Suara.com - Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Din Syamsudin membeberkan hasil percakapannya dengan Presiden Joko Widodo usai peristiwa demonstrasi pada 4 November 2016. Salah satu tuntutan dalam demonstrasi 4 November yaitu agar Basuki Tjahaja Purnama dijadikan tersangka kasus dugaan penodaan agama.
Ketika itu, Din menemui Presiden Jokowi dan dalam pertemuan tersebut Din mengatakan bahwa aksi tersebut merupakan reaksi umat muslim karena merasa tidak mendapatkan keadilan.
"Pertama ketidakadilan ekonomi. Islam yang tadinya kokoh secara ekonomi, kini sudah tidak lagi. Kita semua tertatih-tatih, menangis. Mereka yang tidak lagi sabar, ya pakai otot," kata Din di kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa (21/3/2017).
Kedua, aksi tersebut terjadi karena didorong adanya ketidakadilan dari sisi penegakan hukum. Din mengatakan ketika itu ada anggapan perlakuan khusus terhadap tokoh tertentu.
"Tadi Pak Tito (Kapolri Jenderal Tito Karnavian) menantang kita apa jalan keluarnya? Saya kira unsur fiqih berlaku di sini. Jihad konstitusi. Mengubah UU. Sistem nilai tukar dan sistem devisa," ujar Din.
Selain itu, keberpihakan negara terhadap masyarakat juga harus ada. Seandainya negara memberlakukan sistem di setiap daerah harus ada satu produk tertentu, maka Indonesia tidak akan lagi terlalu membutuhkan dukungan negara asing. Dan itu bisa mensejahterakan rakyat Indonesia sendiri.
"Kalau ada inter state trade saja, hidup orang Indonesia. Bahkan ada kelebihan-kelebihanya. Sistem one distric one product. Tinggal iatur saja. Sebenarnya kita tidak perlu banyak dukungan luar negeri. Daripada malah modal mereka menguasai dan mendikte politik kita," tutur Din.
"Jalan keluarnya tidak lain, harus ada afirmative action, keberpihakan negara," Din menambahkan.
Berita Terkait
-
Ucapkan Selamat Pada Jokowi, Jenderal Gatot: Karena Sudah Merusak Negeri Ini
-
Rocky Gerung Ungkap Alasan Jokowi Tak Mempan Disembuhkan Dokter Kepresidenan
-
Gibran Rakabuming Raka Digugat Rp125 Triliun, Apakah Kekayaan Sang Wakil Presiden Cukup?
-
PSI Bongkar Upaya Adu Domba Jokowi-Prabowo: Dalang di Balik Kerusuhan Terungkap?
-
UGM Siapkan Strategi Baru? Roy Suryo Ungkap Kejanggalan Pernyataan Rektor Soal Ijazah Jokowi
Terpopuler
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Ameena Akhirnya Pindah Sekolah Gegara Aurel Hermanyah Dibentak Satpam
- Cara Edit Foto yang Lagi Viral: Ubah Fotomu Jadi Miniatur AI Keren Pakai Gemini
- Pemain Keturunan Rp 20,86 Miliar Hubungi Patrick Kluivert, Bersedia Bela Timnas Oktober Nanti
- Ramai Reshuffle Kabinet Prabowo, Anies Baswedan Bikin Heboh Curhat: Gak Kebagian...
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Sebut Mulai Besok Dana Jumbo Rp200 Triliun Masuk ke Enam Bank
-
iPhone di Tangan, Cicilan di Pundak: Kenapa Gen Z Rela Ngutang Demi Gaya?
-
Purbaya Effect, Saham Bank RI Pestapora Hari Ini
-
Usai Dilantik, Menkeu Purbaya Langsung Tanya Gaji ke Sekjen: Waduh Turun!
-
Kritik Sosial Lewat Medsos: Malaka Project Jadi Ajak Gen Z Lebih Melek Politik
Terkini
-
Lampu Hijau untuk Skuad Baru Megawati: Kemenkum Sahkan DPP PDIP yang Baru
-
Eks Panglima TNI Sebut Prabowo Bisa Kena Imbas Pelanggaran HAM Berat jika Tak Copot Kapolri
-
Minta Bekingan LPSK, Keluarga Arya Daru Kini Diteror Kiriman Aneh Termasuk Bunga Kamboja!
-
Sindiran Ferry Irwandi: Polisi, TNI, Kini DPR Ikut Jadi Ancaman
-
KLH Temukan Sumber Pencemaran Radioaktif di Serang
-
Diperiksa KPK Pakai Peci Hitam, Eks Wamenaker Noel: Ini Simbol
-
Enam Pelaku Pembakaran Gedung DPRD Makassar dan Sulsel Dibebaskan
-
Pagar Laut Cilincing Blokade Nelayan Melaut, Pramono: Kami Tak Keluarkan Izin, Ini Kewenangan KKP
-
Terungkap Siapa Yudo Sadewa! Anak Menkeu Baru Ini Ternyata Trader Kripto
-
KPK Periksa Deputi Gubernur BI, Dalami Dugaan 'Kongkalikong' Dana CSR