Kalau Ahok Tak Dipenjara, Habib Novel: Kita Kirimkan Massa Lagi

Suara.com - Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI Bachtiar Nasir dan kawan-kawan tidak akan pernah berhenti untuk menuntut Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dihukum maksimal dalam perkara dugaan penodaan agama.

Pada Jumat (5/5/2017) nanti, GNPF yang di dalamnya ada Front Pembela Islam, Laskar Pembela Islam, dan lain-lain didukung kelompok pengacara akan longmarch dari Masjid Istiqlal ke Mahkamah Agung untuk menyampaikan aspirasi agar Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan hukuman setimpal kepada Ahok pada sidang Selasa (9/5/2017).

Salah satu tokoh FPI yang akan ikut aksi tersebut adalah Habib Novel Chaidir Bamukmin. Novel yang juga wakil ketua Advokat Cinta Tanah Air mengatakan Ahok harus dijatuhi hukuman penjara lima tahun tanpa dikurangi satu hari pun. Tuntutan ini jauh lebih berarti ketimbang tuntutan jaksa yang hanya satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun.

Apa yang akan dilakukan GNPF kalau ternyata majelis hakim PN Jakarta Utara nanti menjatuhkan hukuman seperti yang dituntut jaksa? Novel mengatakan GNPF akan kembali berjuang sampai tuntutan dipenuhi.

"Masih ada proses hukum selanjutnya. Kami akan minta ke Komisi Yudisial dan lembaga DPR untuk bisa memproses hakim, memproses jaksa bahwa ini tidak sesuai," katanya kepada Suara.com, Rabu (3/5/2017).

Novel mengatakan jika Ahok dihukum kurang dari lima tahun semakin jelas kecurigaannya terhadap persidangan selama ini.

"Mengada-ada," kata dia.

"Kalau nggak (dihukum maksimal) bisa kita kirimkan massa lagi," Novel menambahkan.

Tapi, Novel menekankan GNPF akan mengedepankan proses jalur hukum jika Ahok sampai dihukum ringan.

Baca Juga: Habib Novel: Sudah Tidak Mungkin Ahok Menang

"Dari GBPF tentunya akan tempuh jalan jihad konstitusi. Seusai prosedur yang ada. Selebihnya, kami serahkan ke masyarakat. Masyarakat kan tidak tahu, kami tidak salahkan masyarakat kalau mereka telan pil pahit. Jangan disalahkan juga. Yang salah ini hakim yang tidak bisa vonis yang sebenarnya," kata Novel.

"Selebihnya kami tidak bisa bendung masyarakat yang kecewa dengan hukum. Kami tidak bisa kontrol," Novel menambahkan.