Suara.com - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshidiqie menilai isu negatif mengenai perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) bersifat musiman.
Seperti kasus di DKI Jakarta, Jimly menuturkan maraknya isu SARA hanya terjadi ketika musim pemilihan kepala daerah (pilkada) seperti yang dirasakan warga ibu kota kekinian.
"Saya punya keyakinan, selesai urusan pilkada, ya tidak langsung otomatis selesai, tapi mulai turun," kata Jimly di Hotel Aryaduta, Tugu Tani, Jakarta Pusat, Sabtu (8/4/2017).
Jimly menilai, negara Indonesia sudah cukup dewasa memahami dan mempraktikkan toleransi dalam berpolitik.
Mantan Ketua KPU ini mencontohkan hasil Pilkada Sula, Maluku Utara. Pilkada Sula memenangkan kandidat nonmuslim, pasangan Hendrata Thes yang beragama Protestan dan beretnis Tionghoa.
Padahal, daerah tersebut 90an persen adalah umat Islam dan mempunyai latar belakang Islam kuat. "Mengapa dia terpilih? Karena rakyatnya suka sama dia," kata Jimly.
Karenanya, kata dia, kalau pasangan nonmuslim terpilih dalam Pilkada DKI Jakarta, masyarakat Indonesia mendapat pelajaran besar dalam berdemokrasi.
Ia menjelaskan, masyarakat akan belajar menerima kandidat Pilkada DKI Jakarta terpilih apabila Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai pemimpin. Apalagi, saat ini, Pilkada DKI Jakarta telah menjadi parameter demokrasi Indonesia.
Baca Juga: Mantan Ketua MK Gerah Atas Ganasnya Isu SARA di Pilgub DKI
Jimly optimistis Indonesia tidak akan bubar akibat pergolakan pilkada lantaran isu SARA. "Negara kita tidak bubar hanya gara-gara yang kita pilih itu tak menang," tandasnya.
Berita Terkait
-
Mantan Ketua MK Gerah Atas Ganasnya Isu SARA di Pilgub DKI
-
Masyarakat Sudah Tergelincir Pakai Isu Agama di Pilkada Jakarta
-
Gunakan Politik SARA, Peneliti LIPI: Akan Memalukan Kalau Menang
-
LIPI Tuding Ada Calon yang Tak Jujur Soal Isu SARA di Pilkada DKI
-
PN Jakarta Utara Kemungkinan Tetap Lanjutkan Sidang Ahok
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka