Luhut Setuju Ormas Anti Pancasila Dibubarkan Pemerintah

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, meminta partisipasi segenap masyarakat untuk peduli dalam penanganan pengelolaan sampah, dan berharap keterlibatan ini akan menjadi budaya yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

"Kepada Bapak Ibu, tolong mulai sekarang jangan ada lagi yang membuang sampah sembarangan, khususnya sampah plastik. Kita harus perangi sampah ini bersama-sama. Ini adalah musuh bersama, tidak ada urusan agama, suku, kaya atau miskin," ujar Menko Luhut saat membuka acara Gerakan Aksi Bersih Dalam Rangka Memperingati Hari Bumi, hari Sabtu (6/5/2017) di Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Cilincing, Jakarta Utara.

Dalam sambutannya, Menko Luhut mengatakan masalah sampah ini sedang menjadi sorotan dunia dan Indonesia, menurutnya, adalah negara kedua setelah Cina yang menjadi produsen sampah terbesar di dunia.

"Sekarang yang menjadi isu dunia adalah menyangkut kebersihan atau sampah. Banyak pemimpin dan intelektual kita yang tidak menyadari betapa pentingnya sampah ini," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Luhut melakukan kunjungan ke wilayah sekitar TPI dan menuju tempat pengelolaan sampah, lalu Menko Luhut mengoperasikan eskavator pengeruk sampah yang memindahkan sampah ke mobil pengangkut sampah.

Saat melihat tumpukan sampah di kali, Menko Luhut meminta warga untuk menjaga kebersihan sekitar dan tidak membuang sampah ke laut. Ia mengatakan tidak akan bosan mengingatkan masyarakat untuk tidak membuang sampah plastik ke laut karena akan berdampak buruk untuk kesehatan.

"Saya imbau, rakyat jangan buang plastik lagi ke laut. Karena akan dimakan ikan, itu bisa terkontaminasi, dalam jangka panjang akan merusak generasi. Kita harus sepakat untuk melakukan pembersihan bersama-sama," kata Menko Luhut.

Ketika ditanya media bagaimana dengan nasib pabrik plastiknya, Menko Luhut mengatakan  mereka kan bisa memanfaatkan plastik untuk bahan lain. "Tapi yang penting,kita semua harus sepakat untuk tidak lagi buang sampah plastik ke laut. Taruh di tempat yang benar sambil kita kurangi penggunaannya. Karena plastik itu 40 persen bahannya impor. Jadi kita tidak mau bermasalah ke depan, generasi muda kita jadi bodoh, kena kanker. Jadi macam-macam efeknya. Kita akan pelajari sambil jalan karena ini kan kita baru jalan selama dua mingguan. Saat ini PBB merespon positif gerakan indonesia atas permasalahan ini," jawabnya.

Plastiknya sendiri, kata Menko Luhut, bisa dimanfaatkan dan diolah untuk hal lain yang bermanfaat untuk masyarakat.  "Plastiknya tadi bisa kita olah menjadi plastik untuk bahan baku jalan, bisa menghemat hingga 10 persen dan itu sudah ada di India. kita sudah tanda tangan MoU dengan India, PuPR dan kementerian terkait. Di India sudah ada beberapa km jalan dibangun dari plastik," katanya kepada wartawan.

Baca Juga: Luhut: Divestasi Saham Freeport 51 Persen ke RI Sudah Beres

Gerakan aksi ini dilakukan di 10 lokasi, tujuh berlokasi di darat dan tiga berlokasi di pulau. Aksi ini diikuti oleh 3.124 partisipan yang berasal dari Kementerian, TNI, Kedutaan Besar, Pemprov DKI, mahasiswa, pelajar, BUMN dan swasta. Para pelajar ada yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia seperti dari Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sumatera.

Membagikan peta

Pada acara tersebut Menko Luhut secara simbolis membagikan peta kepada para kepala sekolah dasar di kawasan tersebut. Dalam sambutannya ia membawa alat peraga peta Indonesia untuk memperlihatkan betapa luasnya Indonesia yang mencakup daratan dan lautan.

"Dari Merauke ke Sabang itu delapan jam, betapa besarnya Indonesia. Jakarta ke Tokyo itu enam setengah jam. Jadi Indonesia itu kaya sekali," ujar Menko Luhut.

Dengan gambaran tersebut ia meminta para guru untuk mengingatkan para murid betapa besarnya Indonesia sehingga kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. "Saya mohon Bapak Ibu guru untuk menyampaikan kepada murid-murid (tentang hal ini). Saya masih ingat waktu saya sekolah, betapa pentingnya persatuan dan kesatuan tadi," katanya.

Ketika ditanya tentang pembubaran ormas yang bertentangan dengan Pancasila, ia mengatakan setuju dengan langkah yang diambil Menko Polhukam Wiranto. "Negara ini harus diatur dengan benar. Jangan negara ini terpecah belah karena masalah-masalah seperti itu. Ngga benar itu, jadi pak Wiranto sudah benar itu. Siapa yang ngga mau bikin negeri ini tertib, negeri ini harus disiplin. Ngga bisa main-main," jawabnya.