Suara.com - Ruhut Sitompul, politikus Partai Demokrat, pernah menjadi “ikon” Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), lewat pernyataannya yang ceplas-ceplos dan terkadang kontroversial meski berintonasi datar, sehingga membuat tak sedikit orang merasa gereget.
Namun, kekinian, Ruhut sudah tak lagi menjadi legislator. Ia mengundurkan diri, dan sejak Kamis (6/4/2017), posisinya sudah digantikan Abdul Wahab Dalimunthe.
Ruhut, pada hari yang sama, menuturkan banyak pihak yang kaget, tak memercayai dirinya sudah bukan lagi wakil rakyat di parlemen.
“Ya kasihan, selama ini tidak percaya aku mundur,” tuturnya.
Ia lantas membeberkan alasannya memilih meninggalkan kursi parlemen yang empuk. Ruhut mengakui, dirinya berbeda dengan lazimnya legislator lain.
Menjadi anggota dewan baginya bukan persoalan “cari makan”, melainkan sebuah pengabdian kepada masyarakat.
Karena itulah, Ruhut mundur untuk total memenangkan Calon Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dan Calon Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat (Ahok-Djarot) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017.
”Itu juga bentuk pengabdian kepada masyarakat. Sebab, Ahok-Djarot itu diinginkan masyarakat,” tukasnya.
Baca Juga: Anies: Giliran Saya dan Sandi yang Dilaporkan, Polisi Gerak Cepat
Keputusan ini terbilang kontroversial, dan juga membuat dirinya tidak lagi berada di tengah lingkar terdalam struktur partai berlambang bintang mercy itu.
Pasalnya, sejak putaran pertama pilkada, Demokrat mengusung calon lain, yakni Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni yang dinyatakan kalah dalam putaran pertama.
Tapi, Ruhut mengatakan pilihan-pilihan politiknya itu tak memengaruhi ”periuk nasi” miliknya.
"Tidak apa-apa. Biar kalian tahu ya, tiga tahun ke depan (seharusnya menjadi sisa masa jabatannya di DPR) aku bisa tidur, duduk, dan diam, saja. Itu juga minimal aku dapat Rp5 miliar. Itulah aku, Ruhut. Jadi, di DPR itu bukan cari uang,” jelasnya.
Ruhut juga memastikan, tak lagi bakalan mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif dalam Pemilu 2019.
Ia merasa sudah tak cocok berada di parlemen, walaupun selama menjadi legislator merasa sangat aktif dan kritis.
Berita Terkait
-
Anies: Giliran Saya dan Sandi yang Dilaporkan, Polisi Gerak Cepat
-
Ziarah ke Makam Ayah di Belitung Timur, Ahok Beberkan Pesan Ayah
-
Anak Disindir, Fadli Zon ke Ruhut: Dia Lagi Menjilat Pak Jokowi!
-
Djarot Ungkap Tafsir Primbon Jawa soal Putaran Kedua Pilkada
-
Kejati DKI Sebut Polisi Tak Berhak Minta Penundaan Sidang Ahok
Terpopuler
- Aliansi BEM Bersatu: Mobil Fortuner Tiyo Ardianto Tercatat Milik Adik Letjen Purn Setyo Sularso
- Milk Cleanser Viva untuk Umur Berapa? Ini Penjelasan dan 5 Pilihan Variannya
- 6 Sepatu Adidas Samba Lagi Diskon 50 Persen di Website Resmi, Kesempatan Langka Separuh Harga
- 4 Cushion Terbaik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Anti Crack Samarkan Garis Halus Seharian
- Merasa Dibohongi, Elza Syarief Mundur sebagai Pengacara Tersangka Korupsi MBG Sony Sonjaya
Pilihan
-
'Sempurna Hanya Milik Allah!' Massa Gelar Aksi Damai Minta MBG Lanjut dan Sikat Koruptornya!
-
Link Live Streaming Portugal vs Kongo: Panggung Sesungguhnya CR7?
-
Demo Pakai Daster ke Istana, Aliansi Perempuan Tuntut Prabowo Turunkan Harga BBM dan Setop MBG
-
BREAKING NEWS: Kantor Dinas Pendidikan Sulsel Digeledah Kejati
-
Prediksi Argentina vs Aljazair: Head to Head, Susunan Pemain dan Fakta Menarik
Terkini
-
Bansos Aman! Gus Ipul Jamin Efisiensi Anggaran Tak Pangkas Bantuan Rakyat
-
Penderita Fatty Liver Rasakan Manfaat Antrean Online Mobile JKN Saat Berobat
-
'Disentil' Sahroni di DPR, KPK Langsung Naikkan Usulan Anggaran dari Rp762 M jadi Rp989 M
-
Legislator Gerindra 'Semprot' Komnas HAM: Sebut MBG Langgar HAM Itu Keliru!
-
Evaluasi Haji 2026 di Hambalang: Prabowo Minta Fasilitas Hotel Ditata, Ongkos Dipangkas
-
Murid Sekolah Rakyat Lampaui Target, Kemensos Ajukan Tambahan Anggaran hingga Rp8 Triliun
-
Pigai Minta Tambahan Rp492,9 Miliar untuk Kementerian HAM, DPR Hanya Setujui Rp224,9 Miliar
-
Siapkan Dana Pendidikan Anak Tanpa Cemas, BRI Multiguna Tawarkan Pembiayaan Fleksibel
-
Kadistamhut DKI: Pungli di Pemakaman Jakarta Libatkan RT Hingga RW
-
Jaminan Sosial PRT Dinilai Masih Lemah, UU PPRT Dikhawatirkan Hanya Jadi Aturan di Atas Kertas