Suara.com - Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto yang berstatus saksi dalam kasus korupsi pengadaan proyek Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) dicekal oleh Imigrasi KemenkumHAM atas permintaan KPK.
Politisi muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan posisi Novanto ini membuat banyaknya kader Partai Golkar tidak takut tersangkut kasus korupsi. Bahkan, tidak akan ada hukuman yang tegas yang bisa dilakukan Novanto.
Padahal, ada sejumlah nama kader Golkar yang tersangkut kasus korupsi. Di antaranya, Ketua DPP Fahd Arafiq yang menjadi tersangka korupsi pengadaan proyek Al-Quran di Kementerian Agama.
Serta, Ketua DPD DKI Jakarta Partai Golkar Fayakhun Andriadi yang disebut terlibat dalam kasus suap pengadaan suap di Badan Keamanan Laut saat kasus itu dipersidangkan.
"Bagaimana mereka mau diberhentikan? Wong ketua umumnya saja bermasalah. Jadi kepemimpinan ini tidak akan bisa menindak kader atau pengurus yang terindikasi korupsi," kata Doli dalam diskusi Jaringan Masyarakat Anti Korupsi (JaMAK) bertajuk Hak Angket DPR dan Komitmen Pemberantasan Korupsi di Hotel Puri Denpasar, Jalan Raya Denpasar, Jakarta Selatan, Minggu (7/5/2017).
Padahal, kata dia, hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa 2015 Partai Golkar merekomendasikan supaya partai ini menjadi motor utama pemberantasan korupsi. Dia menambahkan, rekomendasi ini juga sudah diperkuat dalam pakta integritas partai.
"Di situ dijelaskan, kalau tersangka atau terduga korupsi maka harus mengundurkan diri atau diberhentikan," tuturnya.
Dengan kondisi seperti ini, dia takut Partai Golkar akan diindentikan dengan partai yang mengakomodir koruptor. Karenanya, Doli meminta supaya kasus korupsi yang menimpa kader Golkar harus dipertegas statusnya.
"Makannya saya khawatir lama-lama partai Golkar sama dengan Korupsi. Karena itu saya mendukung bahwa masalah korupsi ini bukan masalah golkar tapi individu. Dan kita sebagai partai bisa memberikan sanksi dan hukuman sebagai komitmen untuk menjadi partai yang terdepan memberantas korupsi," ujar Doli.
Berita Terkait
-
Ketahanan Pangan Nasional Dimulai Dari Ketahanan Pangan Keluarga
-
Istri Para Politisi Golkar Gelar Bakti Sosial di Sukabumi
-
Diperiksa Hampir 9 Jam Skandal e-KTP, Keponakan Ketua DPR Bungkam
-
Kadernya Jadi Tersangka Korupsi Al Qur'an, Golkar Pasrah ke KPK
-
Partai Golkar Tepis Rumor Bakal Ganti Setya Novanto
Terpopuler
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
- 4 Pilihan Smart TV 32 Inci Rp1 Jutaan, Kualitas HD dan Hemat Daya
Pilihan
-
Komisi III DPR Tolak Hukuman Mati Ayah di Pariaman yang Bunuh Pelaku Kekerasan Seksual Anaknya
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
-
Selamat Jalan 'Babeh' Romi Jahat: Ikon Rock N Roll Kotor Indonesia Tutup Usia
-
Sidang Adat Pandji Pragiwaksono di Toraja Dijaga Ketat
-
Ziarah Telepon Selular: HP Sultan Motorola Aura Sampai Nokia Bunglon
Terkini
-
Kejagung Bongkar Korupsi Ekspor CPO & POME, Kerugian Negara Capai Rp 14 Triliun
-
Hadirkan 'Wajah Humanis', 1.060 Polisi Siaga Kawal Demo Guru Madrasah di Depan Gedung DPR
-
Kerugian Negara Ditaksir Rp14 Triliun, Kejagung Mulai Lacak Aset 11 Tersangka Perkara Ekspor CPO
-
8.000 Personil TNI Dikirim ke Gaza untuk Misi Damai, Disebut Bakal Lucuti Hamas
-
Jadwal WFA Selama Libur Nyepi dan Lebaran 2026: Tidak Potong Cuti Tahunan dan Upah Harus Utuh
-
Rano Karno Soroti Trotoar Jadi Lahan Parkir dan PKL: Itulah Uniknya Jakarta
-
Panglima TNI Rombak Besar-besaran: 12 Jenderal AD Dimutasi, Salah Satunya Jampidmil
-
Komisi III DPR Tolak Hukuman Mati Ayah di Pariaman yang Bunuh Pelaku Kekerasan Seksual Anaknya
-
Dapat Salinan Ijazah Jokowi Tanpa Sensor, Bonatua Jadi Ahli Meringankan Roy Suryo Cs Hari Ini
-
Membersihkan 'Telur-telur Busuk', Hashim Tegaskan Akan Ada Pejabat yang Dicopot Prabowo