Suara.com - Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw tengah menunggu restu pimpinan Polri untuk maju sebagai calon gubernur papua pada Pilkada 2018.
"Semuanya itu kembali kepada pimpinan, bila ada perintah atau restu maka sebagai prajurit siap untuk melaksanakannya," kata Waterpauw menjawab pertanyaan wartawan di Jayapura, Papua, Kamis (20/4/2017).
Jenderal bintang dua itu minta restu ke masyarakat Papua. Dia adalah orang asli Papua.
"Sebagai putra asli Papua bila dipercayakan oleh masyarakat dan mereka rindu akan kepemimpinan untuk menjadi calon gubernur, maka saya akan siap maju dan bertarung," katanya.
Sebelumnya, Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Provinsi Papua mulai mewacanakan untuk mengusung Waterpauw sebagai calon gubernur di Bumi Cenderawasih periode 2018-2023.
Wacana tersebut diungkapkan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua Yorry Raweyai saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) Golkar se-wilayah I Tabi di kantor DPD di Jalan Percetakan, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Senin (10/4/2017).
Paulus Waterpauw mengatakan masyarakat Papua butuh perubahan yang nyata di segala bidang agar bisa membawa dan mengangkat derajat masyarakat dan merasakan arti kesejahteraan serta jauh dari kesenjangan.
Menurut dia, perubahan itu pasti akan lahir atau datang dari sosok pemimpin yang melihat, mendengar, dan menjawab atau mewujudkan keinginan masyarakat itu dengan benar dan baik.
"Sosok yang tegas, berani, murah senyum kepada rakyat, berani mengakui kesalahan, tidak mencari pembenaran dan selalu bersikap jantan atau gantelman, yang tidak malu mengakui kesalahan kepada rakyat dan sifat pemimpin seperti ini yang didamba-dambakan oleh masyarakat Papua saat ini, sehingga perubahan itu bisa dilakukan," katanya.
Terkait maraknya kabar yang beredar bahwa dirinya akan maju dalam bursa pencalonan gubernur Papua periode lima tahun kedepan, Paulus mengatakan bahwa hal itu tidak ada salahnya.
"Tidak salah 'kan, jika saya melihat kepentingan besar ini. Karena itu adalah kerinduan masyarakat yang menginginkan sosok pemimpin baru dan siap tidak siap karena itu adalah kerinduan masyarakat," katanya.
"Sehingga sebagai prajurit, dari sisi itu, mau tidak mau, siap tidak siap, harus dilaksanakan jika diberi restu. Loyalitas antara kepentingan masyarakat dan harapan harus kita lakukan," sambungnya.
Paulus menegaskan bahwa dirinya merupakan putra asli Papua dari suku Kamoro, Kabupaten Mimika memiliki hak yang sama dengan putra Papua lain untuk maju sebagai pemimpin daerah jika masyarakat mempercayakannya. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Motor Matic Paling Nyaman & Kuat Nanjak untuk Liburan Naik Gunung Berboncengan
- 4 Rekomendasi Cushion dengan Hasil Akhir Dewy, Diperkaya Skincare Infused
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- 5 HP OPPO RAM 8 GB Terbaik di Kelas Menengah, Harga Mulai Rp2 Jutaan
- Daftar Promo Alfamart Akhir Tahun 2025, Banyak yang Beli 2 Gratis 1
Pilihan
-
Seni Perang Unai Emery: Mengupas Transformasi Radikal Aston Villa
-
Senjakala di Molineux: Nestapa Wolves yang Menulis Ulang Rekor Terburuk Liga Inggris
-
Live Sore Ini! Sriwijaya FC vs PSMS Medan di Jakabaring
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
Terkini
-
Rekaman Tengah Malam Viral, Bongkar Aktivitas Truk Kayu di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh
-
'Beda Luar Biasa', Kuasa Hukum Roy Suryo Bongkar Detail Foto Jokowi di Ijazah SMA Vs Sarjana
-
Kadinsos Samosir Jadi Tersangka Korupsi Bantuan Korban Banjir Bandang, Rugikan Negara Rp 516 Juta!
-
Bakal Demo Dua Hari Berturut-turut di Istana, Buruh Sorot Kebijakan Pramono dan KDM soal UMP 2026
-
Arus Balik Natal 2025: Volume Kendaraan Melonjak, Contraflow Tol Jakarta-Cikampek Mulai Diterapkan!
-
18 Ribu Jiwa Terdampak Banjir Banjar, 14 Kecamatan Terendam di Penghujung Tahun
-
UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp5,7 Juta Diprotes, Rano Karno: Kalau Buruh Mau Demo, Itu Hak Mereka
-
Eks Pimpinan KPK 'Semprot' Keputusan SP3 Kasus Korupsi Tambang Rp2,7 Triliun: Sangat Aneh!
-
Percepat Penanganan Darurat Pascabencana, Hari Ini Bina Marga akan Tinjau Beutong Ateuh Banggalang
-
Ikuti Instruksi Kapolri, Pemkot Jogja Resmi Larang Pesta Kembang Api saat Pergantian Tahun