Ilustrasi Pengadilan Tipikor [suara.com/Nikolaus Tolen]
Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mencecar mantan Direktur Utama PT. Sucofindo Arief Safari terkait alat Automated Fingerprint Identification System merek L1. Alat ini terkait kasus proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik. Sucofindo merupakan salah satu perusahaan yang tergabung dalam konsorsium Perum Percetakan Negara Republik Indonesia yang memenangkan tender proyek senilai Rp5,9 triliun.
"Pernah ikut poc (proof of concept) di Casablanca?" kata jaksa Irene kepada Arief di gedung Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Raya, Jakarta, Kamis (4/5/2017).
"Itu bukan poc, tapi demo dari cogent," kata Arief.
"Dari L1 pernah diundang untuk demo?" jaksa bertanya lagi kepada Arief.
"Tidak pernah," jawab Arief.
Arief mengatakan dulu sempat tidak menyetujui penggunaan AFIS merek L1. Namun di akalah suara setelah tiga dari lima perusahaan konsorsium PNRI sepakat menggunakan L1.
"Awalnya anda tidak setuju AFIS L1?" kata jaksa.
"Maksudnya itu keputusan bersama, saya hanya tim teknis, apapun mereknya teknisnya saya akan sosialisasikan. Tiga dari lima bisa ambil keputusan (penggunaan) AFIS," kata Arief.
"Lalu siapa yang tetapkan L1?" kata jaksa.
"Saya tidak," jawab Arief.
Mantan Direktur Utama PT. PNRI Isnu Edhi Wijaya pun ditanya hal serupa. Isnu mengakui dulu ikut menyetujui penggunaan L1 sebagai perangkat AFIS.
"Kita lakukan voting. Iya saya termasuk menyetujui," kata Isnu.
"Pernah ikut poc (proof of concept) di Casablanca?" kata jaksa Irene kepada Arief di gedung Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Raya, Jakarta, Kamis (4/5/2017).
"Itu bukan poc, tapi demo dari cogent," kata Arief.
"Dari L1 pernah diundang untuk demo?" jaksa bertanya lagi kepada Arief.
"Tidak pernah," jawab Arief.
Arief mengatakan dulu sempat tidak menyetujui penggunaan AFIS merek L1. Namun di akalah suara setelah tiga dari lima perusahaan konsorsium PNRI sepakat menggunakan L1.
"Awalnya anda tidak setuju AFIS L1?" kata jaksa.
"Maksudnya itu keputusan bersama, saya hanya tim teknis, apapun mereknya teknisnya saya akan sosialisasikan. Tiga dari lima bisa ambil keputusan (penggunaan) AFIS," kata Arief.
"Lalu siapa yang tetapkan L1?" kata jaksa.
"Saya tidak," jawab Arief.
Mantan Direktur Utama PT. PNRI Isnu Edhi Wijaya pun ditanya hal serupa. Isnu mengakui dulu ikut menyetujui penggunaan L1 sebagai perangkat AFIS.
"Kita lakukan voting. Iya saya termasuk menyetujui," kata Isnu.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Tetap Berstatus Kader, Golkar Senang Setnov Bebas: Secara Prosedur Semuanya Memenuhi Syarat
-
Blak-blakan! Ketua KPK Sebut Pembebasan Bersyarat Setya Novanto Kurang Adil, Kenapa?
-
Setya Novanto Hirup Udara Bebas: Preseden Buruk Bagi Pemberantasan Korupsi di Indonesia
-
Setya Novanto Bebas Bersyarat, KPK Ingatkan Dosa Korupsi E-KTP: Itu Kejahatan Serius!
-
KPK Tegaskan Penangguhan Penahanan Paulus Tannos Belum Dikabulkan Pengadilan Singapura
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
-
Resmi Melantai di Bursa, Saham Superbank Melambung Tinggi
-
Jadwal dan Link Streaming Nonton Rizky Ridho Bakal Raih Puskas Award 2025 Malam Ini
Terkini
-
Geledah Kantor dan Rumah Dinas Bupati Lampung, KPK Sita Uang Ratusan Juta Rupiah
-
Pemerintah Bangun 2.603 Hunian Tetap Korban Bencana di Sumatra Mulai Bulan Ini
-
Bagaimana Perubahan Iklim Bisa Tingkatkan Ancaman Penyakit Zoonosis?
-
Prabowo Mau Tanam Sawit di Papua, Anggota Komisi IV DPR Ingatkan Pengalaman Pahit di Berbagai Daerah
-
Mahfud MD Sebut Potensi Pelanggaran HAM di Kasus Ijazah Jokowi, Ini Penjelasannya
-
DPR Apresiasi Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat, Negara Diminta Buka Tabir Kebenaran
-
Anggaran Fantastis Belasan Triliun Rupiah Digelontorkan untuk Guru Keagamaan di 2026
-
WALHI Kritik Rencana Prabowo Tanam Sawit dan Tebu di Papua: Tak Punya Hati dan Empati!
-
7 Fakta Ganjil Kebakaran Ruko Terra Drone: Izin Lolos Tanpa Tangga Darurat?
-
Fakta Baru Kebakaran Ruko Terra Drone: Pemilik Lepas Tangan, Perawatan Rutin Nihil