Suara.com - Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga Anies Baswedan mempertanyaan sikap Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya), yang ia rasakan berat sebelah saat mengusut kasus terkait peserta pilkada.
Anies menuturkan, polisi terkesan lambat merespons laporan-laporan pelanggaran hukum dari kubunya. Sementara jika dirinya atau Sandiaga Uno yang dilaporkan, polisi bertindak sebaliknya, lebih cepat merespons.
"Kami banyak lapor tapi tidak ditindaklanjuti. Sementara kalau memanggil bang Sandi langsung ditindaklanjuti. Kenapa yah? Kok polisi responsif yah kalau ada pelaporan terhadap Sandi, tapi kalau ada laporan dari kami kok lama prosesnya," tutur Anies, Kamis (6/5/2017).
Anies berharap, aparat pemerintah maupun kepolisian bersikap netral dalam putaran kedua Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 19 April 2017.
Sebab, ketika pemerintah maupun kepolisian terlibat politik praktis, justru bakal merusak nilai-nilai demokrasi.
"Kami ingin mengajak pemerintah untuk netral, kami ajak polisi untuk netral. Kan yang harusnya mengajak netral adalah pemerintah, bukan warga. Tapi kalau melihat begini, rasanya kami harus mengingatkan," tuturnya.
Sebelumnya diberitakan, Anies dilaporkan tim kuasa hukum pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat (Ahok-Djarot) ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya, atas dugaan pencemaran nama baik, Rabu, (5/5/2017).
Anies sendiri mengakui tak mau ambil pusing atas pelaporan dugaan perkara pidana tersebut.
"Ya tidak apa-apa (dilaporkan). Biar tim hukum saja yang merespons," kata Anies di rumahnya, Jalan Lebak Bulus Dalam II, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis.
Baca Juga: Tim Anies-Sandi Temui Data Invalid, KPU Nyatakan DPT Tak Berubah
Sebaliknya, Anies justru menganggap bahwa tim hukum Ahok-Djarot yang melakukan fitnah terhadap dirinya. Ia juga menuturkan, merasa sudah bosan difitnah.
"Ya saya dan bang Sandi sudah agak bosan difitnah. Fitnah lagi, fitnah lagi. Panggilan polisi lagi, panggilan polisi lagi. Kita lihat saja nanti," ujar Anies.
Kuasa hukum Ahok-Djarot, Pantas Nainggolan, melaporkan Anies ke polisi karena ucapannya di salah satu tempat kampanye.
Kala itu, Anies diklaim menyatakan ada lebih dari 300 kawasan di Jakarta yang bakal digusur pasangan Ahok-Djarot. Video yang memuat ucapan Anies tersebut viral di laman berbagi youtube.
Menurut Pantas, ucapan Anies tersebut tidak benar dan mengarah pada fitnah terhadap Ahok-Djarot.
"Kami mengajukan laporan terkait dugaan manipulasi data yang dilakukan oleh Anies berupa penyampaian informasi sesat yang kita anggap fitnah," kata Pantas.
Berita Terkait
-
Anies Ajak Profesional dan Mahasiswa Tingkatkan Pendidikan DKI
-
Djarot Rencanakan Hal Ini bagi Komunitas Gerobak Dangdut
-
Dituding Anies Akan Gusur 300 Lokasi, Djarot: Mana Datanya?
-
Didukung Annisa Bahar Dkk, Djarot Ingin Bina Gerobak Dangdut
-
Jelaskan Kepergian Kliennya, Kuasa Hukum Bantah Andreas Kabur
Terpopuler
- Aliansi BEM Bersatu: Mobil Fortuner Tiyo Ardianto Tercatat Milik Adik Letjen Purn Setyo Sularso
- Milk Cleanser Viva untuk Umur Berapa? Ini Penjelasan dan 5 Pilihan Variannya
- 6 Sepatu Adidas Samba Lagi Diskon 50 Persen di Website Resmi, Kesempatan Langka Separuh Harga
- 4 Cushion Terbaik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Anti Crack Samarkan Garis Halus Seharian
- Merasa Dibohongi, Elza Syarief Mundur sebagai Pengacara Tersangka Korupsi MBG Sony Sonjaya
Pilihan
-
'Sempurna Hanya Milik Allah!' Massa Gelar Aksi Damai Minta MBG Lanjut dan Sikat Koruptornya!
-
Link Live Streaming Portugal vs Kongo: Panggung Sesungguhnya CR7?
-
Demo Pakai Daster ke Istana, Aliansi Perempuan Tuntut Prabowo Turunkan Harga BBM dan Setop MBG
-
BREAKING NEWS: Kantor Dinas Pendidikan Sulsel Digeledah Kejati
-
Prediksi Argentina vs Aljazair: Head to Head, Susunan Pemain dan Fakta Menarik
Terkini
-
MBG Disebut Langgar HAM, Natalius Pigai Tuding Komnas HAM Tak Paham Aturan
-
Bansos Aman! Gus Ipul Jamin Efisiensi Anggaran Tak Pangkas Bantuan Rakyat
-
Penderita Fatty Liver Rasakan Manfaat Antrean Online Mobile JKN Saat Berobat
-
'Disentil' Sahroni di DPR, KPK Langsung Naikkan Usulan Anggaran dari Rp762 M jadi Rp989 M
-
Legislator Gerindra 'Semprot' Komnas HAM: Sebut MBG Langgar HAM Itu Keliru!
-
Evaluasi Haji 2026 di Hambalang: Prabowo Minta Fasilitas Hotel Ditata, Ongkos Dipangkas
-
Murid Sekolah Rakyat Lampaui Target, Kemensos Ajukan Tambahan Anggaran hingga Rp8 Triliun
-
Pigai Minta Tambahan Rp492,9 Miliar untuk Kementerian HAM, DPR Hanya Setujui Rp224,9 Miliar
-
Siapkan Dana Pendidikan Anak Tanpa Cemas, BRI Multiguna Tawarkan Pembiayaan Fleksibel
-
Kadistamhut DKI: Pungli di Pemakaman Jakarta Libatkan RT Hingga RW