Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Komisaris Besar Polisi Martinus Sitompul mengatakan bahwa kepolisian sangat selektif dalam menindaklanjuti laporan masyarakat selama penyelenggaraan pilkada, khususnya di DKI Jakarta. Kata dia, sudah ada laporan yang ditindaklanjuti, namun ada juga yang belum dilanjutkan.
"Ada laporan-laporan, kami terus lakukan proses. Terkait beberapa pasangan itu kami tunda dulu," katanya dalam diskusi bertajuk 'Pilkada Sehat dan Demokratis' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (15/4/2017).
Ketua Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta Mimah Susanti mengatakan bahwa sebagian laporan yang sudah disampaikannya teetahan di pihak kepolisian. Kata dia kasus tersebut tidak sampai ke pengadilan karena kadaluwarsa di tangan polisi.
"Kita sebenarnya ingin memberikan efek jera, ada banyak laporan yang tidak sampai ke pengadilan karena hanya sampai di kepolisian. Ada juga laporan yang dicabut oleh pelapornya," kata Mimah.
Namun, Martinus menjelaskan, dalam menindaklanjuti laporan itu polisi harus melihat potensi dampak dinamika sosial yang akan terjadi.Oleh karena itu, kepolisian harus bijak dalam menindaklanjuti laporan yang masuk.
"Kami melihat di sini bahwa permasalahan bisa saja dipicu dari penegakan hukum yang ada. Sehingga, kami harus bijak mempertimbangkan ini," katanya.
Namun demikian, Martinus tidak bisa menyebutkan laporan apa saja yang sudah ditindaklanjuti dan yang masih ditahan penindakannya.
"Saya tidak punya catatan persis, masih menunggu beberapa yang diproses hukumm saat proses pilkada putaran pertama," katanya.
Baca Juga: Penambahan DPT Pilkada DKI Putaran Dua Sebanyak 109 Ribu
Martinus mengatakan, dalam mengawal penyelenggaraan pilkada, khususnya di DKI Jakarta, maka kepolisian harus menunjukkan netralitas.Pemilahan dalam menindaklanjuti laporan masyarakat bertujuan demi terjaganya ketertiban di masyarakat.
"Kami sama sekali tidak punya kepentingan apapun dalam Pilkada DKI, kecuali bahwa situasi ketertiban Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) terjaga dengan baik," kata Martinus.
"Semua elemen masyarakat dapat beraktifitas, jangan sampai terganggu. Masyarakat mencari pekerjaannya juga bisa. Jangan sampai terhalangi, itu yang kami upayakan," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Dana Operasional Gubernur Jabar Rp28,8 Miliar Jadi Sorotan
- Viral Video 7 Menit Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, Praktisi Hukum Minta Publik Berhati-hati
- Prabowo Dikabarkan Kirim Surat ke DPR untuk Ganti Kapolri Listyo Sigit
- Tutorial Bikin Foto di Lift Jadi Realistis Pakai Gemini AI yang Viral, Prompt Siap Pakai
- Prabowo Incar Budi Gunawan Sejak Lama? Analis Ungkap Manuver Politik di Balik Reshuffle Kabinet
Pilihan
-
Ketika Politik dan Ekonomi Turut Membakar Rivalitas Juventus vs Inter Milan
-
Adu Kekayaan Komjen Suyudi Ario Seto dan Komjen Dedi Prasetyo, 2 Calon Kapolri Baru Pilihan Prabowo
-
5 Transfer Pemain yang Tak Pernah Diduga Tapi Terjadi di Indonesia
-
Foto AI Tak Senonoh Punggawa Timnas Indonesia Bikin Gerah: Fans Kreatif Atau Pelecehan Digital?
-
Derby Manchester Dalam 3 Menit: Sejarah, Drama, dan Persaingan Abadi di Premier League
Terkini
-
Polemik Selesai, TNI Resmi 'Luruskan Informasi' dengan Ferry Irwandi
-
Perang Interpretasi Janji Presiden Prabowo: Yusril Sebut 'Masuk Akal', Lukman Bilang 'Setuju'
-
ICJR Skakmat Yusril: Tawaran Restorative Justice untuk Demonstran Itu Konsep Gagal Paham
-
Pakar Bongkar Pencopotan Sri Mulyani dan Budi Gunawan, Manuver Prabowo Ambil Alih Penuh Kendali?
-
Kapolri Absen Jemput Presiden Prabowo di Bali di Tengah Isu Penggantian TB-1
-
Yusril Ungkap Fakta: Presiden Prabowo Belum Perintahkan Pembentukan Tim Investigasi
-
Dari Ancaman Laporan ke Permintaan Maaf, Ferry Irwandi Umumkan Kasusnya dengan TNI Berakhir Damai
-
'Percuma Ganti Orang, Sistemnya Bobrok', Kritik Keras YLBHI di Tengah Isu Ganti Kapolri
-
Tiga Pesawat Tempur Baru dari Prancis Diserahkan ke TNI AU Awal 2026
-
Istana Bantah Presiden Prabowo Kirim Surpres Penggantian Kapolri ke DPR, Mensesneg: Belum Ada