Suara.com - Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor Yaqut Cholil Qoumas mengatakan pemerintah harus segera membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia karena dinilai anti terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dan aktif mengampanyekan negara khilafah.
"Sejauh ini belum ada tindakan nyata untuk membubarkan HTI yang jelas-jelas ingin mendirikan negara khilafah," kata Yaqut di Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu (3/5/2017).
Menurut Yaqut sangat berbahaya membiarkan organisasi yang bisa mengancam keutuhan NKRI tetap eksis, bahkan berkembang subur di Tanah Air.
Apalagi, HTI menjadikan kampus-kampus yang notabene merupakan lembaga yang mencetak calon pemimpin bangsa ke depan sebagai basis dan sasaran utama penyebaran pengaruh mereka.
Beberapa waktu lalu digelar Deklarasi Khilafah yang diadakan Badan Kerohanian Islam Mahasiswa Institut Pertanian Bogor bekerjasama dengan HTI chapter kampus IPB.
"Saya juga bingung apa sih yang ditunggu sehingga penanganan HTI ini terkesan lamban," kata Yaqut yang juga anggota DPR.
Menurut dia, pembiaran terhadap perkembangan HTI jelas memunculkan pertanyaan bahkan spekulasi bahwa HTI merupakan mainan pihak internal negara untuk kepentingan mereka, seperti untuk mengonsolidasi umat Islam untuk merebut kekuasaan.
"Agar tidak muncul spekulasi itu, ya secepatnya HTI harus dibubarkan. Toh mereka itu nggak ngaruh dan nggak punya jasa sama sekali pada Republik ini," kata Gus Tutut, sapaan akrabnya.
Menilai kampus merupakan tempat yang paling mudah dimasuki gerakan radikal, Ansor kini mulai masuk ke dunia kampus untuk menyuarakan persatuan dan kedamaian NKRI sekaligus menyadarkan mahasiswa terhadap bahaya radikalisme dan terorisme.
Baca Juga: Ahok Kalah, Ansor Titipkan Harapan kepada Anies
Pada Sabtu (29/4/2017), GP Ansor menggelar Ansor Day Festival di kampus Universitas Negeri Jakarta. Di dalam kegiatan yang menghadirkan sejumlah artis itu diangkat pula isu tentang radikalisme dan terorisme.
"Ini baru langkah awal. Mudah-mudahan seterusnya bisa masuk kampus lain supaya sama-sama kita bendung kelompok radikal anti-NKRI," kata dia.
Berita Terkait
-
Berapa Gaji Ainul Yakin sebagai Komisaris PT Transjakarta? Disorot usai Demo Trans7
-
Profil Ainul Yakin: Komisaris Transjakarta dan Ahli Menag yang Ancam 'Gorok Leher' Pengkritik Ulama
-
6 Fakta Komisaris TJ dan Ketua GP Ansor Jakarta Ancam 'Gorok' Leher Karyawan Trans7
-
Transjakarta Ogah Dikaitkan Orasi 'Ancaman' Ketua GP Ansor DKI saat Demo Trans7, Mengapa?
-
Biodata Ainul Yakin yang Orasinya soal Trans7 Viral, Ternyata Komisaris Transjakarta
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Diduga Lakukan Pemerasan hingga Ratusan Juta, Kajari dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri HSU Ditahan KPK
-
Gak Perlu Mahal, Megawati Usul Pemda Gunakan Kentongan untuk Alarm Bencana
-
5 Ton Pakaian Bakal Disalurkan untuk Korban Banjir dan Longsor Aceh-Sumatra
-
Kebun Sawit di Papua: Janji Swasembada Energi Prabowo yang Penuh Risiko?
-
Bukan Alat Kampanye, Megawati Minta Dapur Umum PDIP untuk Semua Korban: Ini Urusan Kemanusiaan