Suara.com - Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw tengah menunggu restu pimpinan Polri untuk maju sebagai calon gubernur papua pada Pilkada 2018.
"Semuanya itu kembali kepada pimpinan, bila ada perintah atau restu maka sebagai prajurit siap untuk melaksanakannya," kata Waterpauw menjawab pertanyaan wartawan di Jayapura, Papua, Kamis (20/4/2017).
Jenderal bintang dua itu minta restu ke masyarakat Papua. Dia adalah orang asli Papua.
"Sebagai putra asli Papua bila dipercayakan oleh masyarakat dan mereka rindu akan kepemimpinan untuk menjadi calon gubernur, maka saya akan siap maju dan bertarung," katanya.
Sebelumnya, Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Provinsi Papua mulai mewacanakan untuk mengusung Waterpauw sebagai calon gubernur di Bumi Cenderawasih periode 2018-2023.
Wacana tersebut diungkapkan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua Yorry Raweyai saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) Golkar se-wilayah I Tabi di kantor DPD di Jalan Percetakan, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Senin (10/4/2017).
Paulus Waterpauw mengatakan masyarakat Papua butuh perubahan yang nyata di segala bidang agar bisa membawa dan mengangkat derajat masyarakat dan merasakan arti kesejahteraan serta jauh dari kesenjangan.
Menurut dia, perubahan itu pasti akan lahir atau datang dari sosok pemimpin yang melihat, mendengar, dan menjawab atau mewujudkan keinginan masyarakat itu dengan benar dan baik.
"Sosok yang tegas, berani, murah senyum kepada rakyat, berani mengakui kesalahan, tidak mencari pembenaran dan selalu bersikap jantan atau gantelman, yang tidak malu mengakui kesalahan kepada rakyat dan sifat pemimpin seperti ini yang didamba-dambakan oleh masyarakat Papua saat ini, sehingga perubahan itu bisa dilakukan," katanya.
Terkait maraknya kabar yang beredar bahwa dirinya akan maju dalam bursa pencalonan gubernur Papua periode lima tahun kedepan, Paulus mengatakan bahwa hal itu tidak ada salahnya.
"Tidak salah 'kan, jika saya melihat kepentingan besar ini. Karena itu adalah kerinduan masyarakat yang menginginkan sosok pemimpin baru dan siap tidak siap karena itu adalah kerinduan masyarakat," katanya.
"Sehingga sebagai prajurit, dari sisi itu, mau tidak mau, siap tidak siap, harus dilaksanakan jika diberi restu. Loyalitas antara kepentingan masyarakat dan harapan harus kita lakukan," sambungnya.
Paulus menegaskan bahwa dirinya merupakan putra asli Papua dari suku Kamoro, Kabupaten Mimika memiliki hak yang sama dengan putra Papua lain untuk maju sebagai pemimpin daerah jika masyarakat mempercayakannya. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Pilihan HP RAM 16 GB Paling Murah, Penyimpanan Besar dan Performa Kencang
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- Baru! Viva Moisturizer Gel Hadir dengan Tekstur Ringan dan Harga Rp30 Ribuan
- 6 Tablet Murah dengan Kamera Jernih, Ideal untuk Rapat dan Kelas Online
Pilihan
-
Geger Taqy Malik Dituding Mark-up Harga Wakaf Alquran, Keuntungan Capai Miliaran
-
Kabar Duka: Mantan Pemain Timnas Indonesia Elly Idris Meninggal Dunia
-
Cibinong Mencekam! Angin Kencang Hantam Stadion Pakansari Hingga Atap Rusak Parah
-
Detik-Detik Mengerikan! Pengunjung Nekat Bakar Toko Emas di Makassar
-
Lika-liku Reaktivasi PBI JK di Jogja, Antre dari Pagi hingga Tutup Lapak Jualan demi Obat Stroke
Terkini
-
Miris, Masih Ada Orang Tua Pilih Damai Kasus Kekerasan Seksual: DPR Soroti Dampaknya bagi Anak
-
Aktifitas Sentul City Disetop Pascabanjir, Pemkab Bogor Selidiki Izin dan Drainase
-
Anggota MRP Tolak PSN di Merauke: Dinilai Ancam Ruang Hidup dan Hak Masyarakat Adat
-
Kemensos dan BPS Lakukan Groundcheck 11 Juta PBI-JKN yang Dinonaktifkan, Target Tuntas Dua Bulan
-
Bupati Buol Akui Terima Rp 160 Juta dan Tiket Konser BLACKPINK, KPK Siap Usut Tuntas!
-
KPK Dalami Hubungan Jabatan Mulyono di 12 Perusahaan dengan Kasus Restitusi Pajak
-
Saksi Ahli Berbalik Arah! Mohamad Sobary Dukung Roy Suryo Cs dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi
-
Gus Yaqut Praperadilan: Ini Tiga Alasan di Balik Gugatan Status Tersangka Korupsi Kuota Haji
-
Kampung Nelayan Merah Putih Diubah Jadi 'Mesin Ekonomi' Baru, Ini Rencananya
-
Jadi Saksi Ahli Dokter Tifa Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Din Syamsuddin Diperiksa Selama 4 Jam