Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)isu Mochtar Pabottingi sangat menyayangkan munculnya isu SARA dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Kata dia, akan sangat memalukan bagi masyarakat DKI Jakarta jika nanti pasangan yang menang adalah yang menggunakan isu SARA tersebut.
"Iya (memalukan). Karena itu kan kemenangan gimana ya, malu sendiri nanti," katanya di Kantor Para Syndicate, Jalan Wijaya Timur 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (7/4/2017).
Menurut Mochtar, mengfunakan isu SARA dalam berpolitik sangat tidak dibenarkan. Bahkan kata dia, hal tersebut tidak bermartabat dan tidak terhormat.
"Itu tidak benar, itu tidak berharkat, tidak terhormat, itu bukan pada level playing fieldnya, bukan pada harkatnya. Kemenangan itu baru bisa bagus kalau kita berada pada posisi setara, dengan kriteria yang setara, kita menang disitu," kata Mochtar.
Kata Mochtar yang seharusnya ditampilkan dalam berpolitik, khususnya pada Pilgub DKI adalah lebih pada penekanan aspek integritas dan kompetensi. Namun, meski masih ada yang memainkan SARA, Mochtar yakin bukan karena ketidakpahaman Pasangan calon akan nilai demokrasi, tetapi karena sengaja ingin curang.
"Bukan belum memahami, tapi mau bersifat curang, karena bertanding pada kriteria yang bagus itu, mereka tidak yakin gitu. Yang dimanfaatkan itu status sebagai mayoritas, padahal mayoritas juga belum tentu juga setuju begitu," kata Mochtar.
Apalagi kata dia, yang bertarung untuk merebut kekuasaan politik bisa saja menghalalkan segala cara.
"Bukan soal layak atau tidak layak, kalau pertandingan politik kan menghalalakan segala cara. Kalau seperti ini, bukan kesana (demokrasi) arah Indonesia ini. Kalau mau Indonesia berharkat dan terhormat, pakialah cara cara yang berharkat juga, cara yang terhormat itu," katanya.
Dia pun menilai, Pilkada DKI sudah menampilkan kemunduran dalam berdemokrasi di Indonesia. Bahkan dia mngatakan, melebihi saat PKI masuk dalam kontestasi politik Indonesia.
Baca Juga: LIPI Tuding Ada Calon yang Tak Jujur Soal Isu SARA di Pilkada DKI
"Sangat, sangat kemunduran. Bagaimana orang tidak bisa berkampanye, bahkan dincam mau dibunuh di lapangan. Itu kan tidak pernah ada selama sejarah Indonesia, juga saat kencang-kencangnya PKI, tidak sampai begitu," kata Mochtar.
"Jadi kemunduran yang jauh, maka saya katakan ini lebih penting daripada pilpres pilpres yang lalu dan pilpres yang akan datang. Ini harus dimenangkan oleh kekuatan-kekuatan akal budi, kekuatan hikmat kebijaksanaan. Pilkada ini harus dimenangkan oleh hikmat kebijkasanaan, kewarasan, dan rasionalitas," katanya.
Berita Terkait
-
LIPI Tuding Ada Calon yang Tak Jujur Soal Isu SARA di Pilkada DKI
-
PN Jakarta Utara Kemungkinan Tetap Lanjutkan Sidang Ahok
-
Timses Ahok-Djarot Kumpulkan Dana Kampanye Rp27,1 Miliar
-
Kisah Klasik Djarot Saiful Hidayat, Antara Vespa dan Farida
-
Dipastikan Kalah menurut Survei Jadi Alasan Ahok Jenguk Warga
Terpopuler
- 5 Pilihan Produk Viva untuk Menghilangkan Flek Hitam, Harga Rp20 Ribuan
- 7 Mobil Bekas di Bawah Rp50 Juta untuk Anak Muda, Desain Timeless Anti Mati Gaya
- 7 Rekomendasi Mobil Matic Bekas di Bawah 50 Juta, Irit dan Bandel untuk Harian
- 5 Mobil Mungil 70 Jutaan untuk Libur Akhir Tahun: Cocok untuk Milenial, Gen-Z dan Keluarga Kecil
- 7 Sunscreen Mengandung Niacinamide untuk Mengurangi Flek Hitam, Semua di Bawah Rp60 Ribu
Pilihan
-
Nasib Sial Mees Hilgers: Dihukum Tak Main, Kini Cedera Parah dan Absen Panjang
-
5 HP dengan Kamera Beresolusi Tinggi Paling Murah, Foto Jernih Minimal 50 MP
-
Terungkap! Ini Lokasi Pemakaman Raja Keraton Solo PB XIII Hangabehi
-
BREAKING NEWS! Raja Keraton Solo PB XIII Hangabehi Wafat
-
Harga Emas Turun Hari ini: Emas Galeri di Pegadaian Rp 2,3 Jutaan, Antam 'Kosong'
Terkini
-
Lewat Aklamasi, Budi Arie Lanjut Pimpin Projo 2025-2030
-
Anak Menteri Keuangan Yudo Sadewa Kembali Viral, Kali Ini Diduga Sindir Gibran Lewat Postingan Satir
-
Investment Outlook 2025 Redefining Value: Investment Strategy in the Age of Innovation
-
Ini Cerita Aqsa Syauqi Peraih DPD Award 2025 Kategori Pembangunan Sosial & Kesehatan
-
Dihadang Sopir Angkot, Layanan Mikrotrans PulogadungKampung Rambutan Disetop Sementara
-
Amstrong sembiring: Jelang Akhir Tahun 2025 Negeri Ini Jadi Lautan Persoalan Hukum
-
Wacana Tarif Transjakarta Naik, DPRD Sebut Warga Jakarta Sudah Mampu Bayar Lebih dari Rp 3.500
-
Ritual Persembahan Berujung Petaka, 9 Umat Tewas Terinjak-injak di Kuil India
-
Gelar Pangeran Andrew Dicabut Gegara Pelecehan Seksual, Keluarga Giuffre Beri Respon Sinis
-
Pengamat: Jaksa Hanya Melaksanakan Penetapan Hakim di Kasus Nenny Karawang