Suara.com - Utusan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Timur Tengah Nickolay Mladenov mengatakan Israel mengabaikan tuntutan Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan pembangunan permukiman. Hal itu disampaikan Mladenov kepada 15 anggota Dewan Keamanan pada Jumat (24/3/2017).
Sementara itu, lanjut Mladenov, beberapa kelompok warga Palestina juga terus menghasut kekerasan terhadap Yahudi.
Pemaparan Mladenov itu merupakan laporan pertamanya menyangkut penerapan resolusi Dewan Keamanan yang disahkan pada 23 Desember lalu dengan 14 suara mendukung dan AS menyatakan abstain. Presiden terpilih saat itu, Donald Trump, dan Israel meminta Washington untuk menggunakan hak vetonya terhadap resolusi tersebut.
"Resolusi meminta Israel agar mengambil langkah-langkah untuk menghentikan semua kegiatan pemukiman di wilayah Palestina yang didudukinya, termasuk Jerusalem timur. Tak ada langkah seperti itu yang diambil selama masa pelaporan," papar Mladenov kepada Dewan seperti diwartakan Antara.
Israel telah selama berpuluh-puluh tahun menjalankan kebijakan membangun permukiman Yahudi di wilayah yang direbut Israel pada perang tahun 1967 dengan negara-negara Arab tetangganya.
Sebagian besar negara menganggap kegiatan pemukiman Israel itu sebagai tindakan ilegal dan merupakan hambatan bagi perdamaian. Israel tidak setuju terhadap anggapan tersebut.
Palestina ingin membentuk negara independen di Tepi Barat, Gaza dan Jerusalem Timur.
"Banyak kegiatan (pembangunan permukiman) yang dilakukan dalam tiga bulan terakhir ini akan lebih jauh memutus sambungan wilayah bagi masa depan (pembentukan )negara Palestina serta mempercepat pemecahan wilayah Tepi Barat," kata Mladenov soal pemukiman.
Dia menambahkan, bahwa kegiatan-kegiatan pemukiman itu merupakan "salah satu hambatan utama bagi perdamaian." Mladenov juga mengatakan peningkatan tembakan-tembakan roket dari Gaza ke arah Israel merupakan "perkembangan yang mengkhawatirkan".
Baca Juga: Lippo Cikarang Telah Luncurkan Aplikasi LippoCikarang.com
Mladenov menyayangkan bahwa para pejabat Otoritas Palestina tidak mengutuk serangan-serangan terhadap Israel.
Resolusi 23 Desember, yang diusung oleh Selandia Baru, Malaysia, Venezuela dan Senegal satu hari setelah Mesir mundur karena tekanan dari Israel dan Trump, itu merupakan resolusi pertama yang disahkan oleh Dewan Keamanan PBB menyangkut Israel dan Palestina dalam delapan tahun belakangan ini.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Prabowo Kirim Surat ke Eks Menteri Termasuk Sri Mulyani, Ini Isinya...
Pilihan
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
-
Kursi Menteri BUMN Kosong, Siapa Pengganti Erick Thohir?
-
Otak Pembunuhan Kacab Bank, Siapa Ken si Wiraswasta Bertato?
Terkini
-
Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
-
Dikabarkan Hilang Usai Demo Ricuh, Bima Permana Ditemukan di Malang, Polisi: Dia Jualan Barongsai
-
Berawal dari Rumah Gus Yaqut, KPK Temukan Jejak Aliran Dana 'Janggal' ke Wasekjen Ansor
-
KPK Kecolongan, Apa yang Dibocorkan Ustaz Khalid Basalamah Terkait Korupsi Kuota Haji?
-
Bukan Program, Ini Arahan Pertama Presiden Prabowo untuk Menko Polkam Barunya
-
Tongkat Estafet Tokoh Menko Polkam: Ada SBY, Mahfud MD, Wiranto, hingga Djamari Chaniago
-
Surat Pemakzulan Gibran Tidak Mendapat Respons, Soenarko Curigai Demo Rusuh Upaya Pengalihan Isu
-
Respons Viral Setop 'Tot Tot Wuk Wuk', Gubernur Pramono: 'Saya Hampir Nggak Pernah Tat Tot Tat Tot'
-
Minta Daerah Juga Tingkatkan Kualitas SDM, Mendagri Tito: Jangan Hanya Andalkan Kekayaan Alam
-
Fakta atau Hoaks? Beredar Video Tuding Dedi Mulyadi Korupsi Bareng Menteri PKP