Rusunawa Rawabebek [suara.com/Yulia Enggarjati]
Pemerintah Provinsi Jakarta akan terus menerus menambah jumlah rumah susun sederhana sewa dalam rangka memaksimalkan daya tampung warga yang sebelumnya direlokasi dari pemukiman yang berdiri di sekitar sungai.
"Kami memang mau sediakan rusun untuk semua orang. Semua orang Jakarta yang nggak mampu mau kita siapkan," ujar Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) usai meninjau rusunawa Rawa Bebek, Cakung, Jakarta Timur, Selasa (18/4/2017).
Ahok mengatakan rusunawa yang sekarang tersedia belum memadai. Pembangunan rusunawa merupakan salah satu solusi untuk menata kota. Mereka yang selama ini tinggal di daerah aliran sungai, nanti pelan-pelan dipindahkan ke rusunawa.
"Cuma unitnya kan belum siap. Kami satu pihak didesak selesaikan normalisasi sungai itu," kata Ahok.
Ahok sudah memiliki standar pembangunan rusun.
"Kita lebih cenderung yang bangun dari (swasta) kewajiban dari pengembang, lebih cepat. Kita juga ke depan nggak mau lagi rusun 4-5 lantai, semua rusun harus pakai lift," kata Ahok.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta menargetkan tahun ini dapat menambah enam ribu unit rusunawa.
Pemerintah Jakarta akan melarang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membangun rusun khusus tipe studio atau untuk kaum lajang.
"Misalnya contoh dari kementerian, kedepan kami nggak izinkan lagi kementerian yang membangun yang untuk lajang, karena di Jakarta ini lebih banyak orang yang butuh rumah," ujar Ahok.
Kaum lajang bukan prioritas karena setelah menikah mereka jauh lebih mudah mendapatkan rumah. Pemerintah Jakarta sekarang fokus membangun rusun untuk orang yang sudah berkeluarga.
"Lajang gampang, bisa ngontrak kemana-mana, yang penting keluarga. Standar (rusun) kami pun sudah type 36," kata Ahok.
Ahok mengatakan pemerintah kini tengah membangun rusun baru di Rawa Bebek. Rusun ini akan terdiri dari 16 lantai sampai 24 lantai dan dilengkapi lift.
Warga rusun yang sebelumnya tinggal di tower lama boleh pindah ke rusun baru, tapi tentu saja ada syaratnya.
"Jadi orang di sini ditanyain nih, 'eh kamu mau nggak pindah yang pakai lift?' tapi bayarnya dari yang tadinya Rp10 ribu perhari jadi Rp15 ribu, kalau yang ekonominya udah mampu dia akan pindah," kata Ahok.
"Kami memang mau sediakan rusun untuk semua orang. Semua orang Jakarta yang nggak mampu mau kita siapkan," ujar Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) usai meninjau rusunawa Rawa Bebek, Cakung, Jakarta Timur, Selasa (18/4/2017).
Ahok mengatakan rusunawa yang sekarang tersedia belum memadai. Pembangunan rusunawa merupakan salah satu solusi untuk menata kota. Mereka yang selama ini tinggal di daerah aliran sungai, nanti pelan-pelan dipindahkan ke rusunawa.
"Cuma unitnya kan belum siap. Kami satu pihak didesak selesaikan normalisasi sungai itu," kata Ahok.
Ahok sudah memiliki standar pembangunan rusun.
"Kita lebih cenderung yang bangun dari (swasta) kewajiban dari pengembang, lebih cepat. Kita juga ke depan nggak mau lagi rusun 4-5 lantai, semua rusun harus pakai lift," kata Ahok.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta menargetkan tahun ini dapat menambah enam ribu unit rusunawa.
Pemerintah Jakarta akan melarang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membangun rusun khusus tipe studio atau untuk kaum lajang.
"Misalnya contoh dari kementerian, kedepan kami nggak izinkan lagi kementerian yang membangun yang untuk lajang, karena di Jakarta ini lebih banyak orang yang butuh rumah," ujar Ahok.
Kaum lajang bukan prioritas karena setelah menikah mereka jauh lebih mudah mendapatkan rumah. Pemerintah Jakarta sekarang fokus membangun rusun untuk orang yang sudah berkeluarga.
"Lajang gampang, bisa ngontrak kemana-mana, yang penting keluarga. Standar (rusun) kami pun sudah type 36," kata Ahok.
Ahok mengatakan pemerintah kini tengah membangun rusun baru di Rawa Bebek. Rusun ini akan terdiri dari 16 lantai sampai 24 lantai dan dilengkapi lift.
Warga rusun yang sebelumnya tinggal di tower lama boleh pindah ke rusun baru, tapi tentu saja ada syaratnya.
"Jadi orang di sini ditanyain nih, 'eh kamu mau nggak pindah yang pakai lift?' tapi bayarnya dari yang tadinya Rp10 ribu perhari jadi Rp15 ribu, kalau yang ekonominya udah mampu dia akan pindah," kata Ahok.
Komentar
Berita Terkait
-
Ojol Tewas, Ahok Sebut DPR Takut: Kenapa Tidak Berani Terima Orang Demo?
-
Ahok Ikut Komentar Soal Kenaikan Gaji Anggota DPR: Mau Rp1 Miliar Sebulan Oke
-
Ahok Tak Masalah kalau Gaji Anggota DPR Rp1 Miliar Sebulan, Tapi Tantang Transparansi Anggaran
-
Detik-detik Menegangkan Maling Motor di Cengkareng: Tembakan Meleset, Nyawa Melayang Diamuk Massa!
-
CEK FAKTA: Ahok Sebut Jokowi Terseret Korupsi Pertamina Rp 193,7
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Muncul ke Publik Usai Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Eko Purnomo: Maaf Bikin Khawatir
-
KPK Wanti-wanti Kemenkeu soal Potensi Korupsi dalam Pencairan Rp 200 Triliun ke 5 Bank
-
Mendagri Jelaskan Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta Dalam Pembangunan Daerah
-
Dukungan Mengalir Maju Calon Ketum PPP, Mardiono: Saya Siap Berjuang Lagi! Kembali PPP ke Parlemen!
-
KPK Beberkan Konstruksi Perkara Kredit Fiktif yang Seret Dirut BPR Jepara Artha
-
Peran Satpol PP dan Satlinmas Dukung Ketertiban Umum dan Kebersihan Lingkungan Diharapkan Mendagri
-
Jadilah Satpol PP yang Humanis, Mendagri Ingatkan Pentingnya Membangun Kepercayaan Publik
-
Sempat Copot Kepsek SMPN 1, Wali Kota Prabumulih Akui Tak Bisa Kontrol Diri
-
Mendagri Dukung Penuh Percepatan Program MBG, Teken Keputusan Bersama Terkait Lokasi SPPG di Daerah
-
Penjaringan Ketua DPC PDIP Brebes Dinilai Tak Transparan, Pencalonan Cahrudin Sengaja Dijegal?