- Muhammad Ainul Yakin Simatupang, yang juga Ketua GP Ansor DKI Jakarta dan Komisaris TransJakarta, menjadi sorotan publik setelah mengancam akan "menggorok" karyawan Trans7.
- TransJakarta memastikan pernyataan tersebut adalah pandangan pribadi.
- Internal BUMD akan melakukan klarifikasi terkait etika dan Good Corporate Governance (GCG).
Suara.com - Kasus kontroversial yang melibatkan Muhammad Ainul Yakin Simatupang, Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) DKI Jakarta yang juga menjabat sebagai Komisaris PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) sejak 1 Agustus 2025, memicu kegaduhan publik.
Kontroversi ini berpusat pada pernyataan bernada ancaman yang dilontarkannya terhadap karyawan Trans7.
Berikut adalah lima fakta penting yang dirangkum terkait kasus ini dan latar belakang Ainul Yakin:
1. Ancaman "Gorok" Dipicu Dugaan Penghinaan Ulama NU
Kegaduhan ini bermula dari beredarnya video di media sosial yang menunjukkan Ainul Yakin menyatakan Trans7 telah menghina kiai dan ulama Nahdlatul Ulama (NU) melalui siaran mereka.
Kritik ini ditujukan pada tayangan "Xpose Uncensored" di Trans7 pada 13 Oktober 2025, yang menampilkan siaran tentang santri dan kiai Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur.
Ainul Yakin, yang mengingatkan akan perjuangan ulama dalam sejarah Indonesia, menyampaikan pernyataan bernada ancaman bahwa ia akan "menggorok" karyawan Trans7 apabila stasiun televisi tersebut mengolok-olok ulama.
"Saudara-saudara Trans7 yang masih muda, kalian ingat sejarah. Sudah ribuan anak Ansor dan Banser tewas memperjuangkan republik ini. Kalian ada karena adanya Nahdlatul Ulama," kata dia.
Ia lantas membandingkan kontroversi Trans7 dengan pembantaian anggota Partai Komunis Indonesia (PKI).
Baca Juga: Demo di Patung Kuda, Koridor 2 dan 5 Rute Transjakarta Lainnya Dialihkan
"Jangan sampai kader-kader Banser menggorok leher kalian, seperti kader Banser menggorok PKI. Halal darah kalian apabila mengolok-olok ulama Nahdlatul Ulama," lanjut dia, dalam video viral.
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jakarta sendiri berpendapat tayangan tersebut melanggar P3 Pasal 6 serta SPS Pasal 16 ayat (1) dan (2) yang mengatur penghormatan terhadap nilai dan norma agama dan lembaga pendidikan.
Menanggapi hal ini, Direktur Produksi Trans7, Andi Chairil, telah menyampaikan permintaan maaf dan menindak tegas pihak internal serta memutus kerja sama dengan rumah produksi konten tersebut.
2. TransJakarta Tegaskan Sikapnya sebagai Pandangan Pribadi
Komisaris Utama TransJakarta, Letjen TNI (Purn.) Untung Budiharto, membenarkan bahwa Ainul Yakin Simatupang adalah anggota dewan komisaris BUMD Pemprov DKI Jakarta.
Namun, Untung dengan tegas menyatakan bahwa pernyataan kontroversial mengenai ancaman tersebut merupakan pandangan pribadi yang bersangkutan dan tidak mencerminkan sikap maupun kebijakan resmi TransJakarta.
Berita Terkait
Terpopuler
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
- 5 Motor yang Jadi Mimpi Buruk Mekanik, Montir Langsung Pura-Pura Sibuk
- realme C100i Jadi Andalan Anak Muda, Baterai Awet 6 Tahun dan Reverse Charging
- 5 HP dengan Kamera Telefoto Terbaik untuk Konten Media Sosial
Pilihan
-
Mengejutkan! Ini Pesan Terakhir Wamen Imipas Silmy Karim Sebelum Dicari KPK Terkait OTT Imigrasi
-
Siasat Dadan Hindayana Cs Korupsi MBG: Pakai Yayasan Sendiri, Sedot Miliaran Rupiah Tiap Hari!
-
Momen Unik Penahanan Dadan Cs, Satu Tersangka Tertinggal Mobil Tahanan hingga 'Dikepung' Wartawan
-
Pakai Rompi Pink dan Diborgol, Kejagung Resmi Tahan Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Cs
-
Drama 'Penjemputan' Dadan Hindayana Cs, Ada yang Sempat Lari ke Jabar
Terkini
-
Kritik Kunjungan LN Prabowo, Mahfud MD: Terlalu Sering Itu Boros, Produknya Harus Jelas!
-
Detik-detik Wamen Imipas Silmy Karim Serahkan Diri ke KPK, Ajudan Dorong Awak Media
-
Silmy Karim Diburu KPK, Menteri Imipas Angkat Bicara
-
Megawati Bakal Terima Penghargaan dari Timor Leste, PDIP Jajaki Kerja Sama Strategis
-
Prabowo ke Petugas MBG: Tak Mau Bekerja Baik, Silakan Minggir!
-
Dadan Hindayana Ditahan, Irma Suryani Prihatin DPR Tak Punya Alat Sanksi untuk Mitra Kerja
-
Jabar Raih Penghargaan Terbaik Dalam Anugerah Kearsipan 2026, Bukti Hormati Setiap Jejak Sejarah
-
KPK Sita 7 Mobil hingga Emas dalam OTT Imigrasi Jakbar
-
KPK Ungkap Wamen Imigrasi Silmy Karim Diduga Terlibat Kasus Izin Tinggal WNA
-
Tolak Wacana Rusun, Korban Kebakaran Kemayoran Minta Pemerintah Bantu Bangun Rumah Lagi