Suara.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah, beberkan alasan empat pimpinan KPK berinisiatif temui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jumat (5/5/2017) siang.
Menurut Febri, kedatangan para pimpinan lembaga anti rasuah itu ke istana untuk berkoordinasi lebih lanjut tentang upaya pemberantasan korupsi di tanah air, khususnya di daerah-daerah.
Cukup banyak, kata Febri, kepala daerah yang tersangkut masalah korupsi. Dan kasusnya sedang ditangani KPK. Untuk itu, dibutuhkan komunikasi dengan presiden selaku pimpinan pemerintahan dan negara.
"KPK cukup banyak menangani kasus yang menjerat kepala daerah," kata Febri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, hari ini.
"Kita membutuhkan komunikasi dan koordinasi lebih lanjut terkait dengan upaya pemberantasan korupsi dan bagaimana menyikapi dengan maraknya kasus korupsi di daerah," lanjutnya menjelaskan alasan pimpinan KPK temui Jokowi.
Dalam pertemuan yang kurang lebih berlangsung satu jam, hal lain yang dinilai krusial dalam pemberantasan korupsi juga dibicarakan. Diantaranya terkait penguatan regulasi untuk pemberantasan korupsi.
"Jadi ke depan diharapkan ada perhatian yang serius untuk mengharmonisasikan konvensi PBB melawan korupsi dengan Undang-undang Tipikor," ujar Febri.
Mantan peneliti ICW ini mengatakan, yang dibutuhkan KPK saat ini adalah bukan revisi undang-undang KPK.
KPK berharap agar penguatan terhadap beberapa aturan yang berlaku di dunia internasional, seperti memperdagangkan pengaruh dan terkait pemberantasan korupsi di sektor swasta ditingkatkan.
Baca Juga: Sebulan Direhabilitasi, Apa Kabarnya Ridho Rhoma?
"Bukan dengan revisi UU KPK, bukan dengan hak angket atau hal-hal lain yang dalam tataran tertentu bisa mengganggu pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK," kata Febri.
Diberitakan sebelumnya, Jumat siang, Jokowi menggelar rapat dengan empat pimpinan KPK di Istana Merdeka.
Para pimpinan KPK yang datang dalam pertemuan itu, antara lain Ketua KPK Agus Rahardjo, dan tiga Wakil Ketua KPK yakni Saud Situmorang, Alexander Marwata, dan Basariah Pandjaitan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Dana Operasional Gubernur Jabar Rp28,8 Miliar Jadi Sorotan
- Viral Video 7 Menit Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, Praktisi Hukum Minta Publik Berhati-hati
- Prabowo Dikabarkan Kirim Surat ke DPR untuk Ganti Kapolri Listyo Sigit
- Prabowo Incar Budi Gunawan Sejak Lama? Analis Ungkap Manuver Politik di Balik Reshuffle Kabinet
- Tutorial Bikin Foto di Lift Jadi Realistis Pakai Gemini AI yang Viral, Prompt Siap Pakai
Pilihan
-
Adu Kekayaan Komjen Suyudi Ario Seto dan Komjen Dedi Prasetyo, 2 Calon Kapolri Baru Pilihan Prabowo
-
5 Transfer Pemain yang Tak Pernah Diduga Tapi Terjadi di Indonesia
-
Foto AI Tak Senonoh Punggawa Timnas Indonesia Bikin Gerah: Fans Kreatif Atau Pelecehan Digital?
-
Derby Manchester Dalam 3 Menit: Sejarah, Drama, dan Persaingan Abadi di Premier League
-
Disamperin Mas Wapres Gibran, Korban Banjir Bali Ngeluh Banyak Drainase Ditutup Bekas Proyek
Terkini
-
Aktivis 98 Gagas 'Warga Peduli Warga', Bagikan Ribuan Sembako ke Ojol dan Warga Rentan Jakarta
-
Viral Detik-Detik Truk Gas Meledak: 8 Orang Tewas Terpanggang, Puluhan Kritis
-
Suyudi-Dedi Prasetyo Calon Kuat, Seabrek 'Dosa' Era Kapolri Listyo Mesti Ditanggung Penerusnya!
-
Tiga Mahasiswa Dinyatakan Hilang, Polda Metro Jaya Buka Posko Pengaduan
-
Isu Listyo Sigit Diganti, ISESS Warning Keras: Jangan Pilih Kapolri dengan Masa Jabatan Panjang
-
'Ganti Kapolri' Trending, Data INDEF Ungkap Badai Kemarahan Publik di X dan TikTok, Ini Datanya
-
Marak Pencurian Kabel Traffic Light di Jakarta, Pramono Ogah Penjarakan Pelaku: Humanisme Penting!
-
Gigit Jari! Bansos Disetop Imbas Ribuan Warga Serang Banten 'Dibudaki' Judol, Termasuk Belasan ASN
-
Cegah Siswa Keracunan, BGN Ajari Penjamah di Mimika soal MBG: Diiming-imingi Sertifikat Hygiene!
-
Isu Pergantian Kapolri, Pengamat Sebut Rekam Jejak Hingga Sensitivitas Sosial Jadi Parameter