Setelah Amerika Serikat menyatakan abstain dalam pemungutan suara, Dewan Keamanan PBB pada Jumat (23/12/2016) mengesahkan resolusi yang menuntut Israel untuk menghentikan pembangunan permukiman di wilayah Palestina yang didudukinya.
Sikap abstain tersebut merupakan perubahan kebijakan pemerintah Amerika Serikat, yang sebelumnya melindungi Israel dari tindakan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).
Rancangan resolusi diusung oleh Selandia Baru, Malaysia, Venezuela dan Senegal untuk dimajukan dalam pemungutan suara pada Jumat, satu hari setelah Mesir menarik rancangan di bawah tekanan Israel dan presiden terpilih AS, Donald Trump.
Israel dan Trump sebelumnya meminta Amerika Serikat untuk menggunakan hak veto (hak menolak) pengesahan rancangan di tingkat Dewan Keamanan.
Rancangan resolusi akhirnya disahkan setelah 14 negara menyatakan mendukung. Keputusan itu disambut dengan tepuk tangan meriah.
Resolusi pada Jumat merupakan yang pertama kalinya disahkan Dewan Keamanan menyangkut Israel dan Palestina selama hampir delapan tahun terakhir ini.
Sikap abstain AS sendiri mengundang kekecawaan besar dari Israel. Menteri Energi Israel Yuval Steinitz, Jumat (Sabtu 24/12/2016 WIB) mengatakan bahwa AS telah meninggalkan Israel menyusul sikap abstain AS dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyatakan bahwa pembangunan pemukiman Israel di wilayah yang didudukinya adalah ilegal.
Akibat keputusan AS yang langka itu karena tidak menggunakan hal veto, DK PBB pun secara bulat meminta agar Israel menghentikan pembangunan pemukiman di wilayah Palestina yang mereka duduki.
"Ini jelas bukan sebuah resolusi menentang pemukiman, tapi resolusi anti-Israel, menentang negara Yahudi dan masyarakat Yahudi. AS malam ini telah meninggalkan satu-satu sekutunya di Timur Tengah," kata Steinitz yang dikenal dekat dengan PM Israel Banjamin Netanyahu. (Antara)
Berita Terkait
-
DK PBB Keluarkan Resolusi Hentikan Kegiatan Israel di Palestina
-
Mantan Presiden Israel yang Terjerat Kasus Perkosaan Dibebaskan
-
Dewan Keamanan PBB Serukan Pengawasan Evakuasi Warga Aleppo
-
Ngakak, FPI Disebut Fasilitasi Perdamaian Israel-Arab Sejak 1948
-
Perjuangan Indonesia untuk Jadi Anggota Tidak Tetap DK PBB
Terpopuler
- 5 Motor Matic Paling Nyaman & Kuat Nanjak untuk Liburan Naik Gunung Berboncengan
- 4 Rekomendasi Cushion dengan Hasil Akhir Dewy, Diperkaya Skincare Infused
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Daftar Promo Alfamart Akhir Tahun 2025, Banyak yang Beli 2 Gratis 1
Pilihan
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
-
Seni Perang Unai Emery: Mengupas Transformasi Radikal Aston Villa
-
Senjakala di Molineux: Nestapa Wolves yang Menulis Ulang Rekor Terburuk Liga Inggris
-
Live Sore Ini! Sriwijaya FC vs PSMS Medan di Jakabaring
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
Terkini
-
Malam Tahun Baru 2026 Jalur Puncak Berlaku Car Free Night, Cek Jadwal Penyekatannya di Sini
-
Rilis Akhir Tahun 2025 Polda Riau: Kejahatan Anjlok, Perang Lawan Perusak Lingkungan Makin Sengit
-
Rekaman Tengah Malam Viral, Bongkar Aktivitas Truk Kayu di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh
-
'Beda Luar Biasa', Kuasa Hukum Roy Suryo Bongkar Detail Foto Jokowi di Ijazah SMA Vs Sarjana
-
Kadinsos Samosir Jadi Tersangka Korupsi Bantuan Korban Banjir Bandang, Rugikan Negara Rp 516 Juta!
-
Bakal Demo Dua Hari Berturut-turut di Istana, Buruh Sorot Kebijakan Pramono dan KDM soal UMP 2026
-
Arus Balik Natal 2025: Volume Kendaraan Melonjak, Contraflow Tol Jakarta-Cikampek Mulai Diterapkan!
-
18 Ribu Jiwa Terdampak Banjir Banjar, 14 Kecamatan Terendam di Penghujung Tahun
-
UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp5,7 Juta Diprotes, Rano Karno: Kalau Buruh Mau Demo, Itu Hak Mereka
-
Eks Pimpinan KPK 'Semprot' Keputusan SP3 Kasus Korupsi Tambang Rp2,7 Triliun: Sangat Aneh!