Suara.com - Hari ini, pengurus Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI konferensi pers untuk persiapan demonstrasi pada Jumat (5/5/2017). Mereka menuntut Mahkamah Agung mengawasi majelis hakim yang akan memutus kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada Selasa (9/5/2017). Mereka menilai tuntutan jaksa dengan hukuman satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun terlalu ringan.
"Kami tunjukkan bahwa setiap gerakan massa atas nama GNPF MUI saya kira tidak perlu diperdebatkan lagi. Kami menginginkan damai, bersih, aman, dan konstitusional. Saat ini GNPF terpaksa harus turun mengingat ini adalah permasalahan besar bangsa," kata Ketua GNPF MUI Bachtiar Nasir di AQL, Islamic Center, Jalan Tebet Utara 1, Jakarta Selatan, Selasa (2/5/2017).
Bachtiar menegaskan GNPF sejak awal mengawal fatwa MUI tentang kasus Ahok.
"Drama persidangan yang sudah tercium sejak awal akan menggeser Pasal 156 a ke Pasal 156 ternyata betul - betul dilakukan. Ini bukan saja mempermainkan hukum. Hukum untuk hukum itu sendiri, bukan hukum untuk sebuah keadilan. Ini juga sudah mengusik rasa keadilan umat islam di Indonesia sebagai stakeholder terbesar bangsa ini, sebagai pemberi pengaruh besar bangsa ini," ujar Bachtiar.
Bachtiar meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman yang adil demi persatuan dan kesatuan bangsa.
"Kepada mahkamah agung yang mulia dan para hakim khususnya ketua hakim yang terhormat, pegang lah dan berpihak lah pada kebenaran. Karena rakyat bersama anda dan mendukung anda sepenuhnya untuk independensi hukum seadil-adilnya," ujar Bachtiar.
Bachtiar menegaskan GNPF tetap menggalang massa untuk longmarch dari Masjid Istiqlal ke gedung MA. Dia mengatakan aksi ini bukan menekan hakim, melainkan untuk mengawal.
"Sebab terlalu terang di depan mata ketidakadilan ini. Seakan - akan tidak ada yurisprudensi sebelumnya. Yang akan dilakukan oleh Jaksa dalam kasus penodaan agama Ahok ini betul - betul meniadakan jurisprudensi," ujar Bachtiar.
Bachtiar mengatakan, hari ini, surat izin aksi akan disampaikan ke Polda Metro Jaya.
"Baru nanti malam surat pemberitahuan kami ke Polda Metro akan kami kirim. Sehingga saya sebut kami akan berkonsolidasi. Seluruh elemen umat yang merasa terpanggil atau terusik jiwanya akibat ketidakadilan ini untuk melakukan aksi simpatik 55," ujar Bachtiar.
Berita Terkait
-
Ojol Tewas, Ahok Sebut DPR Takut: Kenapa Tidak Berani Terima Orang Demo?
-
Dedi Mulyadi Berlutut di Depan Kereta Kencana: Antara Pelestarian Budaya dan Tuduhan Penistaan Agama
-
Ahok Ikut Komentar Soal Kenaikan Gaji Anggota DPR: Mau Rp1 Miliar Sebulan Oke
-
Ahok Tak Masalah kalau Gaji Anggota DPR Rp1 Miliar Sebulan, Tapi Tantang Transparansi Anggaran
-
CEK FAKTA: Ahok Sebut Jokowi Terseret Korupsi Pertamina Rp 193,7
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting