Pendukung Basuki Tjahaja Purnama [suara.com/Ummi Hadyah Saleh]
Baca 10 detik
Sebagian pendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang sejak pagi aksi damai di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, berencana berangkat ke Markas Korps Brimob Polri, Depok, Jawa Barat, untuk bergabung dengan yang lain, Kamis (11/5/2017).
"Mendingan kita Mako Brimob saja, di sana ada Bapak Ahok, di sini percuma nggak ada Pak Ahok," ujar pendukung Ahok bernama Amri Mamonto.
Amri membantu mengkoordinir massa untuk bergerak ke Mako Brimob.
"Mendingan kita Mako Brimob saja, di sana ada Bapak Ahok, di sini percuma nggak ada Pak Ahok," ujar pendukung Ahok bernama Amri Mamonto.
Amri membantu mengkoordinir massa untuk bergerak ke Mako Brimob.
Karena tidak ada kendaraan khusus, mereka sepakat untuk urunan uang untuk biaya menyewa Kopaja dan mikrolet
"Ini donatur, kita-kita ini pengin ke mako, tapi nggak ada kendaraan, kalau teman-teman mau pergi, kita minta donatur dari masing-masing orang kita kumpulkan," kata koordinator penggalangan uang patungan, Rifin (50).
Rifin mengatakan dari hasil penggalangan dana terkumpul yang sebanyak Rp2 juta.
"Sekarang sudah Rp2 juta kita sudah pesen Kopaja jurusan Kampung Melayu-Tanah Abang satu sama mikrolet jurusan Senen-Kota satu, " kata Rifin.
Menurut pengamatan Suara.com pendukung Ahok kemudian bersama-sama menuju Mako Brimob dengan menumpang angkutan. Tapi, sebagian lagi memilih menggunakan kendaraan pribadi, seperti sepeda motor.
Aksi ini dilakukan untuk menuntut agar penahanan Ahok ditangguhkan. Mereka menilai Ahok merupakan korban ketidakadilan hukum.
Kumpulkan KTP
"Kami ke sini menggalang tiga tuntutan, poin pertama penangguhan tahanan Pak Ahok dan jadikan tahanan kota. Kedua judicial review Pasal 156 dan Pasal 156A KUHP tentang penistaan agama, dan poin ketiga tindakan tegas secara hukum terhadap individu, partai, ormas penoda Pancasila dan NKRI," ujar koordinator aksi Natalia Suryadi di depan Balai Kota.
Selain menyampaikan tiga hal itu, mereka juga menggalang aksi pengumpulan salinan kartu tanda penduduk. Pengumpulan salinan KTP dilakukan untuk memperkuat jaminan penangguhan penahanan Ahok.
Natalia menargetkan mengumpulkan salinan KTP sebanyak 10 ribu lembar.
Salinan KTP tersebut digalang sekaligus buat bahan untuk mengajukan gugatan uji materi Pasal 156 dan 156a KUHP.
Natalia mengatakan pendukung Ahok juga membuat petisi lewat Change.org hingga 20 Mei mendatang yang bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional.
"Kami sebar tim pagi ini di beberapa titik di sekitar sini. Nanti juga kami bikin di Change.org sampai 20 Mei 2017," kata dia.
Natalia mengatakan petisi akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi ketika mengajukan judicial review.
"Ya nanti kami long march ke MK dari Balai Kota, tapi itu nanti dikoordinasikan lagi waktunya," kata dia.
Komentar
Berita Terkait
-
Ojol Tewas, Ahok Sebut DPR Takut: Kenapa Tidak Berani Terima Orang Demo?
-
Ahok Ikut Komentar Soal Kenaikan Gaji Anggota DPR: Mau Rp1 Miliar Sebulan Oke
-
Ahok Tak Masalah kalau Gaji Anggota DPR Rp1 Miliar Sebulan, Tapi Tantang Transparansi Anggaran
-
CEK FAKTA: Ahok Sebut Jokowi Terseret Korupsi Pertamina Rp 193,7
-
Dari Rival Sengit Jadi Kawan Koalisi? Anies Baswedan Jawab Soal Potensi 'Duet' dengan Ahok
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
SPBU Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, DPR Sebut Logikanya 'Nasi Goreng'