Suara.com - Anies Baswedan dan Sandiaga Uno mendukung sistem e-budgeting untuk mengamankan RAPBD dan APBD dari tangan-tangan jahat yang diterapkan pemerintah Jakarta dibawah kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat.
"Intinya apa yang diterapkan sekarang oleh pemda, pasti akan kami tingkatkan," kata Anies di posko Anies-Sandiaga, Jalan Cicurug, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (25/4/2017).
Anies belum bisa bicara lebih jauh mengenai sistem anggaran. Pasalnya, dia belum dilantik menjadi gubernur Jakarta.
"Cuma sekarang, kan kami masih nunggu keputusan KPUD," kata Anies.
Anies memastikan semua program kerja yang dia dan Sandiaga tawarkan ketika kampanye akan direalisasikan.
Jika yang telah dilakukan Ahok-Djarot baru sekitar 50 persen, pasangan Anies-Sandiaga akan bekerja 100 persen.
"Kalau Pak Ahok segini, ya kita seginilah," kata Sandiaga sambil memperagakan tangan kiri di bawah dan tangan kanan di atas.
Sistem e-budgeting yang diterapkan Ahok menjadi pembicaraan akhir-akhir ini, setelah pertemuan Ahok dengan Anies pada Kamis (20/4/2017) di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.
Ternyata, Ahok melakukan lock APBD Jakarta melalui system triple password. Sistem ini diciptakan untuk pengamanan APBD agar jangan terlalu gambang diutak-atik untuk tujuan jahat atau korupsi.
Sistem triple password sudah ada MoU dengan tiga lembaga, pemerintah Jakarta, BPK, dan KPK.
Sistem tersebut memiliki tiga password yang terintegrasi antara pemerintah Jakarta, BPK, dan KPK.
Kabarnya, salah satu tujuan Ahok mengundang Anies sehari setelah pilkada untuk memperkenalkan sistem tersebut. Dengan demikian, jika Anies ingin tetap menjalankan sistem tersebut, dia tidak terlalu sulit menyinkronkan dengan program kerja.
Berita Terkait
-
APBD DKI Jakarta 2025 Naik Rp 500 Miliar, Total Jadi Rp 91,86 Triliun
-
Pendapatan Pajak Jakarta Terancam Turun! Imbas Efisiensi Anggaran Prabowo
-
Profil Pavel Durov, CEO Telegram Punya Kekayaan Tiga Kali Lipat APBD DKI Jakarta
-
Sebelum Dibeliin Pemprov DKI, Pj Gubernur Heru Budi Pakai Mobil Dinas Sekretariat Presiden
-
Heru Budi Akui Kebijakan Jokowi Soal Rencana Hapus Pajak Kendaraan Listrik Bisa Turunkan Pendapatan DKI
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Prabowo Kirim Surat ke Eks Menteri Termasuk Sri Mulyani, Ini Isinya...
Pilihan
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
-
Kursi Menteri BUMN Kosong, Siapa Pengganti Erick Thohir?
-
Otak Pembunuhan Kacab Bank, Siapa Ken si Wiraswasta Bertato?
Terkini
-
Dikabarkan Hilang Usai Demo Ricuh, Bima Permana Ditemukan di Malang, Polisi: Dia Jualan Barongsai
-
Berawal dari Rumah Gus Yaqut, KPK Temukan Jejak Aliran Dana 'Janggal' ke Wasekjen Ansor
-
KPK Kecolongan, Apa yang Dibocorkan Ustaz Khalid Basalamah Terkait Korupsi Kuota Haji?
-
Bukan Program, Ini Arahan Pertama Presiden Prabowo untuk Menko Polkam Barunya
-
Tongkat Estafet Tokoh Menko Polkam: Ada SBY, Mahfud MD, Wiranto, hingga Djamari Chaniago
-
Surat Pemakzulan Gibran Tidak Mendapat Respons, Soenarko Curigai Demo Rusuh Upaya Pengalihan Isu
-
Respons Viral Setop 'Tot Tot Wuk Wuk', Gubernur Pramono: 'Saya Hampir Nggak Pernah Tat Tot Tat Tot'
-
Minta Daerah Juga Tingkatkan Kualitas SDM, Mendagri Tito: Jangan Hanya Andalkan Kekayaan Alam
-
Fakta atau Hoaks? Beredar Video Tuding Dedi Mulyadi Korupsi Bareng Menteri PKP
-
Terungkap! Ini Alasan KPK Masih Rahasiakan Jumlah Uang yang Dikembalikan Khalid Basalamah