Sejumlah kendaraan melintas di jalur Transjakarta di kawasan Pasar Rumput, Jakarta, Jumat (10/2).
PT. Transportasi Jakarta kerjasama dengan Koperasi Wahana Kalpika. Isi nota kesepahaman yang ditandatangani pada Rabu (22/3/2017) yaitu semua angkutan kota KWK akan dijadikan pengumpan bagi layanan bus Transjakarta.
Tapi, kerjasama pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat tersebut dianggap meniru program yang baru ditawarkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Anies Baswedan-Sandiaga Uno di pilkada periode 2017-2022.
Tentu saja Ahok tidak terima dengan anggapan tersebut.
"Itu betul-betul, mereka (Anies-Sandi) tuh fitnah, nggak punya program ya dia?" ujar Ahok di Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Jumat (24/3/2017).
Ahok menjelaskan bahwa program kerjasama tersebut sudah diatur undang-undang bahwa seluruh angkutan umum akan diintegrasikan dengan bus Transjakarta.
"Itu sesuai undang-undang lalu lintas bahwa kita mau integrasikan semua. Dan semua bus kecil dihilangkan jadi feeder. Pas dia (Anies) belom pengen jadi gubernur undang-undang itu sudah keluar tahun 2012. Jadi siapa nyontek siapa?," kata Anies.
Sebelumnya, Sandiaga mengapresiasi kebijakan pemerintah mengintegrasikan Transjakarta dengan angkutan umum. Menurut dia, gagasannya tentang program OK-Otrip telah didengarkan pemerintah.
"Itu adalah bagian dari OK-Otrip bahwa (program kami) sudah dijalankan sekarang. Itu yang kita sebut policy responseberarti dampak dan usul apa yang kita tawarkan sudah mulai diadopsi," kata Sandiaga di Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (22/3/2017).
"Kita lihatnya positif saja. Selama melakukan 'ATM' (amati, tiru, modifikasi) dengan tujuan utama demi kesejahteraan masyarakat dan Ibu Kota, it's ok, fine," Sandiaga menambahkan.
Program Ok-Otrip yang ditawarkan Anies-Sandiaga merupakan konsep untuk menerapkan tarif transportasi terintegrasi sebesar Rp5 ribu. Menurut Sandiaga konsep OK-Otrip berbeda dengan Transjakarta yang menerapkan tarif Rp3.500 untuk satu kali jalan.
Pada programnya, Sandi berjanji akan menggandeng angkot-angkot existing untuk dijadikan angkutan pengumpan. Hal ini berbeda dengan sistem Transjakarta saat ini yang angkutan pengumpannya adalah bus-bus sedang.
Tapi, kerjasama pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat tersebut dianggap meniru program yang baru ditawarkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Anies Baswedan-Sandiaga Uno di pilkada periode 2017-2022.
Tentu saja Ahok tidak terima dengan anggapan tersebut.
"Itu betul-betul, mereka (Anies-Sandi) tuh fitnah, nggak punya program ya dia?" ujar Ahok di Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Jumat (24/3/2017).
Ahok menjelaskan bahwa program kerjasama tersebut sudah diatur undang-undang bahwa seluruh angkutan umum akan diintegrasikan dengan bus Transjakarta.
"Itu sesuai undang-undang lalu lintas bahwa kita mau integrasikan semua. Dan semua bus kecil dihilangkan jadi feeder. Pas dia (Anies) belom pengen jadi gubernur undang-undang itu sudah keluar tahun 2012. Jadi siapa nyontek siapa?," kata Anies.
Sebelumnya, Sandiaga mengapresiasi kebijakan pemerintah mengintegrasikan Transjakarta dengan angkutan umum. Menurut dia, gagasannya tentang program OK-Otrip telah didengarkan pemerintah.
"Itu adalah bagian dari OK-Otrip bahwa (program kami) sudah dijalankan sekarang. Itu yang kita sebut policy responseberarti dampak dan usul apa yang kita tawarkan sudah mulai diadopsi," kata Sandiaga di Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (22/3/2017).
"Kita lihatnya positif saja. Selama melakukan 'ATM' (amati, tiru, modifikasi) dengan tujuan utama demi kesejahteraan masyarakat dan Ibu Kota, it's ok, fine," Sandiaga menambahkan.
Program Ok-Otrip yang ditawarkan Anies-Sandiaga merupakan konsep untuk menerapkan tarif transportasi terintegrasi sebesar Rp5 ribu. Menurut Sandiaga konsep OK-Otrip berbeda dengan Transjakarta yang menerapkan tarif Rp3.500 untuk satu kali jalan.
Pada programnya, Sandi berjanji akan menggandeng angkot-angkot existing untuk dijadikan angkutan pengumpan. Hal ini berbeda dengan sistem Transjakarta saat ini yang angkutan pengumpannya adalah bus-bus sedang.
Komentar
Berita Terkait
-
Air Laut Nyaris Sejajar Tanggul Pantai Mutiara, Bisa Bikin Monas Kebanjiran?
-
Ojol Tewas, Ahok Sebut DPR Takut: Kenapa Tidak Berani Terima Orang Demo?
-
Ahok Ikut Komentar Soal Kenaikan Gaji Anggota DPR: Mau Rp1 Miliar Sebulan Oke
-
Ahok Tak Masalah kalau Gaji Anggota DPR Rp1 Miliar Sebulan, Tapi Tantang Transparansi Anggaran
-
CEK FAKTA: Ahok Sebut Jokowi Terseret Korupsi Pertamina Rp 193,7
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Bobby Nasution Berikan Pelayanan ke Masyarakat Korban Bencana Hingga Dini Hari
-
Pramono Anung Beberkan PR Jakarta: Monorel Rasuna, Kali Jodo, hingga RS Sumber Waras
-
Hujan Ringan Guyur Hampir Seluruh Jakarta Akhir Pekan Ini
-
Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Mendagri: Pemerintah Mendengar, Memahami, dan Menindaklanjuti Kritik Soal Bencana