Suara.com - Partai Gerindra menyatakan telah "menutup hati" untuk Wali Kota Bandung M Ridwan Kamil terkait sosok yang akan dijadikan sebagai kandidat calon kepada daerah pada Pilgub Jawa Barat 2018 dari eksternal partai tersebut.
"Ya (sudah menutup hati), tapi politik itu dinamis. Saya kira Pak Ridwan Kamil sudah di luar radar. Menurut saya, kalau beliau menerima dukungan dari Nasdem, di mana Nasdem itu salah satunya mendukung Pak Jokowi di 2019, itu sudah tertutup buat beliau," kata Wakil Ketua Dewan Penasihat DPD Partai Gerindra Jawa Barat Radar Tri Baskoro, kepada Antara, Kamis (20/4/2017).
Menurut Radar, sampai saat ini Partai Gerindra masih mencari sosok atau kandidat calon kepala daerah yang akan diusung dalam Pilgub Jawa Barat 2018.
Akan tetapi, lanjut dia, sudah ada beberapa nama dari internal partai yang telah masuk radar untuk diusung sebagai kandidat calon kepala daerah untuk Pilgub Jawa Barat 2018.
"Kalau untuk di internal partai ada nama Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat Mulyadi, dan Anggota Komisi VIII DPR RI Sodiq Mudjahid. Kalau dari ekternal ada nama Ketua Kadin Jabar Agung Suryamal," kata dia.
Sementara itu, ketika ditanyakan apakah nama Wakil Gubernur Deddy Mizwar masuk dalam perhitungan Partai Gerindra untuk dijadikan sebagai kandidat calon kepala daerah untuk Pilgub Jawa Barat 2018, ia menyatakan belum melihat peluang tersebut.
"Hingga saat ini kita masih terus memikirkan soal kandidat siapa yang akan diusung untuk Pilgub Jabar 2018 namun keputusannya nanti akan ditentukan oleh DPP Partai Gerindra," kata dia.
Selain itu, kata Radar, hingga saat ini DPD Partai Gerindra terus melakukan komunikasi politik dengan sejumlah partai politik terkait Pilgub Jawa Barat 2018.
Lebih lanjut ia mengatakan koalisi PKS-Partai Gerindra yang terjadi pada Pilgub DKI Jakarta 2017 kemungkinan besar akan berlanjut di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat pada 2018.
"Dugaan saya ini sudah mengarah ke sana (koalisi PKS-Gerindra) berlanjut ke Pilgub Jabar 2018 dan seperti Pilgub DKI Jakarta. Ya kemungkinan koalisi akan berlanjut sangat besar," kata dia.
Menurut dia, koalisi antara Partai Gerindra dan PKS di Pilgub Jabar 2018 dinilai baik jika terus dilanjutkan karena saat ini sistem politik Indonesia membutuhkan adanya koalisi yang permanen.
"Tuntutan itu misalnya dituangkan dalam keserentakan pileg dan pilpres, kemudian pilkada dan pilgub dan karena harus serentak ini saya kira harus lebih efisein dan lebih baik jika koalisi di pusat satu warna dengan di daerah," kata dia.
Berita Terkait
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Babak Baru Kasus Ridwan Kamil Vs Lisa Mariana: Bareskrim Siapkan Mediasi
-
Babak Baru Kasus Ridwan Kamil dan Lisa Mariana, Bareskrim Jadwalkan Mediasi Pekan Depan
-
Sosok dan Rekam Jejak Angga Raka Prabowo yang Punya 2 Jabatan: Kepala BKP & Wamen Komdigi
-
Polisi Gelar Mediasi Selasa Depan, Konflik RK vs Lisa Mariana Bakal Berujung Damai?
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO