Suara.com - Kementerian Keuangan Amerika Serikat tengah mempertimbangkan semua kebijakan yang bisa menghentikan akses Korea Utara terhadap sistem finansial internasional, kata seorang pejabat kementerian tersebut pada Sabtu waktu setempat bersamaan dengan uji coba rudal kendali oleh Pyongyang.
Kebijakan tersebut ditujukan untuk menghentikan program pengembangan persenjataan nuklir dan rudal dari Pyongyang.
"Kami tengah mempertimbangkan semua hal, termasuk program dari kantor TFI dan OFAC untuk menghentikan mereka," kata pejebat tersebut.
Menurut Reuters TFI dan OFAC adalah dua direktorat di bawah Kementerian Keuangan yang menangani persoalan pendanaan terorisme dan penguasaan aset asing.
"Kami tidak akan berkomentar terhadap sanksi di masa mendatang, tapi kami jelas akan menggunakan semua kewenangan untuk memerangi aktivitas pendanaan ilegal dan terorisme," kata dia.
Korea Utara menembakkan sebuah rudal kendali dari perairan barat negara tersebut, hanya beberapa hari setelah pemimpin baru Korea Selatan menjanjikan perundingan damai dengan Pyongyang. Rudal itu terbang sejauh 700 kilometer, demikian keterangan militer Seoul.
Sebelumnya pada Sabtu, Menteri Keuangan Amerika Serikat Steven Mnuchin mengaku bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah upaya untuk menghentikan pendanaan terorisme, termasuk sejumlah sanksi untuk Korea Utara.
Kebijakan itu menjadi fokus pembicaraan dalam pertemuan sesama menteri keuangan G7 di Bari, Italia.
"Perdagangan memang isu penting, tapi fokus terbesar dalam pertemuan itu adalah bagaimana bekerja sama untuk memerangi pendanaan teroris," kata dia.
Para menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara anggota G7 berjanji untuk memperkuat cara yang bisa secara efektif menghentikan pendanaan terorisme, termasuk di antaranya saling berbagi informasi dan membekukan aset pihak-pihak yang terkena sanksi. (Antara)
Berita Terkait
-
New Gaza: Kota Masa Depan atau Proyek Elit di Atas Luka Palestina?
-
Harga Tiket Piala Dunia 2026 Tembus Rp140 Juta, Mauricio Pochettino Pasang Badan untuk FIFA
-
Ketegangan AS-Iran Meningkat, Komisi I DPR RI Desak Kemlu Siaga Lindungi WNI
-
Target Negosiasi Tarif Impor AS Mundur, Ada Kendala?
-
Amerika Serikat Membeku, 17 Negara Bagian Tetapkan Status Darurat
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
Pilihan
-
Bertemu Ulama, Prabowo Nyatakan Siap Keluar dari Board of Peace, Jika...
-
Bareskrim Tetapkan 5 Tersangka Dugaan Manipulasi Saham, Rp674 Miliar Aset Efek Diblokir
-
Siswa SD di NTT Akhiri Hidup karena Tak Mampu Beli Buku, Mendikdasmen: Kita Selidiki
-
Kasus Saham Gorengan, Bareskrim Tetapkan 3 Tersangka Baru, Salah Satunya Eks Staf BEI!
-
Bareskrim Geledah Kantor Shinhan Sekuritas Terkait Kasus Saham Gorengan
Terkini
-
Panduan Lengkap Daftar Akun SNPMB 2026 dan Jadwal Cetak Kartu SNBP 2026
-
Bukan Musuh, Pemred Suara.com Ajak Jurnalis Sulsel Taklukkan Algoritma Lewat Workshop AI
-
Sekjen PBNU Ungkap Alasan Prabowo Gabung Board of Peace: Demi Cegah Korban Lebih Banyak di Gaza
-
Hadiri Majelis Persaudaraan Manusia di Abu Dhabi, Megawati Duduk Bersebelahan dengan Ramos Horta
-
Tiket Kereta Lebaran 2026 Telah Terjual Lebih Dari 380 Ribu, Purwokerto Jadi Tujuan Paling Laris
-
Nekat Berangkat Saat Sakit, Tangis Pilu Nur Afni PMI Ilegal Minta Dipulangkan dari Arab Saudi
-
Kisah Epi, ASN Tuna Netra Kemensos yang Setia Ajarkan Alquran
-
KPK Masih Menyisir Biro Travel yang Ikut Bermain Jual-Beli Kuota Haji di Kemenag Periode 2023-2024
-
Pastikan Pengungsi Hidup Layak, Kasatgas Tito Tinjau Huntara di Aceh Tamiang
-
KPK Cecar 5 Bos Travel Terkait Kasus Kuota Haji, Telisik Aliran Duit Haram ke Oknum Kemenag