Suara.com - Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Din Syamsudin membeberkan hasil percakapannya dengan Presiden Joko Widodo usai peristiwa demonstrasi pada 4 November 2016. Salah satu tuntutan dalam demonstrasi 4 November yaitu agar Basuki Tjahaja Purnama dijadikan tersangka kasus dugaan penodaan agama.
Ketika itu, Din menemui Presiden Jokowi dan dalam pertemuan tersebut Din mengatakan bahwa aksi tersebut merupakan reaksi umat muslim karena merasa tidak mendapatkan keadilan.
"Pertama ketidakadilan ekonomi. Islam yang tadinya kokoh secara ekonomi, kini sudah tidak lagi. Kita semua tertatih-tatih, menangis. Mereka yang tidak lagi sabar, ya pakai otot," kata Din di kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa (21/3/2017).
Kedua, aksi tersebut terjadi karena didorong adanya ketidakadilan dari sisi penegakan hukum. Din mengatakan ketika itu ada anggapan perlakuan khusus terhadap tokoh tertentu.
"Tadi Pak Tito (Kapolri Jenderal Tito Karnavian) menantang kita apa jalan keluarnya? Saya kira unsur fiqih berlaku di sini. Jihad konstitusi. Mengubah UU. Sistem nilai tukar dan sistem devisa," ujar Din.
Selain itu, keberpihakan negara terhadap masyarakat juga harus ada. Seandainya negara memberlakukan sistem di setiap daerah harus ada satu produk tertentu, maka Indonesia tidak akan lagi terlalu membutuhkan dukungan negara asing. Dan itu bisa mensejahterakan rakyat Indonesia sendiri.
"Kalau ada inter state trade saja, hidup orang Indonesia. Bahkan ada kelebihan-kelebihanya. Sistem one distric one product. Tinggal iatur saja. Sebenarnya kita tidak perlu banyak dukungan luar negeri. Daripada malah modal mereka menguasai dan mendikte politik kita," tutur Din.
"Jalan keluarnya tidak lain, harus ada afirmative action, keberpihakan negara," Din menambahkan.
Berita Terkait
-
Jokowi Klaim Proyek Whoosh Investasi Sosial, Tapi Dinikmati Kelas Atas
-
Setahun Pasca-Jokowi: Rakyat Curigai 'Nyawa Busuk' dan Potensi Kejahatan dalam Kebijakan Masa Lalu!
-
Roy Suryo Cs Berhasil Dapatkan Salinan Ijazah Jokowi dari KPU
-
Polemik Ijazah Jokowi Masih Bergulir, Pakar Hukum Ungkap Fakta Soal Intervensi Politik
-
Rocky Gerung: "Pulung" Jokowi Lenyap, Kereta Cepat Jadi Simbol Niat Jahat
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas 30 Jutaan untuk Harian, Cocok buat Mahasiswa dan Keluarga Baru
- Gibran Hadiri Acara Mancing Gratis di Bekasi, Netizen Heboh: Akhirnya Ketemu Jobdesk yang Pas!
- 7 Mobil Bekas Terbaik untuk Anak Muda 2025: Irit Bensin, Stylish Dibawa Nongkrong
- Suzuki Ignis Berapa cc? Harga Bekas Makin Cucok, Intip Spesifikasi dan Pajak Tahunannya
- STY Siap Kembali, PSSI: Tak Mudah Cari Pelatih yang Cocok untuk Timnas Indonesia
Pilihan
-
Jokowi Klaim Proyek Whoosh Investasi Sosial, Tapi Dinikmati Kelas Atas
-
Barcelona Bakal Kirim Orang Pantau Laga Timnas Indonesia di Piala Dunia U-172025
-
Menkeu Purbaya Pamer Topi '8%' Sambil Lempar Bola Panas: Target Presiden, Bukan Saya!
-
Hore! Purbaya Resmi Bebaskan Pajak Bagi Pekerja Sektor Ini
-
Heboh di Palembang! Fenomena Fotografer Jalanan Viral Usai Cerita Istri Difoto Tanpa Izin
Terkini
-
BNI Perkuat Inklusi Keuangan dan Transaksi Digital Lewat FinExpo 2025
-
Prabowo Ungkap Kartel Narkoba Kini Pakai Kapal Selam, Minta Polisi Jadi 'Mata dan Telinga Rakyat'
-
Warga Karangasem Demak Senyum Bahagia Menyambut Terang Baru di HLN ke-80
-
Tangan Diikat saat Dilimpahkan ke Kejaksaan, Delpedro: Semakin Ditekan, Semakin Melawan!
-
Prabowo: Saya Nonton Podcast Tiap Malam, Masa Saya Dibilang Otoriter?
-
Koalisi Sipil Tolak Soeharto Dapat Gelar Pahlawan, Sebut Pemerintah Abaikan Korban Pelanggaran HAM
-
Kontroversi Utang Whoosh: Projo Dorong Lanjut ke Surabaya, Ungkit Ekonomi Jawa 3 Kali Lipat
-
Prabowo Dukung Penuh Polri Tanam Jagung: Langkah Berani Lawan Krisis atau Salah Fokus?
-
Skandal Suap Vonis Lepas CPO: Panitera Dituntut 12 Tahun, Ungkap Peran Penghubung Rp60 Miliar!
-
DPR Sibuk! 2 RUU Siap Ubah Wajah Indonesia: Single ID Number dan Revisi Sistem Pemilu