Isu SARA, Timses Ahok: Tanya Juga ke Tim Anies Setuju Nggak

Suara.com - Isu bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan yang dipakai menjelang pilkada Jakarta periode 2017-2022 turut mempengaruhi elektabilitas pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) - Djarot Saiful Hidayat.

"Mungkin ada kalau kami lihat dari pilkada putaran pertama. Jelas. Pemilih Ahok turun karena isu SARA," kata juru bicara tim sukses Ahok-Djarot, Raja Juli Antoni, kepada Suara.com, Rabu (29/3/2017).

Ketika diwawancara, Raja Juli sedang terburu-buru untuk mengikuti sebuah kegiatan sehingga tidak sempat menjelaskan seberapa besar penurunan elektabilitas Ahok-Djarot gara-gara isu SARA.

Jelang pilkada putaran kedua, isu SARA kembali menguat. Indikatornya, setelah muncul propaganda untuk tidak menyalatkan jenazah pendukung Ahok-Djarot di sebagian masjid, muncul rencana Forum Umat Islam menyelenggarakan aksi Bela Al Quran pada Jumat (31/3/2017). Tapi sebelum itu sudah lebih dulu muncul rencana aksi Tamasya Al Maidah yang akan diselenggarakan pada 19 April 2019. Aksi ini digagas Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI dan Gerakan Kemenangan Jakarta.

Raja Juli kemudian menyarankan untuk menanyakan kepada tim sukses pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno mengenai pendapat mereka terhadap isu SARA.

"Mungkin ada baiknya tanya juga ke tim Anies, apakah mereka setuju dengan aksi 313, apakah setuju Tamasya Al Maidah. Kalau selama ini mereka mengaku tidak gunakan isu SARA dalam kampanye, maka Mas Anies harus berani nyatakan aksi itu tidak perlu karena justru menciderai proses demokrasi," kata Raja Juli.

Swing voters

Persentase swing voters di pilkada Jakarta diprediksi masih banyak dan bisa menjadi penentu kemenangan di pilkada putaran kedua. Bagaimana cara timses Ahok menarik dukungan dari mereka?

Raja Juli mengatakan pihaknya sedang menyadarkan masyarakat bahwa pemerintahan Ahok-Djarot jauh lebih baik dibandingkan periode sebelum Joko Widodo menjabat gubernur Jakarta.

Pemerintahanan Ahok yang dimulai sejak Jokowi sudah membuat perubahan. Pemerintah lebih banyak menitikberatkan pelayanan konkrit sehingga masyarakat benar-benar merasakan haknya.

"Apakah lima tahun sebelum Pak Jokowi dan Ahok ada Kartu Jakarta Pintar, apakah ada Kartu Jakarta Sehat, apakah ada MRT, dan lain-lain," katanya.

Raja Juli menyindir tentu saja membandingkan dengan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya ketimbang dengan orang yang banyak janji-janji.