Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DkI Jakarta Djarot Saiful Hidayat memastikan pemerintah provinsi DKI Jakarta dibawah kepemimpinannya tidak menutup diri soal sinkronisasi program gubernur dan wakil guberur Jakarta terpilih, Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Dengan begitu, Djarot membantah pernyataan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Mohamad Taufik.
"Tertutup apa?," ujar Djarot di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (18/5/2017).
Djarot menerangkan, sinkronisasi program Anies-Sandiaga seharusnya melalui DPRD DKI. Pasalnya, pemerintah Jakarta memiliki Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk melakukan penyusunan RAPBD Perubahan tahun 2017.
"Kalau menurut saya, itu harus lewat DPRD karena di dalam penyusunan anggaran kami punya tim nih, tim dari anggaran eksekutif," kata Djarot.
Dengan begitu, Djarot menyarankan tim sinkronisasi Anies-Sandiaga menitipkan program unggulan mereka melalui Fraksi Gerindra dan PKS di DPRD DKI. Mengingat, keduanya merupakan partai pengusing Anies-Sandiaga yang sukses memenangkan pilkada Jakarta 2017.
"Kalau itu ya lewat DPRD. Kan itu ada fraksi Gerindra, fraksi PKS, silakan lewat sana," kata Djarot.
Sebelumnya, Taufik membandingkan pemerintahan Djarot dan Fauzi Bowo dalam hal sinkronisasi program. Dengan begitu, dia menganggap pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) itu menutup diri.
"Ya, menurut saya (Djarot) tertutup kalau kondisinya begini. Orang mau membangun masyarakat terus dipersulit, gimana?. Memangnya beda yang mau dibina oleh Pak Ahok-Djarot dengan Anies-Sandi? Sama masyarakat Jakarta juga. Terus kenapa jadi ribet?," ujar Taufik di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, kemarin.
Baca Juga: Taufik Beberkan Bagaimana SS Jadi Ketua Tim Sinkronisasi Anies
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Kenaikan Tarif Transjakarta Masih Dikaji, Gubernur Pramono: Belum Tentu Naik
-
Gubernur Riau Abdul Wahid Minta 'Jatah Preman' ke Dinas PUPR Rp7 Miliar, KPK: Pakai Kode 7 Batang
-
Profil dan Pendidikan Rismon Sianipar yang Menduga Prabowo Tahu Ijazah Palsu Wapres Gibran
-
Pemprov Riau Diperingatkan KPK: Sudah 4 Gubernur Kena OTT! Ada Masalah Serius di PBJ?
-
Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur: Saksi Kunci Kembali Mangkir
-
ASN DKI Dapat Transportasi Umum Gratis, Gubernur Pramono: Tak Semua Gajinya Besar
-
Digelar Perdana Besok, Adam Damiri Siap Hadiri Sidang PK di PN Jakpus
-
Jakarta Utara Siaga Banjir Rob! Supermoon Ancam Pesisir November Ini
-
Ironi! Pejabat Riau Sampai Ngutang Bank Demi Setor 'Jatah Preman' ke Gubernur
-
Koalisi Sipil Sebut Usulan Pahlawan Upaya Cuci Dosa Soeharto: Cuma Orang Gila Maafkan Diri Sendiri