Suara.com - Tak hanya menggelar orasi di demo 'Kebangkitan Silent Majority', para pendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) juga mengumpulkan KTP. KTP itu melambangkan jaminan penahanan Ahok dibebaskan.
Demo pro Ahok digelar di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Sabtu (13/5/2017) sejak pagi.
Aksi tersebut menyusul majelis hakim memvonis Ahok hukuman penjara dua tahun atas perkara penodaan agama dan memerintahkan Ahok ditahan.
Sebuah spanduk berukuran 20 meter X 1,5 meter dibentangkan di trotoar untuk menempelkan foto kopi KTP dukungan sebagai jaminan penahanan Ahok ditangguhkan.
Spanduk tersebut juga bergambar Presiden Joko Widodo, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Ketua Umum PDI P Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan Penyidik KPK Novel Baswedan.
Dalam spanduk tersebut bertuliskan meminta bantuan kepada sejumlah petinggi agar Ahok dibebaskan.
Salah satu koordinator aksi 'Kebangkitan Silent Majority', Febriyanto mengatakan spanduk tersebut akan ditandatangi ditargetkan 5.000 KTP.
"Targetnya akan ditandatangani oleh 5.000 orang disertai dengan fotocopy KTP," ujar Febri di lokasi.
Sementara Koordinator aksi lainnya, Chico Hakim mengatakan nantinya ribuan KTP tersebut akan diberikan ke Pengadilan Tinggi sebagai jaminan penahanan Ahok ditangguhkan.
Baca Juga: Silent Majority Pro Ahok Mulai Demo di Dekat Balai Kota
Ia juga menambahkan, aksi terus akan digelar hingga Ahok dibebaskan.
"Kami akan terus menggelar aksi aksi serupa, bukan hanya di Jakarta, tapi ini akan merata di seluruh Indonesia sampai kapan? Sampai keadilan di tegakan," katanya.
Hingga kini masyarakat yang mayoritas mengenakan baju hitam terus menempelkan dukungan KTP.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO