit Dibuka Malam Ini, Jangan Lewatkan 5 Amalan Kunci di Malam Nisfu Syaban
-
Siapa Jeffrey Hendrik yang Ditunjuk Jadi Pjs Dirut BEI?
-
Harga Pertamax Turun Drastis per 1 Februari 2026, Tapi Hanya 6 Daerah Ini
-
Tragis! Bocah 6 Tahun Tewas Jadi Korban Perampokan di Boyolali, Ibunya dalam Kondisi Kritis
-
Pasar Modal Bergejolak, OJK Imbau Investor Rasional di Tengah Mundurnya Dirut BEI
Terkini
-
Babak Baru Kasus Korupsi Minyak Pertamina, Polri Terbitkan Red Notice Riza Chalid
-
Resmi! Bahar Bin Smith Jadi Tersangka Kasus Penganiayaan Anggota Banser di Tangerang
-
Waspada Virus Nipah Mengintai! Kemenkes Ingatkan Jangan Konsumsi Nira Aren Segar dari Pohon
-
Epstein Files Sebut Donald Trump 'Dikooptasi' Israel, Singgung Dalang Proyek Gaza
-
Tak Berizin, KKP Musnahkan 796 Kg Kulit Hiu dan Pari Milik Perusahaan Asing di Banyuwangi
-
Registrasi Akun SNPMB Sekolah 2026 Diperpanjang, Cek Syarat-syaratnya!
-
Geger Penemuan Mayat Pria Tanpa Identitas di Tumpukan Sampah Kali Mookervart
-
Operasional RDF Rorotan Dilakukan Bertahap, Warga Diminta Tak Khawatir Bau
-
Profil Jeffrey Epstein: Kekayaan, Kasus Predator Seksual dan Hubungannya dengan Trump
-
Kemenag Klaim Kesejahteraan Guru Agama Prioritas Utama, Tunjangan Profesi Naik Jadi Rp2 Juta