Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)isu Mochtar Pabottingi sangat menyayangkan munculnya isu SARA dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Kata dia, akan sangat memalukan bagi masyarakat DKI Jakarta jika nanti pasangan yang menang adalah yang menggunakan isu SARA tersebut.
"Iya (memalukan). Karena itu kan kemenangan gimana ya, malu sendiri nanti," katanya di Kantor Para Syndicate, Jalan Wijaya Timur 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (7/4/2017).
Menurut Mochtar, mengfunakan isu SARA dalam berpolitik sangat tidak dibenarkan. Bahkan kata dia, hal tersebut tidak bermartabat dan tidak terhormat.
"Itu tidak benar, itu tidak berharkat, tidak terhormat, itu bukan pada level playing fieldnya, bukan pada harkatnya. Kemenangan itu baru bisa bagus kalau kita berada pada posisi setara, dengan kriteria yang setara, kita menang disitu," kata Mochtar.
Kata Mochtar yang seharusnya ditampilkan dalam berpolitik, khususnya pada Pilgub DKI adalah lebih pada penekanan aspek integritas dan kompetensi. Namun, meski masih ada yang memainkan SARA, Mochtar yakin bukan karena ketidakpahaman Pasangan calon akan nilai demokrasi, tetapi karena sengaja ingin curang.
"Bukan belum memahami, tapi mau bersifat curang, karena bertanding pada kriteria yang bagus itu, mereka tidak yakin gitu. Yang dimanfaatkan itu status sebagai mayoritas, padahal mayoritas juga belum tentu juga setuju begitu," kata Mochtar.
Apalagi kata dia, yang bertarung untuk merebut kekuasaan politik bisa saja menghalalkan segala cara.
"Bukan soal layak atau tidak layak, kalau pertandingan politik kan menghalalakan segala cara. Kalau seperti ini, bukan kesana (demokrasi) arah Indonesia ini. Kalau mau Indonesia berharkat dan terhormat, pakialah cara cara yang berharkat juga, cara yang terhormat itu," katanya.
Dia pun menilai, Pilkada DKI sudah menampilkan kemunduran dalam berdemokrasi di Indonesia. Bahkan dia mngatakan, melebihi saat PKI masuk dalam kontestasi politik Indonesia.
Baca Juga: LIPI Tuding Ada Calon yang Tak Jujur Soal Isu SARA di Pilkada DKI
"Sangat, sangat kemunduran. Bagaimana orang tidak bisa berkampanye, bahkan dincam mau dibunuh di lapangan. Itu kan tidak pernah ada selama sejarah Indonesia, juga saat kencang-kencangnya PKI, tidak sampai begitu," kata Mochtar.
"Jadi kemunduran yang jauh, maka saya katakan ini lebih penting daripada pilpres pilpres yang lalu dan pilpres yang akan datang. Ini harus dimenangkan oleh kekuatan-kekuatan akal budi, kekuatan hikmat kebijaksanaan. Pilkada ini harus dimenangkan oleh hikmat kebijkasanaan, kewarasan, dan rasionalitas," katanya.
Berita Terkait
-
LIPI Tuding Ada Calon yang Tak Jujur Soal Isu SARA di Pilkada DKI
-
PN Jakarta Utara Kemungkinan Tetap Lanjutkan Sidang Ahok
-
Timses Ahok-Djarot Kumpulkan Dana Kampanye Rp27,1 Miliar
-
Kisah Klasik Djarot Saiful Hidayat, Antara Vespa dan Farida
-
Dipastikan Kalah menurut Survei Jadi Alasan Ahok Jenguk Warga
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Prabowo Kirim Surat ke Eks Menteri Termasuk Sri Mulyani, Ini Isinya...
Pilihan
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
-
Kursi Menteri BUMN Kosong, Siapa Pengganti Erick Thohir?
-
Otak Pembunuhan Kacab Bank, Siapa Ken si Wiraswasta Bertato?
Terkini
-
Anggotanya Disebut Brutal Hingga Pakai Gas Air Mata Kedaluarsa Saat Tangani Demo, Apa Kata Kapolri?
-
Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
-
Dikabarkan Hilang Usai Demo Ricuh, Bima Permana Ditemukan di Malang, Polisi: Dia Jualan Barongsai
-
Berawal dari Rumah Gus Yaqut, KPK Temukan Jejak Aliran Dana 'Janggal' ke Wasekjen Ansor
-
KPK Kecolongan, Apa yang Dibocorkan Ustaz Khalid Basalamah Terkait Korupsi Kuota Haji?
-
Bukan Program, Ini Arahan Pertama Presiden Prabowo untuk Menko Polkam Barunya
-
Tongkat Estafet Tokoh Menko Polkam: Ada SBY, Mahfud MD, Wiranto, hingga Djamari Chaniago
-
Surat Pemakzulan Gibran Tidak Mendapat Respons, Soenarko Curigai Demo Rusuh Upaya Pengalihan Isu
-
Respons Viral Setop 'Tot Tot Wuk Wuk', Gubernur Pramono: 'Saya Hampir Nggak Pernah Tat Tot Tat Tot'
-
Minta Daerah Juga Tingkatkan Kualitas SDM, Mendagri Tito: Jangan Hanya Andalkan Kekayaan Alam