Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)isu Mochtar Pabottingi sangat menyayangkan munculnya isu SARA dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Kata dia, akan sangat memalukan bagi masyarakat DKI Jakarta jika nanti pasangan yang menang adalah yang menggunakan isu SARA tersebut.
"Iya (memalukan). Karena itu kan kemenangan gimana ya, malu sendiri nanti," katanya di Kantor Para Syndicate, Jalan Wijaya Timur 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (7/4/2017).
Menurut Mochtar, mengfunakan isu SARA dalam berpolitik sangat tidak dibenarkan. Bahkan kata dia, hal tersebut tidak bermartabat dan tidak terhormat.
"Itu tidak benar, itu tidak berharkat, tidak terhormat, itu bukan pada level playing fieldnya, bukan pada harkatnya. Kemenangan itu baru bisa bagus kalau kita berada pada posisi setara, dengan kriteria yang setara, kita menang disitu," kata Mochtar.
Kata Mochtar yang seharusnya ditampilkan dalam berpolitik, khususnya pada Pilgub DKI adalah lebih pada penekanan aspek integritas dan kompetensi. Namun, meski masih ada yang memainkan SARA, Mochtar yakin bukan karena ketidakpahaman Pasangan calon akan nilai demokrasi, tetapi karena sengaja ingin curang.
"Bukan belum memahami, tapi mau bersifat curang, karena bertanding pada kriteria yang bagus itu, mereka tidak yakin gitu. Yang dimanfaatkan itu status sebagai mayoritas, padahal mayoritas juga belum tentu juga setuju begitu," kata Mochtar.
Apalagi kata dia, yang bertarung untuk merebut kekuasaan politik bisa saja menghalalkan segala cara.
"Bukan soal layak atau tidak layak, kalau pertandingan politik kan menghalalakan segala cara. Kalau seperti ini, bukan kesana (demokrasi) arah Indonesia ini. Kalau mau Indonesia berharkat dan terhormat, pakialah cara cara yang berharkat juga, cara yang terhormat itu," katanya.
Dia pun menilai, Pilkada DKI sudah menampilkan kemunduran dalam berdemokrasi di Indonesia. Bahkan dia mngatakan, melebihi saat PKI masuk dalam kontestasi politik Indonesia.
Baca Juga: LIPI Tuding Ada Calon yang Tak Jujur Soal Isu SARA di Pilkada DKI
"Sangat, sangat kemunduran. Bagaimana orang tidak bisa berkampanye, bahkan dincam mau dibunuh di lapangan. Itu kan tidak pernah ada selama sejarah Indonesia, juga saat kencang-kencangnya PKI, tidak sampai begitu," kata Mochtar.
"Jadi kemunduran yang jauh, maka saya katakan ini lebih penting daripada pilpres pilpres yang lalu dan pilpres yang akan datang. Ini harus dimenangkan oleh kekuatan-kekuatan akal budi, kekuatan hikmat kebijaksanaan. Pilkada ini harus dimenangkan oleh hikmat kebijkasanaan, kewarasan, dan rasionalitas," katanya.
Berita Terkait
-
LIPI Tuding Ada Calon yang Tak Jujur Soal Isu SARA di Pilkada DKI
-
PN Jakarta Utara Kemungkinan Tetap Lanjutkan Sidang Ahok
-
Timses Ahok-Djarot Kumpulkan Dana Kampanye Rp27,1 Miliar
-
Kisah Klasik Djarot Saiful Hidayat, Antara Vespa dan Farida
-
Dipastikan Kalah menurut Survei Jadi Alasan Ahok Jenguk Warga
Terpopuler
- Aliansi BEM Bersatu: Mobil Fortuner Tiyo Ardianto Tercatat Milik Adik Letjen Purn Setyo Sularso
- Milk Cleanser Viva untuk Umur Berapa? Ini Penjelasan dan 5 Pilihan Variannya
- 6 Sepatu Adidas Samba Lagi Diskon 50 Persen di Website Resmi, Kesempatan Langka Separuh Harga
- 4 Cushion Terbaik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Anti Crack Samarkan Garis Halus Seharian
- Merasa Dibohongi, Elza Syarief Mundur sebagai Pengacara Tersangka Korupsi MBG Sony Sonjaya
Pilihan
-
'Sempurna Hanya Milik Allah!' Massa Gelar Aksi Damai Minta MBG Lanjut dan Sikat Koruptornya!
-
Link Live Streaming Portugal vs Kongo: Panggung Sesungguhnya CR7?
-
Demo Pakai Daster ke Istana, Aliansi Perempuan Tuntut Prabowo Turunkan Harga BBM dan Setop MBG
-
BREAKING NEWS: Kantor Dinas Pendidikan Sulsel Digeledah Kejati
-
Prediksi Argentina vs Aljazair: Head to Head, Susunan Pemain dan Fakta Menarik
Terkini
-
MBG Disebut Langgar HAM, Natalius Pigai Tuding Komnas HAM Tak Paham Aturan
-
Bansos Aman! Gus Ipul Jamin Efisiensi Anggaran Tak Pangkas Bantuan Rakyat
-
Penderita Fatty Liver Rasakan Manfaat Antrean Online Mobile JKN Saat Berobat
-
'Disentil' Sahroni di DPR, KPK Langsung Naikkan Usulan Anggaran dari Rp762 M jadi Rp989 M
-
Legislator Gerindra 'Semprot' Komnas HAM: Sebut MBG Langgar HAM Itu Keliru!
-
Evaluasi Haji 2026 di Hambalang: Prabowo Minta Fasilitas Hotel Ditata, Ongkos Dipangkas
-
Murid Sekolah Rakyat Lampaui Target, Kemensos Ajukan Tambahan Anggaran hingga Rp8 Triliun
-
Pigai Minta Tambahan Rp492,9 Miliar untuk Kementerian HAM, DPR Hanya Setujui Rp224,9 Miliar
-
Siapkan Dana Pendidikan Anak Tanpa Cemas, BRI Multiguna Tawarkan Pembiayaan Fleksibel
-
Kadistamhut DKI: Pungli di Pemakaman Jakarta Libatkan RT Hingga RW