Suara.com - Kementerian Keuangan Amerika Serikat tengah mempertimbangkan semua kebijakan yang bisa menghentikan akses Korea Utara terhadap sistem finansial internasional, kata seorang pejabat kementerian tersebut pada Sabtu waktu setempat bersamaan dengan uji coba rudal kendali oleh Pyongyang.
Kebijakan tersebut ditujukan untuk menghentikan program pengembangan persenjataan nuklir dan rudal dari Pyongyang.
"Kami tengah mempertimbangkan semua hal, termasuk program dari kantor TFI dan OFAC untuk menghentikan mereka," kata pejebat tersebut.
Menurut Reuters TFI dan OFAC adalah dua direktorat di bawah Kementerian Keuangan yang menangani persoalan pendanaan terorisme dan penguasaan aset asing.
"Kami tidak akan berkomentar terhadap sanksi di masa mendatang, tapi kami jelas akan menggunakan semua kewenangan untuk memerangi aktivitas pendanaan ilegal dan terorisme," kata dia.
Korea Utara menembakkan sebuah rudal kendali dari perairan barat negara tersebut, hanya beberapa hari setelah pemimpin baru Korea Selatan menjanjikan perundingan damai dengan Pyongyang. Rudal itu terbang sejauh 700 kilometer, demikian keterangan militer Seoul.
Sebelumnya pada Sabtu, Menteri Keuangan Amerika Serikat Steven Mnuchin mengaku bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah upaya untuk menghentikan pendanaan terorisme, termasuk sejumlah sanksi untuk Korea Utara.
Kebijakan itu menjadi fokus pembicaraan dalam pertemuan sesama menteri keuangan G7 di Bari, Italia.
"Perdagangan memang isu penting, tapi fokus terbesar dalam pertemuan itu adalah bagaimana bekerja sama untuk memerangi pendanaan teroris," kata dia.
Para menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara anggota G7 berjanji untuk memperkuat cara yang bisa secara efektif menghentikan pendanaan terorisme, termasuk di antaranya saling berbagi informasi dan membekukan aset pihak-pihak yang terkena sanksi. (Antara)
Berita Terkait
-
Donald Trump akan Bahas Taiwan dengan Xi Jinping di Beijing
-
Ekonomi Dunia Terancam 'Kiamat', Donald Trump Mulai Keder Hadapi Ketangguhan Iran di Selat Hormuz
-
Pelemahan Rupiah yang Terparah dalam Sejarah Bisa Picu Gagal Bayar dan PHK
-
Pertumbuhan Ekonomi RI 5,61% di Q1 2026, Pemerintah Klaim Lebih Tinggi dari China-AS
-
Amerika Serikat Paksa 50 Kapal Komersial Putar Balik Hindari Selat Hormuz
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
Terkini
-
Niat Mulia Berujung Duka: Pria Berbaju Koko Tewas Dihantam KRL Saat Lerai Tawuran di Duren Sawit
-
Alibi Janggal Anggota BAIS Penyiram Air Keras Andrie Yunus saat Diinterogasi Atasan
-
Serangan Israel ke Lebanon Selatan Tewaskan 2.702 Orang, Lukai Ribuan Warga Sipil Sejak Maret
-
Mendagri: Penghargaan Daerah Jadi Instrumen Tampilkan Kinerja Nyata Kepala Daerah
-
Jadi Tersangka, Pengemudi Pajero Sport Penabrak Pedagang Buah di Kalimalang Tak Ditahan
-
Donald Trump akan Bahas Taiwan dengan Xi Jinping di Beijing
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
-
UU Guru dan Dosen Digugat ke MK, 'Pahlawan Tanpa Tanda Jasa' Digaji di Bawah UMR
-
DPR Sebut Aspirasi Publik soal Reformasi Polri Sudah Terangkum di KUHAP Baru
-
Viral Wisatawan Jatuh dari Ayunan Tebing, Korban Sempat Teriak: Tali Tidak Kencang!