- Muhammad Ainul Yakin Simatupang, yang juga Ketua GP Ansor DKI Jakarta dan Komisaris TransJakarta, menjadi sorotan publik setelah mengancam akan "menggorok" karyawan Trans7.
- TransJakarta memastikan pernyataan tersebut adalah pandangan pribadi.
- Internal BUMD akan melakukan klarifikasi terkait etika dan Good Corporate Governance (GCG).
Suara.com - Kasus kontroversial yang melibatkan Muhammad Ainul Yakin Simatupang, Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) DKI Jakarta yang juga menjabat sebagai Komisaris PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) sejak 1 Agustus 2025, memicu kegaduhan publik.
Kontroversi ini berpusat pada pernyataan bernada ancaman yang dilontarkannya terhadap karyawan Trans7.
Berikut adalah lima fakta penting yang dirangkum terkait kasus ini dan latar belakang Ainul Yakin:
1. Ancaman "Gorok" Dipicu Dugaan Penghinaan Ulama NU
Kegaduhan ini bermula dari beredarnya video di media sosial yang menunjukkan Ainul Yakin menyatakan Trans7 telah menghina kiai dan ulama Nahdlatul Ulama (NU) melalui siaran mereka.
Kritik ini ditujukan pada tayangan "Xpose Uncensored" di Trans7 pada 13 Oktober 2025, yang menampilkan siaran tentang santri dan kiai Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur.
Ainul Yakin, yang mengingatkan akan perjuangan ulama dalam sejarah Indonesia, menyampaikan pernyataan bernada ancaman bahwa ia akan "menggorok" karyawan Trans7 apabila stasiun televisi tersebut mengolok-olok ulama.
"Saudara-saudara Trans7 yang masih muda, kalian ingat sejarah. Sudah ribuan anak Ansor dan Banser tewas memperjuangkan republik ini. Kalian ada karena adanya Nahdlatul Ulama," kata dia.
Ia lantas membandingkan kontroversi Trans7 dengan pembantaian anggota Partai Komunis Indonesia (PKI).
Baca Juga: Demo di Patung Kuda, Koridor 2 dan 5 Rute Transjakarta Lainnya Dialihkan
"Jangan sampai kader-kader Banser menggorok leher kalian, seperti kader Banser menggorok PKI. Halal darah kalian apabila mengolok-olok ulama Nahdlatul Ulama," lanjut dia, dalam video viral.
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jakarta sendiri berpendapat tayangan tersebut melanggar P3 Pasal 6 serta SPS Pasal 16 ayat (1) dan (2) yang mengatur penghormatan terhadap nilai dan norma agama dan lembaga pendidikan.
Menanggapi hal ini, Direktur Produksi Trans7, Andi Chairil, telah menyampaikan permintaan maaf dan menindak tegas pihak internal serta memutus kerja sama dengan rumah produksi konten tersebut.
2. TransJakarta Tegaskan Sikapnya sebagai Pandangan Pribadi
Komisaris Utama TransJakarta, Letjen TNI (Purn.) Untung Budiharto, membenarkan bahwa Ainul Yakin Simatupang adalah anggota dewan komisaris BUMD Pemprov DKI Jakarta.
Namun, Untung dengan tegas menyatakan bahwa pernyataan kontroversial mengenai ancaman tersebut merupakan pandangan pribadi yang bersangkutan dan tidak mencerminkan sikap maupun kebijakan resmi TransJakarta.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Seharga NMax yang Jarang Rewel
- Here We Go! Peter Bosz: Saya Mau Jadi Pelatih Timnas yang Pernah Dilatih Kluivert
- 5 Mobil Keluarga 7 Seater Mulai Rp30 Jutaan, Irit dan Mudah Perawatan
- Sosok Timothy Anugerah, Mahasiswa Unud yang Meninggal Dunia dan Kisahnya Jadi Korban Bullying
- Lupakan Louis van Gaal, Akira Nishino Calon Kuat Jadi Pelatih Timnas Indonesia
Pilihan
-
Kebijakan Sri Mulyani Kandas di Tangan Purbaya: Pajak Pedagang Online Ditunda
-
Harga Emas Hari Ini Turun Lagi! Antam di Pegadaian Jadi Rp 2.657.000, UBS Stabil
-
Hasil Drawing SEA Games 2025: Timnas Indonesia U-23 Ketiban Sial!
-
Menkeu Purbaya Curigai Permainan Bunga Usai Tahu Duit Pemerintah Ratusan Triliun Ada di Bank
-
Pemerintah Buka Program Magang Nasional, Siapkan 100 Ribu Lowongan di Perusahaan Swasta Hingga BUMN
Terkini
-
Evaluasi Setahun Pemerintahan Prabowo, Kinerja Kemenkes hingga BGN Dinilai Layak Dievaluasi
-
Transjakarta Ogah Dikaitkan Orasi 'Ancaman' Ketua GP Ansor DKI saat Demo Trans7, Mengapa?
-
Putus Cinta Bikin Gelap Mata, Pria di Jagakarsa Bakar Rumah Keluarga Mantan Kekasih
-
Buntut Langgar SOP, BGN Setop Operasional 106 SPPG
-
Balita Alami Eczema Akut Gegara Roti Gluten Free, Sang Ibu Laporkan Bake n Grind ke Polda Metro Jaya
-
Lobi Prabowo: Pemerintah Arab Ubah Aturan, RI Bisa Punya Lahan di Mekah untuk Kampung Indonesia
-
Prabowo Ingin Biaya Haji Turun dan Waktu Tunggu 40 Tahun jadi 26 Tahun, Bagaimana Caranya?
-
Satu Tahun Pemerintahan, Raffi Ahmad Minta Maaf dan Beri Kode Ada Gebrakan di Akhir Tahun
-
Prabowo Tegas: Tak Ada Lagi yang Untouchable, Semua Kasus Korupsi Akan Diusut!
-
Kasus Korupsi Jalan Tol Trans Sumatera, Legalitas Lahan Kini Diusut KPK