Dituding Anies Tak Terapkan "Open Governance", Ahok: Hufft...

Suara.com - Calon Gubernur DI Jakarta nomor urut dua Basuki Tjahaja Purnama atau beken disebut Ahok, sempat lama menarik dan menghela nafas sembari menggelengkan kepala, ketika diminta menanggapi tudingan rivalnya, Anies Baswedan.

Ahok, yang diwawancarai di Jalan Proklamasi Nomor 53, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (27/3/2017), menjawab tudingan cagub nomor urut tiga Anies yang menganggap pemprov DKI Jakarta selama ini belum menerapkan sistem pemerintahan terbuka (open governance).

“Hufft,” begitu suara yang terdengar saat Ahok menghela nafas, sesaat sebelum menjawab tudingan tersebut.

Selanjutnya, sembari menyedekapkan tangan di depan dada sembari menggeleng Ahok mengatakan, ”Maksud open governance itu apa sih? Tujuannya kan agar masyarakat tahu apa yang kami lakukan. Ada banyak contoh tata kelola pemprov berdasar prinsip keterbukaan yang sudah kami terapkan,” tuturnya.

Ia menjelaskan, pemprov dulu bisa mempersoalkan adanya ‘dana siluman’ pembelian alat uninterruptibel power supply (UPS) lantaran memakai sistem e-budgeting atau penyusunan APBD berbasis daring (dalam jaringan; internet).

Selain itu, Ahok juga mencontohkan pemprov kekinian melakukan musyawarah rencana dan pengembangan (musrenbang) memakai aplikasi daring.

Melalui sistem e-musrenbang, pemprrov bisa mendata dan mendapat masukan dari ribuan pengurus rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), keluarahan, maupun kecamatan.

Sebelum cuti jadi gubernur, kata Ahok, pemprov menerima 29 ribu usulan dari RT/RW, kelurahan, dan kecamatan, melalui sistem e-musrenbang.

“Jadi, kami ini kurang open governance bagaimana lagi? Saking terbukanya, seluruh transaksi keuangan pemprov kami wajibkan melalui sistem nontunai. Itu supaya seluruh aliran dana bisa dipantau,” tuturnya.

Baca Juga: Jawaban Jokowi saat Ditanya Bocah 14 Tahun soal Metallica

Anies, Jumat (23/3) pekan lalu, menuturkan ingin menerapkan sistem open governance atau melibatkan partisipasi masyarakat dalam seluruh pembuatan program pembangunan pemprov.

Keinginannya itu bakal dilaksanakan kalau ia dan calon wakil gubernur pasangannya, Sandiaga Uno, menang dalam putaran kedua Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 19 April 2017.

Sebab, ia menilai pemprov di bawah kepemimpinan Ahok dan Djarot Saiful Hidayat belum menerapkan sistem keterbukaan dalam tata kelola pemerintahan.

"Kenapa di Jakarta belum (menerapkan tata kelola pemerintahan terbuka), itu soal kemauan. Infrastrukturnya sudah ada. Sementara di daerah lain sudah pake lho," ujar Anies, seusai bertemu Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Jumat siang.