Suara.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, ingin proses pengaduan warga yang datang ke Balai Kota berlangsung tertib. Untuk itu, terhitung hari ini, Djarot mulai menerapkan pengaduan warga yang dibagi berdasarkan kategori.
"Oleh sebab itu, kita jadikan kelompok-kelompok seperti itu. Artinya saya cek tadi tertib, bagus, fokus," kata Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (12/5/2017).
Mulai hari ini, pemerintah Jakarta menyiapkan lima meja khusus beserta petugasnya untuk melayani pengaduan warga berdasarkan kategori. Misalnya seperti rumah susun atau rumah, pelayanan terpadu satu pintu atau perizinan, kesehatan atau BPJS, pendidikan dan pelayanan umum.
Djarot juga telah meminta pada kepala satuan kerja perangkat daerah untuk tidak mengganti PNS yang menerima pengaduan warga. Hal ini bertujaun agar pegawai dapat dilacak apabila ke depan ada komplain dari warga soal pengaduan tidak ditindaklanjuti.
"Dia mendapatkan surat perintah tugas dari SKPD-nya supaya kalau terjadi apa-apa enak pertanggungjawabannya. Siapa yang bertugas itu, namanya jelas gitu ya," ujar Djarot.
Meski aturan baru soal pengaduan diterapkan, Djarot memastikan warga akan dilayani satu-persatu dengan baik. Termasuk akan segera ditindaklanjutinya pengaduan tersebut.
"Artinya adalah, bagaimana kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan warga yang mendesak, terutama warga yang tidak mampu, yang miskin, yang butuh penanganan dengan segera," kata Djarot.
"Tadi misalnya masalah BPJS nunggak, ini harus ditangani, kelas 2 mau ke kelas 3 karena nggak kuat kelas 2, kan harus ditangani dulu tunggakannya," lanjut Djarot.
Berita Terkait
Terpopuler
- 31 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 18 Desember: Ada Gems dan Paket Penutup 112-115
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
- 5 Skincare untuk Usia 60 Tahun ke Atas, Lembut dan Efektif Rawat Kulit Matang
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Nasib 2 Anak Pengedar Narkoba di Jakbar: Ditangkap Polisi, 'Dilepas' Gara-gara Jaksa Libur
-
Mendiktisaintek: Riset Kampus Harus Bermanfaat Bagi Masyarakat, Tak Boleh Berhenti di Laboratorium
-
Dengarkan Keluhan Warga Soal Air Bersih di Wilayah Longsor, Bobby Nasution Akan Bangunkan Sumur Bor
-
Di Balik OTT Bupati Bekasi: Terkuak Peran Sentral Sang Ayah, HM Kunang Palak Proyek Atas Nama Anak
-
Warga Bener Meriah di Aceh Alami Trauma Hujan Pascabanjir Bandang
-
Mutasi Polri: Jenderal Polwan Jadi Wakapolda, 34 Srikandi Lain Pimpin Direktorat dan Polres
-
Tinjau Lokasi Bencana Aceh, Ketum PBNU Gus Yahya Puji Kinerja Pemerintah
-
Risma Apresiasi Sopir Ambulans dan Relawan Bencana: Bekerja Tanpa Libur, Tanpa Pamrih
-
Aktivitas Tambang Emas Ilegal di Gunung Guruh Bogor Kian Masif, Isu Dugaan Beking Aparat Mencuat
-
Sidang Ditunda! Nadiem Makarim Sakit Usai Operasi, Kuasa Hukum Bantah Tegas Dakwaan Cuan Rp809 M