Suara.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon mengkritik Presiden Joko Widodo lepas tangan atas persoalan pabrik PT Semen Indonesia di Pegunungan Kendeng. Seharusnya Jokowi tidak menyerahkan penyelesaiannya ke Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
"Mestinya presiden bisa intervensi. Kalau itu bukan hanya sekedar melepas tapi memberikan arahan kepada gubernur untuk menyelesaikan dulu apa yang mengganjal dari masyarakat terhadap itu," kata Fadli di DPR, Jakarta, Senin (27/3/2017).
Fadli mengkritisi, Presiden jangan hanya mau mengambil hal-hal bagus dari pemerintah Provinsi dan dijadikan pencitraan. Namun, untuk persoalan yang seperti ini, Presiden juga harus memberikan solusi.
"Jadi bukan hanya kalau ada yang bagus bagus diambil manfaatnya dan pencitraannya, tapi kalau ada yabg jelek-jelek dibuang gitu, jangan buang badan gitu," kata Politikus Partai Gerindra ini.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan persoalan pabrik semen di Pegunungan Kendeng ini merupakan tanggung jawab Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Sebab, pemerintah pusat tidak memiliki kewenangan terkait penerbitan izin perusahaan BUMN itu.
"Tanyakan ke Gubernur Jawa Tengah. Yang lain-lain silakan tanya ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah," kata Jokowi.
Kata Presiden, selama ini pemerintah pusat sudah mendengar dan mempertimbangkan keluhan petani Kendeng. Hasilnya, dia meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutana untuk membuat tim khusus untuk meneliti dan menerbitkan kajian lingkungan hidup strategis.
Sementara itu, Februari lalu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menerbitkan izin lingkungan untuk pabrik semen tersebut. Izin tersebut tercantum melalui keputusan Gubernur Jawa Tengah dengan nomor 660.1/6 Tahun 2017 tanpa menunggu KLHS.
Penerbitan keputusan ini, dianggap petani kendeng bertentangan dengan keputusan Mahkamah Agung. Mereka pun melakukan aksi cor kaki di depan Istana Merdeka. Satu petani pun meninggal usai mengikut aksi, Patmi.
Baca Juga: Petani Kendeng akan Bangun Monumen Patmi
Berita Terkait
Terpopuler
- Ganjil Genap Jakarta Resmi Ditiadakan Mulai Hari Ini, Simak Aturannya
- LIVE STREAMING: Sidang Isbat Penentuan 1 Ramadan 2026
- Menkeu Purbaya Pastikan THR ASN Rp55 Triliun Cair Awal Ramadan
- Pemerintah Puasa Tanggal Berapa? Cek Link Live Streaming Hasil Sidang Isbat 1 Ramadan 2026
- Ini 4 Tablet Paling Murah 2026, Memori Tembus 256 GB
Pilihan
-
Persib Bandung Gugur di AFC Champions League Meski Menang Tipis Lawan Ratchaburi FC
-
KPK akan Dalami Dugaan Gratifikasi Jet Pribadi Menag dari Ketum Hanura OSO
-
7 Fakta Viral Warga Sumsel di Kamboja, Mengaku Dijual dan Minta Pulang ke Palembang
-
Hasil Investigasi: KPF Temukan Massa Suruhan di Aksi Penjarahan Rumah Sahroni Hingga Uya Kuya
-
Munculnya Grup WhatsApp KPR-Depok hingga Pasukan Revolusi Jolly Roger Sebelum Aksi Demo Agustus 2025
Terkini
-
Putus Rantai Stunting, PAM JAYA Bekali Ibu di Jakarta Edukasi Gizi hingga Ketahanan Air
-
KPK akan Dalami Dugaan Gratifikasi Jet Pribadi Menag dari Ketum Hanura OSO
-
SBY Bawakan Lagu Hening di Perayaan Imlek Demokrat: Izinkan Seniman Ini Bicara
-
Hasil Investigasi: KPF Temukan Massa Suruhan di Aksi Penjarahan Rumah Sahroni Hingga Uya Kuya
-
KPK Minta Menag Nasaruddin Umar Klarifikasi Jet Pribadi OSO: Jangan Tunggu Dipanggil
-
Munculnya Grup WhatsApp KPR-Depok hingga Pasukan Revolusi Jolly Roger Sebelum Aksi Demo Agustus 2025
-
Latih Operator Dinsos Cara Reaktivasi BPJS PBI, Kemensos Pastikan Pengajuan Bisa Sehari Selesai
-
Respons Teror ke Ketua BEM UGM, Mensesneg: Kritik Sah Saja, Tapi Kedepankan Adab Ketimuran
-
Golkar Dukung Penuh Diplomasi 'Mengalir Tak Hanyut' Prabowo di AS
-
KPF: Eskalasi Demo Agustus Dipicu Kematian Affan Kurniawan yang Tak Segera Ditangani Polisi