Juru bicara KPK Febri Diansyah dan penyidik KPK Tessa Mahardhika. [Suara.com/Bowo Raharjo]
Penyidik KPK langsung memeriksa anggota DPR dari Fraksi Hanura Miryam S. Haryani setelah diserahkan Polda Metro Jaya, Senin (1/5/2017). Miryam baru saja ditangkap polisi di Kemang, Jakarta Selatan. Dia bersembunyi setelah ditetapkan KPK menjadi tersangka kasus memberikan keterangan palsu dalam upaya pengungkapan kasus dugaan korupsi e-KTP.
"Tentu saja proses penyelidikan ini harus berjalan. Kita sudah melakukan. Pemeriksaan pada semua saksi juga," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah dalam konferensi pers di gedung KPK, Jalan H. R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (1/5/2017).
Sebelumnya, KPK tiga kali melayangkan surat panggilan kepada Miryam untuk diperiksa. Namun, yang bersangkutan tidak pernah datang. Sampai akhirnya, pada 26 April, KPK meminta bantuan Polda Metro Jaya untuk mencari Miryam.
Penyidik KPK Tessa Mahardhika menambahkan sejauh ini penyidik sudah memeriksa 10 saksi. Sikap tidak kooperatif yang ditunjukkan Miryam, katanya, menghambat proses pengungkapkan kasus e-KTP.
"Harapan KPK Ibu MSH bisa hadir, supaya prosesnya bisa cepat ternyata ada hal yang tidak dikehendaki. Alhamdulillah berkat bantuan kerjasama KPK dan kepolisian, kita bisa melanjutkan kembali proses penyelidikan ini kedepannya," kata Tessa.
KPK mengapresiasi polisi yang bergerak cepat untuk mengamankan Miryam.
"Makasih pada tim dari Polri," kata Febri.
Selain memeriksa Miryam, KPK juga akan menelusuri siapa saja yang kemungkinan ikut menyembunyikan Miryam.
"Fokus utama KPK saat ini adalah menyelesaikan perkara inti Bu Miryam, seadanya ada pihak-pihak yang diduga menyembunyikan sehingga patut dikenakan pasal 21, itu masuk dalam pertimbangan kita," ujar Tessa.
Pasal 21 Undang-Undang Tipikor menyebutkan setiap orang yang menghalangi penyidikan tipikor bisa dihukum penjara dengan ancaman hukumannya paling singkat 3 tahun penjara dan maksimal 12 tahun penjara.
"Tapi saat ini fokus utama kita adalah menyelesaikan perkara inti yang dikenakan ibu MSH," kata Tessa.
Selama buronan, Miryam bersembunyi di Bandung. Saksi penting kasus dugaan korupsi proyek e-KTP itu berpindah-pindah tempat di kota itu.
Posisi Miryam sangat penting dalam kasus itu. Dia pernah menyebut sejumlah nama politikus berpengaruh.
Gara-gara Miryam pula, Komisi III DPR mengusulkan pengajuan hak angket untuk meminta KPK membuka hasil pemeriksaan terhadap Miryam.
"Tentu saja proses penyelidikan ini harus berjalan. Kita sudah melakukan. Pemeriksaan pada semua saksi juga," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah dalam konferensi pers di gedung KPK, Jalan H. R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (1/5/2017).
Sebelumnya, KPK tiga kali melayangkan surat panggilan kepada Miryam untuk diperiksa. Namun, yang bersangkutan tidak pernah datang. Sampai akhirnya, pada 26 April, KPK meminta bantuan Polda Metro Jaya untuk mencari Miryam.
Penyidik KPK Tessa Mahardhika menambahkan sejauh ini penyidik sudah memeriksa 10 saksi. Sikap tidak kooperatif yang ditunjukkan Miryam, katanya, menghambat proses pengungkapkan kasus e-KTP.
"Harapan KPK Ibu MSH bisa hadir, supaya prosesnya bisa cepat ternyata ada hal yang tidak dikehendaki. Alhamdulillah berkat bantuan kerjasama KPK dan kepolisian, kita bisa melanjutkan kembali proses penyelidikan ini kedepannya," kata Tessa.
KPK mengapresiasi polisi yang bergerak cepat untuk mengamankan Miryam.
"Makasih pada tim dari Polri," kata Febri.
Selain memeriksa Miryam, KPK juga akan menelusuri siapa saja yang kemungkinan ikut menyembunyikan Miryam.
"Fokus utama KPK saat ini adalah menyelesaikan perkara inti Bu Miryam, seadanya ada pihak-pihak yang diduga menyembunyikan sehingga patut dikenakan pasal 21, itu masuk dalam pertimbangan kita," ujar Tessa.
Pasal 21 Undang-Undang Tipikor menyebutkan setiap orang yang menghalangi penyidikan tipikor bisa dihukum penjara dengan ancaman hukumannya paling singkat 3 tahun penjara dan maksimal 12 tahun penjara.
"Tapi saat ini fokus utama kita adalah menyelesaikan perkara inti yang dikenakan ibu MSH," kata Tessa.
Selama buronan, Miryam bersembunyi di Bandung. Saksi penting kasus dugaan korupsi proyek e-KTP itu berpindah-pindah tempat di kota itu.
Posisi Miryam sangat penting dalam kasus itu. Dia pernah menyebut sejumlah nama politikus berpengaruh.
Gara-gara Miryam pula, Komisi III DPR mengusulkan pengajuan hak angket untuk meminta KPK membuka hasil pemeriksaan terhadap Miryam.
Komentar
Berita Terkait
-
Tetap Berstatus Kader, Golkar Senang Setnov Bebas: Secara Prosedur Semuanya Memenuhi Syarat
-
Blak-blakan! Ketua KPK Sebut Pembebasan Bersyarat Setya Novanto Kurang Adil, Kenapa?
-
Setya Novanto Hirup Udara Bebas: Preseden Buruk Bagi Pemberantasan Korupsi di Indonesia
-
Setya Novanto Bebas Bersyarat, KPK Ingatkan Dosa Korupsi E-KTP: Itu Kejahatan Serius!
-
KPK Tegaskan Penangguhan Penahanan Paulus Tannos Belum Dikabulkan Pengadilan Singapura
Terpopuler
- Jadwal Pemadaman Listrik PLN Kamis 18 Juni 2026 Wilayah Jogja Jateng, Cek Daftar Lokasinya
- Motor Baru Harley-Davidson Harga Cuma Rp40 Jutaan, Tenaga Setara Motor 250cc
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
- Viva Sunscreen Foundation SPF Berapa? Banyak Dapat Review Positif dari Pengguna
- KPK Ungkap Dugaan Modus 'Pinjam Bendera' di Proyek Gedung Pemkab Lamongan Rp151 Miliar
Pilihan
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
-
Ketegangan Memuncak di Hotel Sultan: Eksekusi Lahan Jadi Arena Perlawanan
Terkini
-
Pramono Siapkan 500 Ondel-Ondel Karya Desainer Top untuk Rayakan 5 Abad Jakarta
-
Irma Suryani: Program MBG Bisa Jadi Mudarat Jika Salah Sasaran dan Tak Dikelola Profesional
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Metromini dan Kopaja Sudah Pergi, tapi Jakarta Belum Selesai Merindukannya
-
Sembunyi di Kawasan Elit Bangkok, Istri Frans Antoni Ikut Terseret Jaringan Fredy Pratama
-
Jejak Perjuangan Riyan Hidayat: Dari Kebun Kopi Perbatasan Hingga ke Panggung Kepemimpinan Nasional
-
Mendagri dan Menteri ATR/BPN Terbitkan SEB untuk Perkuat Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
-
Penandatanganan SKB Kemendagri & Menteri PKP Perkuat Peran Pemda dalam Program 3 Juta Rumah
-
Dasco Hubungi Kepala BGN, DPR Sebut Ada Efisiensi Anggaran MBG Rp70 Triliun
-
Respons Tuntutan Mahasiswa, Sufmi Dasco Telepon Kepala BGN dan Menteri ESDM